Penjaringan Rektor IAIN Pontianak 2020-2024, Syarif: Plt Rektor Terburu-buru

Rektor IAIN, Syarif.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Rektor IAIN Pontianak nonaktif, Syarif menilai Plt Rektor IAIN Pontianak, Misdah terburu-buru membuka penjaringan Rektor IAIN Pontianak 2020-2024. Dia menyayangkan hal tersebut. Karena berimplikasi pada tindakan melanggar regulasi.

SK Dirjend Pendis tentang Panitia Penjaringan Rektor yang muncul dari usulan Plt Rektor IAIN Pontianak nomor B-1173/In.15/KP.01.2/08/2020 tertanggal 31 Agustus 2020, akhirnya melanggar aturan. Surat itu menyalahi PMA 68/2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor dan Ketua pada PTKIN yang diselenggarakan oleh Pemerintah, dan Keputusan Dirjend Pendis Nomor 3151 tahun 2020 tentang Pedoman Pemilihan Rektor di PTKIN.

Bacaan Lainnya

Aturan itu menegaskan penjaringan bakal calon rektor dilakukan panitia yang dibentuk Rektor/Ketua PTKIN. Bukan oleh Dirjend Pendis.

“Coba kalau sabar menunggu sebentar lagi pasti tidak akan berkisruh seperti ini. Kalau saja sabar sedikit, maka tidak akan terjadi tabrak aturan sana-sini,” ungkap Syarif.

Dia heran, mengapa Plt Rektor, Misdah enteng meremehkan regulasi. Peraturan Menteri Agama (PMA) yang jelas-jelas masih berlaku dianggap tidak ada, termasuk SK Dirjend Pendis Nomor 3151/2020 sebagai Juknis dari PMA 68/2015 terkait Pengangkatan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti dianggap boleh dilanggar.

Dia mengatakan, SK Dirjend Pendis tentang Penetapan Panitia Penjaringan bakal calon Rektor IAIN Pontianak, menjadi bibit kelirunya. Asalnya, Surat Plt Rektor IAIN Pontianak tertanggal 31 Agustus 2020 yang sengaja mengabaikan dua regulasi di atas.

“Untuk dikatakan tidak tahu (aturan berlaku), mustahil. Sebab tim Plt Rektor juga melek hukum. Juga dalam rapat tanggal 27 Agustus 2020 telah dinyatakan oleh peserta rapat bahwa PMA Nomor 68/2015 mengatur siapa yang berwenang membentuk Pansel Balon Rektor,” pungkasnya.

Kejanggalan itu pun dirasakan Senat IAIN Pontianak. Alhasil, dipimpin Ketua Senat, Nani Turisna, mereka menyampaikan keberatan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Prof H Muhammad Ali Ramdhani, Selasa (20/10/2020).

SK Panitia Penjaringan (Panja) Rektor IAIN Pontianak 2020-2024 sendiri dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) dengan Nomor 4891. Dasarnya, usulan Plt Rektor IAIN Pontianak tanggal 31 Agustus 2020.

Senat menilai, SK yang ditandatangani Dirjen Pendis bertentangan dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015, dan Keputusan Pendis Nomor 3151 tahun 2020.

Sekretaris Senat IAIN Pontianak, Cucu mengatakan sebelum penyampaian keberatan, Senat yang beranggotakan 16 orang melakukan telaah, melalui sidang tertutup. Mereka menilai ada indikasi ketidaksesuaian regulasi dari tim penjaringan yang tengah berproses.

Ketidaksesuaian itu yakni, pertama, SK Panja itu ditanda tangani oleh Dirjen Pendis, sementara pemberi mandat Rektor bukan Dirjen, tapi Menteri Agama. Kedua, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 68 Tahun 2015, dan SK Dirjen Pendis Nomor 3151 tahun 2020, dijelaskan bahwa pembentukan Panja dilakukan oleh Rektor. Jika Rektor sedang dibebastugaskan, maka kewenanganya di Plt Rektor.

“Nah kalau Plt Rektor malah mengajukan ke Dirjen, lalu Dirjen yang menandatagani, maka kewenanganya tak dijalankan. Itu menabrak UU 30 2014 Pasal 52. Ini versi kami hasil telaah hukum tim kami,” terangnya.

Sebelum keberatan tersebut, pada 29 September 2020, Senat mendapati SK Dirjen Pendis tentang nama panitia penjaringan rektor di media. Senat pun menggelar sidang tertutup, 1 Oktober 2020 dan mengundang Plt Rektor Misdah untuk meminta penjelasan. Langkah tersebut dilakukan karena lahirnya SK Panja, diawali dari usulan Plt Rektor ke Dirjen Pendis.

Tanggal 2 Oktober 2020, Senat juga meminta Satuan Pengawas Internal (SPI) melakukan audit terhadap surat usulan Plt dan melakukan telaah hukum dari Kabag Umum. Hasil telaah dibahas dalam sidang tertutup, 8 Oktober 2020.

Telaah menghasilkan keputusan Senat IAIN Pontianak menemui Dirjen Pendis untuk audiensi menyampaikan keberatan. Surat keberatan itu ditandatangani 11 dari 16 anggota Senat.

“Di sana kami menemui Dirjen Pendis Prof. Dr. H Muhammad Ali Ramdhani, hampir satu jam beraudiensi, padahal sebelumnya hanya 10 menit waktu kami,” terangnya.

Saat ini, Senat IAIN Pontianak masih menunggu jawaban dari Kemenang atas keberatan yang dilayangkan. Cucu pun tidak ingin menyalahkan siapa pun, dan hanya bekerja sesuai aturan karena ada indikasi ketidaksesuaian dengan regulasi. Dia pun menerima apa pun hasilnya nanti.

“Kami bekerja sesuai telaah hukum dan hanya mengajukan keberatan yang tidak sesuai aturan. Soal hasilnya nanti, A, B, atau C bukan kewenangan kami. Yang penting ketika kami melihat ada yang tak sesuai aturan, Senat tak boleh diam,” paparnya.

Menyikapi panitia penjaringan yang telah berjalan, Cucu pun mengaku bahwa Senat telah menerima enam nama yang mendaftar. Mereka adalah Plt Rektor Dr Misdah, Dr Icsan Iqbal, Dr Samsul Hidayat, Dr. Lailial Muthifah, serta Dr. Ismail Ruslan. Sementara salah satu calon rektor memilih mengundurkan diri proses tersebut.

Senat belum akan meneruskan proses penilaian kualitatif yang jadi kewenangan mereka. Alasannya, masih menunggu balasan Kementerian Agama terkait keberatan yang mereka layangkan. Selain itu, Senat juga masih memiliki waktu dua pekan. Dalam waktu dekat Senat juga akan melakukan sidang tertutup menyikapi proses penjaringan yang berjalan.

“Kita juga akan melakukan di sidang tertutup lagi dengan anggota Senat, terhadap berkas yang dinilai ada yang ketidaksesuaian. Kalau pun nanti keputusan dari Ditjen Pendis menolak, ya kita teruskan,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *