Ratusan Buruh Aksi di DPRD Kalbar, Kecewa DPR RI dari Kalbar Sahkan UU Cipta Kerja

AKSI - Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar menggelar aksi demontrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (13/10/2020) pagi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Ratusan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Kalbar menggelar aksi demontrasi penolakan Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker) di Gedung DPRD Provinsi Kalbar, Selasa (13/10/2020) pagi.

Mereka kecewa terhadap anggota DPR RI dengan pengesahan UU kontroversial dalam Rapat Paripurna yang digelar, Senin (5/10/2020).

Bacaan Lainnya

“Kami sangat merasakan kekecewaan mendalam, dengan adanya pengesahan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan. Kita minta ditinjau ulang dan dicabut,” kata salah satu buruh.

Menurutnya, 95 persen daerah menolak UU Cipta Kerja. Sebab, UU tersebut banyak pasal kontroversial. Salah satu sorotan, dihilangkannya upah minimum sektoral. Meski UMK tetap ada.

“Dengan dihapuskan upah minuman sektoral ini jelas berpengaruh pada penghasilan, karena lebih besar upah minimum sektoral dari UMK Kabupaten,” ungkap dia.

Selain itu, banyak lagi pasal-pasal yang tidak sesuai dan merugikan buruh.

“Saya tidak bisa bicara banyak untuk menjabarkan satu-satu. Perwakilan kita sudah di dalam,” terang dia.

Saat ini, masa berdiri di depan pintu masuk DPRD Provinsi Kalbar. Sementara aparat kepolisian melakukan pengawalan ketat, dan memagari pintu masuk. Selain petugas, sejumlah kendaraan taktis juga disiagakan di depan pintu masuk.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *