Anggarkan Mobil Dinas Miliaran, Bupati Mempawah Dianggap Tak Berempati kepada Masyarakat di Tengah Pandemi

MELINTAS - Seorang warga melintas di jalan masuk ke Kampung Telayar, Dusun Tekam, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, September 2020. IST

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Bupati Mempawah, Erlina menganggarkan mobil dinas baru bernilai miliaran rupiah dalam APBD Perubahan 2020 yang telah disetujui DPRD. Di tengah pandemi Covid-19, Bupati dianggap mengabaikan rasa empati kepada masyarakat. Jika ditakar, masih banyak hal mendesak lain yang perlu dilakukan seperti pembenahan infrastruktur jalan yang rusak.

“Ini sama saja Bupati Mempawah tidak berempati kepada masyarakat yang sedang dalam kesulitan akibat pandemi Covid-19,” kata warga Mempawah kepada insidepontianak.com, Kamis (22/10/2020).

Bacaan Lainnya

Beberapa anggota DPRD Mempawah, mengaku tidak mengetahui detail anggaran mobil dinas dengan nominal fantastis tersebut. Mereka menduga hal itu disepakati dalam Berita Acara (BA) Persetujuan yang hanya diketahui unsur pimpinan dan Bupati Mempawah saja.

“Barang itu tidak ada dalam pembahasan, mungkin teknisnya melalui Berita Acara. Jadi yang mengetahui hanya pimpinan,” kata salah satu anggota DPRD Mempawah.

Sementara itu, di Desa Parit Banjar, Kecamatan Mempawah Timur, jalan yang sehari-hari digunakan masyarakat masih rusak parah. Menurut Kepala Desa, Marlito, seharusnya pembenahan infrastruktur lebih mendesak daripada pengadaan mobil dinas baru yang nilainya miliaran rupiah.

“Ekonomi masyarakat bisa ditunjang dengan infrastruktur yang memadai. Seharusnya pengadaan mobil dinas itu bisa ditunda saja di tahun-tahun berikutnya,” katanya.

Marlito mengatakan, saat ini masyarakat sedang membutuhkan perbaikan infrastruktur jalan. Terlebih lagi jalan protokol di Desa Parit Banjar yang rusak parah merupakan akses utama warga.

“Sebagian besar masyarakat Parit Banjar adalah petani atau pekebun dan peternak sapi. Aktivitas mereka kebanyakan menggunakan sepeda, jalan yang memprihatinkan ini tentu menjadi faktor penghambat pertumbuhan ekonomi,” katanya.

Marlito mengungkapkan, dalam APBD Perubahan tahun 2020 ini, pemerintah malah menganggarkan turap di dua titik bagi Desa Parit Banjar. Menurut dia, turap bukan prioritas.

“Saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, katanya yang masuk anggaran perubahan adalah turap yang akan dibagi dua di RT 07 dan RT 08. Itu bukan prioritas. Saya sudah sering menyampaikan bahwa saat ini jalan perlu perbaikan,” katanya.

Lain lagi di Kampung Telayar, Dusun Tekam, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur. Sejak lima tahun terakhir hingga sampai saat ini masyarakat di sana harus kesulitan melewati jalan utama masuk kampung yang putus.

“Menurut saya lucu jika Bupati menganggarkan mobil dinas miliaran rupiah di tengah Covid-19 ini. Sebab banyak anggaran dialihkan dan pembangunan tertunda. Di kampung kami sampai saat ini jika ada orang sakit harus ditandu beramai-ramai untuk melewati jalan yang putus,” kata Ketua RT 13 Telayar, Yudi Ardhana.

Sejak Indonesia merdeka, lebih dari 32 kepala keluarga atau sekitar 106 jiwa belum merasakan nikmatnya penerangan listrik PLN di wilayahnya.

“Itu seharusnya yang menjadi fokus pembangunan bukan mobil dinas, kecuali mobil dinas yang ada sekarang sudah rusak semuanya, tidak bisa dipakai,” katanya.

Sebelumnya Wakil Ketua DPRD Mempawah, Sayuti membenarkan adanya anggaran mobil dinas senilai miliaran tersebut. Menurut dia, urgensi pengadaan tergantung kepada si pemakai fasilitas.

“Kalau dilihat dari sisi urgensinya tentu tergantung Bupatinya sebagai pemakai fasilitas. Kalau kita (DPRD) yang penting melalui tahapan dan secara normatif sebenarnya tidak jadi permasalahan kalau keuangan daerah mampu,” katanya.

Tahun depan, Pemerintah Kabupaten Mempawah tidak bisa lagi menganggarkan mobil dinas seharga miliaran rupiah. Sebab berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020, harga mobil dinas pejabat daerah di Kalbar maksimal Rp475,9 jutaan per unit.

“Iya tahun depan tidak boleh lagi harganya melebihi Rp475,9 jutaan. Karena ada PP No 33 tadi,” katanya.

Cerita pengadaan mobil itu kata Sayuti, sudah dibahas di APBD Perubahan. Karena sudah diketok palu, berarti sudah disetujui. Sebab dia menjelaskan pembelian dan pengadaan mobil ini memiliki ketentuan dan harus mengikuti SOP.

“Saya rasa itu sudah clear dan tidak ada persoalan. Untuk nominalnya Rp1,8-2 miliar kalau saya tidak salah. Nanti bisa dicek ke Bappeda,” katanya.

Sayuti kembali menegaskan, mobil dinas yang nilai anggarannya miliaran tersebut akan digunakan oleh Bupati Mempawah, Erlina.

“Itu mobil dinas Bupati, bukan kita (unsur pimpinan DPRD),” tegasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *