Darwis: Jalan Politik Lompat Pagar Sang Petarung

Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis.

Adaptif dan fokus pada tujuan jadi gambaran sosok Darwis, Wakil Ketua DPRD Mempawah. Politik yang dinamis membuatnya tak hilang akal. Niatnya, harus benar-benar disampaikan. Gagal di satu partai, dia lompat pagar. Perahu seakan selalu tersedia untuk pengayuh dengan daya juang seperti dirinya.

Gambaran yang bisa dilihat sejak remaja. Ketika lulus sekolah menengah pertama, orang tua menyuruhnya lanjut pendidikan guru. Tapi Darwis tak mau. Cita-citanya jadi pengusaha. Memilih Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA).

Bacaan Lainnya

“Saya kebetulan orangnya agak keras, kalau saya bilang tidak mau ya tidak. Saat itu pemikiran masih sempit. Saya kira SMEA bisa mengajarkan saya berbisnis. Karena di sana pelajarannya ekonomi,” cerita Wakil Ketua DPRD Mempawah ini.

Tapi garis tangan berkata lain, bukan ke SMEA di Pontianak, seorang keluarganya yang bekerja di SMA Sultan Syarif Abdurrahman memboyongnya. Dia disekolahkan di sana.

“Waktu itu dia pulang ke kampung, melihat saya, dia bawa ke Pontianak dan dimasukkan sekolah ke SMA itu. Padahal tahun ajaran sudah tiga bulan berlangsung, saya baru masuk,” katanya.

Untuk menambah uang jajan, di sekolah itu dia tak hanya menuntut ilmu. Akan tetapi juga bekerja sebagai pesuruh atau office boy. Mengambil waktu jeda sebelum bunyi bel masuk.

“Setelah tamat SMA, saya kuliah ambil jurusan ekonomi. Saya masih tetap ingin jadi pengusaha. Tapi ternyata setelah menjalani itu cita-cita saya berubah. Tiba-tiba saya ingin jadi pengacara,” katanya.

PERSIAPAN – Verifikasi faktual Nasdem Mempawah sebelum menjadi peserta Pemilu legislatif 2019 lalu. IST

Menjadi mahasiswa, Darwis terlibat di sejumlah organisasi. Dia belajar bagaimana advokasi dan pemberdayaan. Bergabung ke Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Pemuda Peduli Kalbar. Berhenti di Fakultas Ekonomi dan beralih ke Fakultas Hukum. Di LSM itu, pangkat tertingginya Sekretaris Jenderal. Ketuanya Zulkarnain Siregar yang kini anggota DPRD Kalbar.

“Saya mem-PTUN-kan Buchary Abdurrachman (Wali Kota Pontianak 1998-2004) dalam kasus PDAM. Pada waktu itu di pengadilan tidak mesti pengacara, maka kami buatlah gugatan. Saya sendiri yang membuatnya,” katanya.

Lompatan Politik

LSM Forum Pemuda Peduli Kalbar mengajarkannya banyak hal. Salah satunya bagaimana berorganisasi dan pentingnya memiliki kedudukan di legislatif. Di sana, kebijakan dibuat. Kontrol pemerintah didapat. Kerja-kerja advokasi, jadi lebih punya taji.

Di tahun 1999, bermodal kalung emas seberat 8 gram dari sang ibu, dia maju politik praktis.

“Karena ibu saya orang tidak sekolah, tidak bisa baca tulis, atas dasar kasih sayang dan mendukung impian anaknya kalung itu langsung diberikan. Waktu itu beratnya sekitar 8 gram, tahun 1999,” katanya.

Namun jodohnya dengan partai, memang gonta-ganti. Sempat gabung Partai Persatuan dan pindah ke Partai Sarikat Indonesia (PSI) dan ikut Pemilu legislatif 2004, amanah rakyat belum juga didapat. Dalam Pemilu legislatif Kabupaten Pontianak (Mempawah dan Kubu Raya) kala itu, dia ditempatkan di daerah pemilihan Ambawang.

AMBIL – Darwis saat mengambil formulir pendaftaran bakal calon kepala daerah Mempawah di posko Partai Hanura tahun 2018. Namun dia tak jadi maju dalam Pilkada tersebut. IST

“Saya ditempatkan di dapil Ambawang, tentu itu tidak betul dari segi strategi. Karena saya tidak punya basis di sana,” kata orang Wajok, Mempawah itu.

Di Pemilu selanjutnya, PSI tak jadi peserta. Darwis pindah ke Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di bawah naungan Gusdur. Memang nomaden, tapi itulah sejatinya perjuangan.

“Di PKB saya jadi ketua partai, itupun juga saya masih belum beruntung. Apalagi ketika itu PKB pecah dua, ada kelompok Gusdur ada kelompok Muhaimin, kebetulan saya berada di kelompoknya Gusdur,” katanya.

Akibat perpecahan di tubuh partai, para caleg PKB ditolak KPU Mempawah di Pemilu 2009. Semua berkumpul di salah satu tempat di Sungai Pinyuh. Diskusi, cari solusi.

“Akhirnya kami ditawarkan untuk mendaftar sebagai caleg di partai lain. Yakni partai PDI,” katanya.

Semua berkas-berkas sudah dilengkapi. Itu adalah hari terakhir pendaftaran. Namun apes lagi, sampai pukul 18.00 WIB, berkas-berkas yang dimiliki belum ditandatangani ketua partai.

“Dulu batas akhir pendaftaran di KPU itu pukul 00.00, sorenya kami sudah berkumpul di Sungai Pinyuh, berkas belum bisa kami masukkan karena belum ditandatangani Ketua PDI,” katanya.

Lepas salat Magrib, orang penting yang mereka tunggu belum tiba. Mereka frustasi. Kecewa dan kesal, bercampur aduk.

“Sampai saya bilang ke teman-teman, mungkin belum takdir kita mendaftar sebagai caleg ke KPU,” katanya.

Selang sepuluh menit, datang seorang teman yang ternyata adalah pengurus Partai Persatuan Nahdlatul Ulama Indonesia (PPNUI). Darwis dan timnya ditawari mencalonkan diri dari PPNUI. Syaratnya, tidak ada bantuan sepeser pun dari partai.

“Karena kami sudah telanjur kecewa, akhirnya saya dan grup saya memutuskan pindah ke PPNUI,” katanya.

Saat itu juga, Darwis dan timnya gegas mempersiapkan berkas pendaftaran. Hasil koordinasi dengan KPU saat itu, mereka hanya minta rekap dimasukkan terlebih dahulu sebelum tenggat. Sementara lampiran boleh menyusul kemudian.

“Kami kejar semuanya serba cepat, akhirnya lima menit sebelum pukul 00.00 kami mendaftar ke KPU,” katanya.

Pendaftaran diterima. Hasil Pemilu pun tak ingkar. Darwis dan dua temannya terpilih sebagai anggota legislatif.

“Alhamdulillah kami dapat tiga kursi. Saya, Ridho’i dan Muhammad. Kami bertiga memang. Saat itu sistemnya sudah berdasarkan suara terbanyak,” katanya.

Sayangnya, di periode berikutnya, dia tidak bisa mencalonkan diri lagi melakukan PPNUI. Partai tersebut tidak memenuhi syarat ambang batas parlemen. Darwis pindah ke Partai Nasional Demokrat (Nasdem). Partai yang dibesarkannya hingga sekarang.

Dari pengalaman berpindah-pindah partai, menurut Darwis partai hanya perahu. Semua tergantung siapa yang mengayuh.

“Sudah empat kali jadi dewan, sudah tiga partai yang saya gunakan, saya selalu tekankan dalam diri saya bahwa jadi dewan itu tidak selamanya. Tentunya harus ada upaya. Dan yang paling penting kita harus ingat, bahwa menjadi anggota dewan itu tidak selamanya. Setelah habis masa jabatan, periode berikutnya kita belum tentu terpilih,” katanya.

RAPAT – Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis dalam sebuah rapat bersama eksekutif, beberapa waktu lalu. Dalam menjalankan tugas dewan, dia lantang menyuarakan kepentingan masyarakat. IST

Suara Lantang

Berbekal pengalaman gagal, setiap kesempatan jadi anggota dewan tak disiakan. Dia memilih vokal. Benar bilang benar. Salah pun harus diakui. Dia merasa ada amanah rakyat yang harus dijaga. Tak apa melawan arus, asal yakin.

“Kalau misalnya saya salah, saya harus minta maaf. Dan selama ini saya konsisten melakukan itu,” katanya.

Dengan pendirian yang dipegangnya itu, dia bahkan pernah bertengkar dengan Bupati di ruang paripurna. Dia mengempas telapak tangannya ke meja. Dia juga pernah walk out dari paripurna karena tidak sependapat dengan eksekutif.

“Waktu itu ada paripurna membahas Perda tentang Tata Ruang. Menurut saya Perda itu tidak jelas. Saya tanya berapa ruangnya mereka tidak tahu. Tapi fraksi lain menghendaki itu untuk diketok palu, akhirnya saya walk out,” kisahnya.

Darwis bukan tipe orang yang malu meminta maaf. Ketika dia salah, misalkan dalam perdebatan data yang dipegangnya tidak valid, dia besar hati menerima dengan langsung minta maaf.

“Saya orang seperti itu. Kalau salah saya akan minta maaf. Teman-teman yang ikut rapat di badan anggaran sudah mengerti itu, saya sering minta maaf sama mereka kalau saya salah,” katanya.

Selama menjadi wakil rakyat, Darwis juga tidak pernah berjanji. Tapi dia selalu membuat program yang menurut dia mampu dikerjakan dan diterima masyarakat. Salah satunya bantuan kematian.

“Kalau ada anggota saya yang meninggal, akan saya beri bantuan kematian berupa uang tunai Rp1 juta,” katanya.

BANTU – Ketua Nasdem Mempawah, Darwis menyalurkan bantuan untuk korban banjir di Mempawah beberapa waktu lalu. IST

Tapi, seiring berjalannya waktu, Darwis mengubah pola. Dia menanggung semua biaya fardu kifayah anggota yang meninggal dunia. Alasannya kuat, dia pernah dapat pengalaman, uang yang diberikan tidak sampai tepat waktu. Bahkan pernah berkurang jumlahnya.

Dia juga punya program tendanisasi. Darwis mempunyai berapa set tenda yang bisa dimanfaatkan masyarakat untuk acara. Misalkan, jika ada pemilihnya yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan, tenda tersebut bisa digunakan. Pemangku hajat hanya perlu bayar upah angkut dan bongkar pasang tenda ke pengelola.

“Kalau di Jongkat itu biaya tenda 8×12 itu sekitar Rp1,2 juta, maka saya berikan subsidi Rp700 ribu, jadi pemakainya hanya membayar Rp500 saja untuk pengelola,” katanya.

Program tendanisasi sudah jalan hampir 10 tahun. Atas dasar komitmen dan keserasian bersama, hal sederhana tersebut lancar.

Darwis pun selalu mengingat jasa-jasa orang yang telah memilihnya. Setiap hari raya keagamaan, dia selalu membagikan paket sembako atau kebutuhan lain yang diperlukan. Jumlah per tahun mencapai 5.000 paket. Dia membaginya per satu suara satu paket. Meskipun jumlahnya tidak besar, jika diuangkan.

“Saya tahu siapa yang memilih saya dan siapa yang tidak. Karena sudah terdata, bahkan paman saya tidak memilih saya, tidak saya kasih,” katanya.

Program-program tersebut lahir dari keterbatasan sebagai wakil rakyat. Oleh sebab itu, menurut Darwis, saat duduk di kursi legislatif dia harus memberikan manfaat kepada orang yang tepat.

“Pengalaman saya selama ini, kadang orang yang membantu kita ternyata dia tidak dapat perhatian. Karena manusia ini biasanya siapa yang suka mendekat dia yang diperhatikan,” katanya.

Semua dipelajarinya dari sistem politik distrik proporsional yang diterapkan saat ini. Masyarakat harus mengerti kepada siapa suara mereka diberikan. Setiap wilayah punya perwakilan. Di situlah, pintu aspirasi dan mohon bantuan.

“Sekarang sudah ada wakilnya masing-masing. Sesuai dapilnya, tentu saya akan memprioritaskan yang memilih saya,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *