DPRD Kalbar Teruskan Aspirasi Masyarakat Tolak Omnibus Law ke Presiden dan DPR Hari Ini

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Aksi tolak Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja dilakukan dua kelompok masyarakat di Kantor DPRD Kalbar. Mereka yang tergabung dalam From Perjuangan Rakyat (FPR) dan GSBSI, dan Persatuan Orang Melayu (POM) Kalbar, Kamis (15/10/2020).

Atas tuntutan dua kelompok masyarakat ini, enam fraksi DPRD Kalbar yang hadir, sepakat meneruskan aspirasi masyarakat kepada Presiden dan DPR.

Bacaan Lainnya

“Mudah-mudahan secepatnya kita sampaikan ke pusat, paling lambat besok (hari ini),” kata Wakil Ketua DPRD Kalbar, Prabasa Anantatur.

Prabasa menghormati keinginan masyarakat, namun dia menyadari DPRD Kalbar terbatas kewenangannya. Sebab undang-undang kewenangan DPR RI.

“Kami tidak bisa menolak atau menerima karena yang membuat DPR RI,” jelasnya.

Kendati demikian, dirinya memastikan akan melihat konsep dari UU Cipta Kerja, karena turunannya dimungkinkan DPRD membuat Peraturan Daerah (Perda). Untuk itulah, saat pembahasan Raperda nanti buruh akan diajak berkoordinasi untuk menyiapkan raperda terbaik untuk masyarakat Kalbar.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *