Draf Usulan Pembentukan Kapuas Raya Bakal Disampaikan di Rapat Kabinet

Pertemuan Gubernur Kalbar Sutarmidji bersama pihak Kemenkopolhukam. (Ist)

PONTIANAK, insidepontianak.com – Gubernur Kalbar, Sutarmidji kembali menyampaikan draf usulan pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) di kegiatan kunjungan kerja staf ahli Menkopolhukam, di kantor Gubernur Kalbar, Rabu (21/10/2020).

Dia memastikan, tak akan berhenti memperjungkan PKR meski sampai sekarang, presiden memberlakukan moratorium terhadap pembentukan daerah otonomi baru (DOB).

Bacaan Lainnya

Dalam pertemuan tersebut, Sutarmidji juga memaparkan secara rinci persiapan-persiapan yang sudah dilakukannya untuk mendukung percepatan pembentukan provinsi baru di bagian Kalbar Timur itu.

Staf Ahli Menkopolhukam bidang ideologi dan konstitusi, Irjen Pol Agung Makbul menjamin akan menyampaikan draf usulan pembentukan Kapuas Raya tersebut ke kementerian yang membidangi, dalam hal ini Mendagri.

“Kita akan sampaikan dalam rapat kabinet nanti,” ujarnya.

Namun diakuinya, usulan pemekaran daerah otonomi baru (DOB) memang sangat banyak. Tidak hanya Kapuas Raya yang di usulkan ke presiden.

“Ada banyak yang diusulkan. Namun dengan kedatangan kami di sini masukan pak Gubernur mungkin akan menjadi prioritas. Apalagi saya lihat pak Gubernur bagus sekali presentasinya,” katanya.

Sutarmidji pun menegaskan, selama masih menjabat Gubernur, perjuangan pemekaran Kapuas Raya akan dilakukan dengan segala cara. Provinsi Kalbar sebagai provinsi induk siap membiayai seluruh persiapan operasional pemekaran Kapuas Raya. Termasuk akan membantu membangun kantor Gubernur dan kantor DPRD nya.

“Saya sampaikan, biaya operasional persiapan provinsi pemekaran, maok dia satu tahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun, provinsi induk siap (membiayai). Biaya pegawai tidak ada masalah,” tegasnya.

Sutarmidji memastikan komitmennya mempejuangkan pemekaran Kapuas Raya, tidak terkait urusan politik. Urgensinya jelas. Semata untuk percepatan pembangunan di wilayah Kalbar timur.

“Tadi saya ulang lagi. Usulkan lagi (ke staf ahli Menkopolhukam). Pokoknya memperjuangkan Kapuas Raya ini saya terus lakukan. Tidak akan berhenti. Saya serius. Tapi kewenangan ada di pusat. Walau pun masih moratorium kita tetap suarakan,” tutupnya.

Dalam kunjungan kerja staf ahli Menkopolhukam itu, turut membahas sejumlah hal strategis lainnya. Seperti, isu ideologi dan konstitusi, kemaritiman, ketahanan nasional. Pembangunan sumber daya manusia dan teknologi. (abdul)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *