Janggal Penjaringan Rektor IAIN Pontianak

ilustrasi Dodi Budiana.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Penjaringan Rektor IAIN Pontianak periode 2020-2024 janggal. Indikasinya terlihat dari pengusulan Surat Keputusan Panitia Penjaringan ke Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjend Pendis) Kemenag, hingga upaya hukum Rektor IAIN masa 2018-2022 yang masih berlanjut di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Ada kesan, kebut-kebutan dalam pemilihan rektor kali ini, dan nyata-nyata SK penjaringannya oleh Dirjend bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 tahun 2015 dan SK Dirjend Pendis sendiri Nomor 3151 tahun 2020.

Bacaan Lainnya

Kisruh ini bermula dari dibebastugaskannya Rektor IAIN Pontianak 2018-2022, Syarif lewat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020. Kini, Syarif tengah menempuh upaya hukum atas putusan tersebut di PTUN Jakarta lewat perkara nomor 164/G/2020/PTUN.JKT.

Perkara itu didaftarkan 27 Agustus 2020. Sedang di hari yang sama di Pontianak, Plt Rektor IAIN Pontianak, Misdah mengundang para pimpinan IAIN untuk menindaklanjuti Surat Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Kemenag RI Nomor B-1724/DJ.I.III/KP.00/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 untuk membentuk Panitia Seleksi Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Pontianak.

Dalam undangan itu, rapat dimulai 07.30 WIB di Ruang Aula Gedung Syech Abdul Rani IAIN Pontianak. Satu setengah jam lebih awal dari rapat pimpinan lain yang membahas kurikulum di Hotel Orcard. Acara terakhir, sudah dijadwalkan sejak jauh hari. Sedang undangan rapat pembentukan panitia, dikirim malam harinya. Akibatnya, tidak semua hadir. Padahal, kelanjutan kepemimpinan IAIN Pontianak ditentukan dalam rapat ini.

Dalam salinan notulensi rapat yang diterima insidepontianak.com, dari 21 undangan, lima di antaranya tak hadir. Rapat dimulai pukul 07.40 WIB dengan 15 peserta. Pejabat berwenang, mengonfirmasi keaslian salinan tersebut.

Dalam rapat, surat pembentukan panitia disangsikan Kepala Bagian Umum Biro AUAK IAIN Pontianak, Sumarman. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 94/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Pontianak, dan PMA 51/2015 tentang Statuta IAIN Pontianak, menyebutkan IAIN Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Surat itu justru ditandatangani Direktur PTKIN yang berada di bawah Dirjend Pendis. Dirjend Pendis sendiri posisinya setara dengan IAIN Pontianak karena sama-sama bertanggung jawab ke Menteri.

“Posisinya dengan Dirjend Pendidikan Islam itu bersifat koordinasi. Kalau bersifat kewenangan, terutama soal Rektor, ada di Menteri Agama, atau surat atas nama Menteri Agama,” kata Sumarman mengonfirmasi ucapannya dalam rapat, Rabu (7/10/2020) lalu.

Dalam surat perintah pembentukan panitia penjaringan, yang bertanda tangan adalah Direktur PTKI, M Arskal Salim dengan tembusan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Jakarta.

Selain masalah kewenangan, Sumarman menyarankan pembentukan panitia penjaringan menunggu putusan inkrah PTUN Jakarta atas gugatan Syarif ke Menteri Agama. Sebab, jika putusan keluar, bisa saja apa yang dilakukan sekarang di internal IAIN Pontianak digugurkan.

“Kalau Pak Syarif menang di PTUN, berarti kembali jadi rektor sampai 2024 sesuai masa bakti. Memang benar saya menyarankan itu di rapat,” sambungnya.

Apa yang dikatakannya selaras jika melihat dasar aturan yang dipakai dalam surat pembentukan panitia penjaringan yang tak sesuai kondisi di IAIN Pontianak. Dalam surat yang ditandatangani Dirjend PTKIN itu, disebutkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 2015, pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pimpinan pada PTKN yang disebabkan Rektor/Ketua berhalangan tetap. Halangan itu sendiri harus lebih dari satu tahun.

Sedang Rektor Syarif menerima hukuman disiplin sejak tanggal 1 Juli dengan tanggal SK 23 Juni 2020. Belum tentu setahun lantaran kini tengah menempuh upaya hukum usai upaya keberatan administratif atas sanksi padanya tak direspon Kementerian Agama.

Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak, Fachrurazi pun mempertanyakan hal sama. Kewenangan penjaringan ada di tangan pansel yang dibentuk oleh Rektor/Ketua PTKIN sesuai Peraturan Menteri Agama Nomor 68/2015. Sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) tugas dan fungsi dijalankan sesuai aturan.

“Apa Pak Menteri tahu?” ujarnya mempertanyakan dalam rapat.

Menurutnya sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), wajib hukumnya taat pada aturan. Apalagi saat ini belum ada surat pemberhentian Syarif sebagai Rektor IAIN Pontianak. Yang bersangkutan hingga kini masih menjalani sanksi disiplin. Jika ada pemberhentian, harus dengan Surat Keputusan lain.

Ketua Senat IAIN Pontianak, Nani Tursina pun menyarankan agar penjaringan rektor menunggu putusan PTUN Jakarta. Dari surat Direktur PTKI atas nama Dirjend Pendis, Plt Rektor IAIN Pontianak diminta menyiapkan dan membentuk panitia penjaringan sesuai undang-undang. Bukan pusat yang membentuk panitia.

Rapat yang berakhir pukul 10.00 WIB itu akhirnya bersepakat penjaringan bakal calon rektor ditunda sampai adanya keputusan PTUN terkait upaya hukum rektor Syarif atas hukuman disiplin berupa pembabasan dari tugas tambahannya sebagai Rektor IAIN Pontianak. Diperkirakan, putusan akan keluar 25 September 2020. Namun tergantung hasil inkrah PTUN.

Notulensi itu ditandatangani Pimpinan Rapat, Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Kemahasiswaan IAIN Pontianak, Syahrul Yadi, dan notulis rapat, Sumarman.

Perkara gugatan rektor Syarif di PTUN Jakarta hingga kini masih berjalan. Sudah tiga kali sidang. Sidang terakhir Rabu (7/10/2020) lalu ditunda lantaran tergugat dalam hal ini Menteri Agama belum siap menyampaikan jawaban dari gugatan yang disampaikan Syarif, Rabu (30/9/2020) lalu. Sidang selanjutnya dijadwalkan Rabu (14/10/2020) mendatang.

Tiba-tiba, unsur pimpinan IAIN Pontianak dikejutkan unggahan di laman IAIN Pontianak soal penyerahan SK Dirjendd Pendis Kemenag RI Nomor 4891 Tahun 2020 tanggal 3 September 2020 tentang Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Pontianak. Lalu beredar Surat Plt Rektor IAIN Pontianak kepada Dirjend Pendis tanggal 31 Agustus 2020 tentang Permohonan Penetapan Panitia Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Pontianak Nomor B-1173/In.15/KP.01.2/08/2020.

Surat itu melampirkan Surat Undangan dan Tanda Tangan Daftar Rapat Pimpinan tanggal 27 Agustus 2020, tanpa notulensi rapat.

SK Dirjend Pendis itu sendiri menyalahi PMA 68/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada PTKIN yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan menyalahi Keputusan Dirjendd Pendis Nomor 3151 tahun 2020 tentang Pedoman Pemilihan Rektor di PTKIN. Aturan itu menegaskan penjaringan bakal calon rektor dilakukan panitia yang dibentuk Rektor/Ketua PTKIN.

“Artinya bukan wewenang Dirjend untuk meng-SK-kan Panitia Penjaringan,” kata Sumarman.

Di samping Dirjend tidak berwenang, dasar SK Dirjend tersebut adalah Surat Plt Rektor yang diduga menyalahgunakan daftar hadir dan notulasi rapat.

Padahal seharusnya, SK Panitia Penjaringan Rektor dapat dibentuk oleh Plt Rektor IAIN Pontianak. Dalam kewenangannya, Plt Rektor hanya tak dibolehkan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan pegawai. Ada indikasi, Plt Rektor IAIN Pontianak, Misdah ingin maju dalam pemilihan.

“Jadi kalau hanya membentuk panitia tak perlu melibatkan Dirjend, karena justru hal itu salah disebabkan melanggar regulasi. Rapat pimpinan tidak setuju dengan pembentukan ponsel penjaringan rektor bukan karena Plt Rektor tidak berwenang tetapi karena rektor definitif belum inkrah statusnya oleh karena beliau sedang melakukan upaya hukum di PTUN,” katanya.

Perkara ini pun membuat kerja manajemen kampus terganggu. Pegawai menjadi ragu dalam bertindak. Sejumlah agenda pun terhambat. Kegamangan tanggung jawab jadi alasan.

“Kalau berpengaruh pasti berpengaruh, besar kecilnya tergantung pribadi masing-masing. Karena kita sebagai ASN kan bertindak sesuai aturan. Kalau melanggar bisa kena hukuman disiplin,” kata Plt Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pontianak, Fachrurazi.

Hingga Senin (12/10/2020), baru satu orang mendaftar sebagai bakal calon Rektor IAIN Pontianak. Pendaftarannya sendiri dibuka hingga 16 Oktober 2020.

“Sampai sekarang baru satu orang tadi yang daftar, kalau namanya tidak perlu disebutkan kali ya. Kita juga tak ada batas minimal pendaftar, intinya kami hanya menjalankan penjaringan, semua diserahkan ke pusat ,” ujar Ketua Panitia Penjaringan Rektor IAIN Pontianak, Fitri Sukmawati.

Insidepontianak.com telah berupaya mengonfirmasi Plt Rektor IAIN Pontianak, Misdah. Awalnya dia menyanggupi bertemu wawancara  perihal penjaringan Rektor IAIN, Senin (12/10/2020). Pertemuan itu rencananya dilakukan di kampus bersama dengan ketua tim penjaringan.

“Setelah saya koordinasi dengan ketua penjaringan, beliau belum bisa hari ini, kalau Senin beliau mungkin bisa,” kata Misdah, Sabtu (10/10/2020).

Senin pagi, kami kembali melakukan konfirmasi waktu pertemuan. Pukul 09.19 WIB, jurnalis kami sudah berada di kampus. Namun Misdah mengatakan pertemuan belum bisa dilakukan.

“Belum bisa sekarang. Ntar masih ada koordinasi,” tulisnya dipesan WhatsApp.

Saat ditanya kepastian waktu, dia tak memberikan  jawaban. Jurnalis kami pun mengirimkan daftar pertanyaan via pesan singkat. Namun pesan tersebut hanya dibaca tanpa diberikan jawaban hingga berita ini diturunkan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *