POM Demo DPRD Kalbar, Sebut Omnibus Law Untungkan Asing

ORASI - Salah seorang anggota Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar berorasi menolak Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja di depan Kantor DPRD Kalbar, Kamis (15/10/2020). ANDI

PONTIANAK, insidepontianak.com – Rintik hujan mewarnai aksi demo tolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, yang digelar ratusan massa Persatuan Orang Melayu (POM) di Gedung DPRD Kalbar, Kamis (15/10/2020) sore.

Mereka kecewa dengan pengesahan UU kontroversial yang disahkan dalam paripurna DPR-RI, Senin (5/10/2020). Mereka menilai UU Cipta Kerja sarat kepentingan dan menguntungkan pihak asing.

Bacaan Lainnya

Saat ini, aparat keamanan masih mengawal ketat aksi massa. Petugas berdiri di depan pintu masuk. Sementara, massa meminta agar penyampaian aspirasi mereka dapat dilakukan di halaman Gedung DPRD.

Sejam sebelumnya, ratusan massa yang tergabung dalam From Perjuangan Rakyat (FPR) Kalbar kembali melakukan aksi demo tolak undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja di Kantor DPRD Kalbar. Sebelumnya, massa aksi sempat demo Kamis (8/10/2020).

Aksi demo tersebut berjalan tertib dan damai. Dikawal ketat kepolisian. Tuntutan mereka masih sama. Yaitu menolak Omnibus Law.

Mereka mendesak presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk membatalkan Undang-undang Cipta Kerja tersebut.

Informasi yang dihimpun, gelombang massa aksi demo tolak Omnibus Law masih akan datang untuk bergabung bersama massa aksi FPR melakukan unjuk rasa siang ini.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *