BPKAD Ketapang Jalin Kerja Sama Optimalisasi Aset dengan Universitas Indonesia

TANDA TANGAN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama dengan Universitas Indonesia (UI), Rabu (21/10/2020).

KETAPANG, insidepontianak.com – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Ketapang menjalin kerja sama optimalisasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) dengan Universitas Indonesia (UI). Sebelumnya, kerja sama kedua pihak sudah dijalin sejak Februari 2020.

“Banyak hal yang dikerjasamakan Pemda dan UI. Hari ini agenda kita adalah tindak lanjut kerja sama di bidang pengelolaan aset daerah,” kata Kepala BPKAD Ketapang, Alexander Wilyo, Selasa (21/10/2020).

Dengan terjalinnya kerja sama, BPKAD akan meminta bantuan UI untuk mengkaji dari sisi akademis maupun tinjauan praktis. Tujuannya agar aset daerah dapat dikelola maksimal.

“Sekarang memang pengamanan aset yang kita lakukan sudah baik, bahkan dapat apresiasi dari KPK. Namun tetap harus dioptimalkan, terutama aset yang memiliki potensi ekonomis guna menambah pendapatan asli daerah,” harapnya.

Kinerja dan prestasi BPKAD terhadap pengamanan aset menjadi salah satu pendukung hingga membuat UI tertarik menjalin kerja sama. Di mana pada tahun 2017, aset daerah bersertifikat hanya 18 persen, kemudian di rentang 2017-2019 meningkat 60 persen.

“Kita bisa sertifikasi aset sampai 300 bidang tanah dengan BPN Ketapang. Dalam setahun 200 sampai 300 sertifikat, jadi pemerintah pusat kaget akan hal itu, termasuk UI,” lanjutnya.

Dia berharap, dengan kerja sama antara BPKAD dan UI, tidak ada lagi ada kesan bahwa aset milik Pemda Ketapang telantar atau tidak terdata. Terlebih aset adalah kekayaan daerah yang wajib dikelola.

Perwakilan UI, Junaidi menyebutkan, sesuai hasil riset, Kabupaten Ketapang memiliki pengamanan aset daerah cukup tinggi jika dibandingkan daerah lain.

“Setelah diamankan bagiamana optimalisasinya. Hari ini kita akan percepat lagi, kita akan bantu riset untuk optimalisasinya. Termasuk membantu strategi apa yang bisa dilakukan sesuai data yang kita punya,” harap Junaidi.

Jika Kabupaten Ketapang berhasil mengamankan aset dan optimalisasinya, maka Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat. PAD yang meningkat tentu berdampak pada rendahnya tingkat ketergantungan ke Pemerintah Pusat.

“Kerja sama seperti ini juga ada di beberapa daerah, termasuk Banggai (Sulawesi Tengah) dan Sukabumi, Jawa Barat. Khusus di Kalimantan Barat baru Ketapang,” tambahnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *