Ratusan Mahasiswa Ketapang Turun ke Jalan Tolak UU Cipta Kerja

DEMO - Aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang gabungan HMI, PMII, KAMMI, GMNI, PMKRI, BEM Polinka dan Dema Al-Haudl menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Ketapang, Selasa (12/10/2020) sore.

KETAPANG, insidepontianak.com – Aliansi Mahasiswa Kabupaten Ketapang gabungan HMI, PMII, KAMMI, GMNI, PMKRI, BEM Polinka dan Dema Al-Haudl menggelar aksi unjuk rasa menolak Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Ketapang, Selasa (12/10/2020) sore.

Sebelum menyampaikan tuntutan di titik utama aksi, mereka melakukan long march sambil berorasi, mengibarkan atribut organisasi masing-masing dan menyanyikan beberapa lagu perjuangan mahasiswa.

Bacaan Lainnya

Salah satu korlap aksi HMI, Elsitiana mengatakan, unjuk rasa kali ini digelar sebagai bentuk pengawalan untuk menolak UU Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR RI beberapa waktu lalu.

“Secara nasional, tuntutan utama kita yakni menolak UU Cipta Kerja. Serta mendesak Presiden Jokowi segera mengeluarkan Perppu,” ungkap Elsitiana.

Aksi ini, tidak hanya memprotes soal UU Cipta Kerja, menurut dia, berbagai kondisi yang terjadi di Kabupaten Ketapang atau isu daerah turut disuarakan. Hal tersebut disampaikan guna mendorong para pemangku kepentingan segera mengambil langkah konkret.

Adapun tuntutan menyangkut isu daerah di antaranya, meminta DPRD dan Pemda Ketapang menyatakan sikap terkait pemadaman listrik yang sering terjadi di daerah Ketapang.

“Persoalan listrik mesti jadi perhatian serius para anggota DPRD Ketapang. Sebab dampak dari pemadaman sangat merugikan masyarakat, khususnya pelanggan,” terangnya.

Tuntutan lainnya, terhadap pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA). Diharapkan DPRD dan Pemda Ketapang lebih memperketat pengawasan masuknya TKA agar dapat terdata dan termonitoring dengan baik.

“Tuntutan kami yang terakhir adalah meminta penyelenggara Pemerintah Daerah dilakukan dengan memenuhi azas akuntabilitas dan transparansi publik,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Ketapang, Uti Royden Top menyambut baik penyampaian aspirasi Aliansi Mahasiswa Ketapang. Pihaknya berkomitmen menampung segala aspirasi itu.

“Kita mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasinya dengan baik. Aspirasi ini akan kita tampung,” terang Uti Roydentop.

Menyikapi tuntutan sering terjadi pemadaman listrik, dia berjanji dalam waktu dekat akan segera memanggil PLN UP3 Ketapang guna meminta kejelasan.

“Nanti kita mengagendakan pemanggilan kepada PLN setelah melalui pembahasan di Bamus DPRD. Adik-adik mahasiswa juga kita undang saat memanggil PLN,” janjinya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *