Bebby Nailufa Ingin Lelang Jabatan Kadis PU dan Perkim Pontianak Transparan

Anggota DPRD Pontianak, Bebby Nailufa.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua Komisi II DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa meminta panitia seleksi lelang jabatan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Perumahan dan Pemukiman Pontianak berlangsung transparan. Tidak berdasarkan kedekatan dengan kepala daerah sebagai pejabat pembina aparatur sipil negara.

Figur terpilih harus orang yang mumpuni dan betul-betul memahami persoalan infrastruktur dan solusi pemecahan masalahnya.

Bacaan Lainnya

“Karena jika figur yang sesuai dan memahami maka diharapkan pelaksanaan program pembangunan bisa dilakukan dengan baik,” kata Ketua Golkar Kota Pontianak ini, Senin (19/10/2020).

Lelang jabatan pun harus segera dilakukan untuk menyukseskan pembangunan. Sehingga dalam proses administrasi tidak akan menghambat lantaran telah memiliki pejabat defenitif.

“Figur yang cocok untuk mengisi jabatan Kepala Dinas PUPR dan Perkim Kota Pontianak, orang yang mampu dan memahami bidang kerjanya. Sehingga kegiatan-kegiatan di bidang PUPR dan Perkim bisa terlaksana dengan baik,” ujarnya.

Mereka juga harus punya kemampuan komunikasi yang baik dengan legislatif. Sehingga aspirasi dari masyarakat dalam memperjuangkan pembangunan di Kota Pontianak terlaksana.

“Sebagai mitra kerja Komisi II DPRD Kota Pontianak Kepala Dinas PUPR dan Perkim harus figur yang mudah berkomunikasi. Karena legislatif dalam rangka pengawasan aspirasi masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono telah membentuk tim pansel lelang jabatan dua posisi Kepala Dinas di Lingkungan Pemkot Pontianak. Kedua jabatan tersebut adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman. Pimpinan sebelumnya telah memasuki masa purna tugas.

“Surat persetujuan dari Komisi ASN juga sudah datang dan tinggal kita proses dan membuat pengumuman,” ujar Edi.

Sebagai kepala daerah, pihaknya terus melakukan evaluasi terhadap seluruh pejabat di tiap-tiap OPD. Hal itu sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Setiap lima tahun akan dilakukan evaluasi ulang. Kemudian bisa diambil kebijakan untuk memperpanjang ataupun tidak. Hal ini dalam rangka peningkatan pelayanan bagi masyarakat,” ujarnya.

Berdasarkan hasil penilaian Kementerian PAN-RB, ASN Kota Pontianak telah profesional pada angka 8,6. Cukup tinggi tapi masih perlu optimalisasi.

“Saya rasa reposisi dan rolling merupakan hal yang biasa dalam setiap organisasi. Terlebih organisasi pemerintahan yang cukup luas dan besar,” ujarnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *