Bangunan Baru Pasar Rakyat di Kayong Utara Tak Berfungsi

KOSONG - Tak ada satu pun pedagang di bangunan pasar rakyat di Jalan Batu Daya, Sukadana, Kayong Utara, Selasa (20/10/2020).

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Hingga saat ini bangunan pasar rakyat di Jalan Batu Daya, Sukadana, Kayong Utara belum difungsikan. Bangunan pasar rakyat yang dibangun akhir tahun 2019 ini, menelan biaya kurang lebih Rp4 miliar bersumber APBN.

Di Kayong Utara sendiri, banyak pasar yang dibangun oleh pemerintah, baik dari anggaran kabupaten hingga pusat melalui program kementerian. Seperti pasar di Kota Terpadu Mandiri (KTM) Seponti Jaya, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara yang tidak termanfaatkan dengan baik.

Bacaan Lainnya

“Pasar Teluk Batang mubazir, termasuk Melano mubazir pasar ikan itu tempat kandang kambing, padahal Rp2 miliar lebih. Belum lagi Banyu Abang, Seponti, semua bermasalah, tidak difungsikan,” ungkap Ketua Lembaga Pengawal Pelaksana Pembangunan Kabupaten Kayong Utara (LP3KKU), Abdul Rani, Selasa (20/10/2020).

Pemerintah perlu tegas dalam penataan pedagang untuk menempati lokasi pasar yang sudah dibangun. Terlebih semua diatur dalam Peraturan Daerah (Perda).

“Saya melihat di perencanaan, kenapa tidak dipikirkan sebelum membangun. Saya lihat pemerintah Kayong Utara ini tidak tegas, Perda masalah pasar inikan sudah ada, tata ruang juga tapi mereka tidak menerapkan itu,” tambahnya.

Mantan Camat Simpang Hilir ini menyarankan Pemerintah Daerah Kayong Utara melibatkan pedagang dalam pembangunan. Bangunan pun lebih baik direhap ketimbang dibangun ulang.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kayong Utara, Nova Herpiana mengatakan belum difungsikannya Pasar Rakyat Sukadana di Jalan Batu Daya karena listrik belum terpasang. Padahal, pemasangan instalasi sudah dilakukan.

“Kami sudah mengusulkan listrik, padahal sudah selesai dibayar 2019 akhir, katanya sih menunggu tiangnya, karena kalau sarana dan prasarananya belum lengkap mereka (pedagang) tidak mau (pindah),” terang Nova.

Selain itu, pekerjaan pembangunan pasar rakyat yang diputus kontrak karena pelaksana tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai waktu kontrak kerja, juga menjadi persoalan. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM Kayong Utara harus menganggarkan pekerjaan sisa melalui APBD.

“Ada beberapa pekerjaan yang belum selesai, kami masih mengusulkan kembali karena ada konsekuensi atas pemutusan kontrak kemarin, harus ada mengusulkan melalui APBD karena APBN tidak terserap habis,” jelasnya.

Dia menjelaskan sejumlah pasar bukan dibangun oleh Pemda. Ketika tidak dimanfaatkan, orang berpikir aset itu dibangun Pemda.

“Sekarang ini beberapa kementerian pun membangun, seperi Kementerian Desa di Desa Mata-mata, Kementerian Transmigrasi di Seponti, jadi jangan sampai salah,” terangnya.

Alasan klasik pedagang tak mau pindah, karena dinilai lokasi baru jauh dan tak strategis. Mereka lebih memilih di pinggir jalan.

“Karena tidak ada yang menegur mereka berjualan, maka sewenang-wenanglah mereka berjualan di jalan. Dan kebiasan masyarakat kita juga tidak perlu turun dari motor langsung cus balek, padahal dari sarana dan prasarana sudah dipersiapkan,” keluhnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *