Senat IAIN Pontianak Duga Plt Rektor Manipulasi Hasil Rapat

ilustrasi Dodi Budiana.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Plt Rektor IAIN Pontianak, Misdah diduga memanipulasi hasil rapat pimpinan dan Senat IAIN Pontianak tanggal 27 Agustus 2020. Saat itu kesimpulan rapat meminta pembentukan panitia penjaringan Rektor IAIN Pontianak 2020-2024 ditunda sampai keluar hasil putusan PTUN Jakarta atas keberatan dinonaktifkannya Syarif sebagai Rektor IAIN Pontianak 2018-2022.

Namun justru, muncul usulan nama-nama panitia penjaringan yang diusulkan Plt Rektor, Misdah. Namanya kini pun jadi satu di antara enam bakal calon bursa Rektor IAIN Pontianak 2020-2024.

Bacaan Lainnya

Didugaan diperkuat dengan munculnya Surat Keputusan Panitia Penjaringan (Panja) Rektor IAIN Pontianak 2020-2024 yang dikeluarkan Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjend Pendis) dengan Nomor 4891, dasarnya dari usulan Plt Rektor IAIN Pontianak tanggal 31 Agustus 2020 dengan nomor B-1173/In.15/KP.01.2/08/2020.

Dalam surat itu, tertulis tujuh nama usulan panitia penjaringan. Sesuatu yang tak pernah disepakati dalam rapat pimpinan dan Senat IAIN Pontianak, 27 Agustus 2020.

Ketua Senat IAIN Pontianak, Nani Tursina pun terkejut dengan penjaringan rektor yang dinilai tidak memenuhi syarat regulatif. Dia bercerita, dalam rapat pimpinan 27 Agustus lalu, yang dihadiri Plt Rektor, Misdah, hanya membahas Surat Direktur Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKIN) Kemenag RI tentang persiapan pembentukan Panitia Seleksi Penjaringan Bakal Calon Rektor IAIN Pontianak.

Hasil rapat tersebut, merekomendasikan agar Plt Rektor tak melakukan pembentukan panitia selama 21 hari ke depan. Salah satu pertimbangannya, upaya hukum yang sedang ditempuh Rektor IAIN Pontianak, Syarif di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

“Terus terang kami terperangah dan terkejut tiba-tiba ada SK Dirjend Pendis soal penetapan panitia penjaringan,” terangnya.

Misdah dilantik sebagai Plt Rektor, usai Syarif dibebastugaskan dari tugas tambahan Rektor IAIN Pontianak 2018-2022 lewat Keputusan Menteri Agama RI Nomor 70/B.II/2/PDJ/2020 tertanggal 23 Juni 2020. Kini, dia tengah menempuh upaya hukum atas putusan tersebut di PTUN Jakarta lewat perkara nomor 164/G/2020/PTUN.JKT.

Dari hasil pendalaman Senat, rupanya SK Dirjend Pendis tersebut keluar berdasarkan usulan Plt Rektor tanggal 31 Agustus. Dalam usulan tersebut, Plt juga melampirkan undangan dan daftar hadir rapat 27 Agustus 2020. Seolah-olah rapat pimpinan itu telah menyetujui usulan pembentukan panitia dengan nama-nama panitia panja saat ini. Akhirnya, 3 September 2020 terbitlan SK Dirjend Pendis.

“Maka kami menyampaikan surat keberatan kepada Bapak Menteri dan audiensi kepada Dirjend sembari menyampaikan tembusan Surat Keberatan tersebut,” ungkapnya.

Selain menyampaikan surat keberatan, Senat pun melampirkan analisis hukum beserta bukti-bukti rapat.

Wakil Rektor II IAIN Pontianak, Saiduddin Herlambang menegaskan, dalam rapat 27 Agustus 2020, kesimpulannya jelas meminta Plt Rektor menunggu hasil putusan upaya hukum Rektor Syarif. Namun rupanya hasil rembuk diabaikan. Malah tanda tangan kehadiran rapat diduga telah disalahgunakan sehingga seolah-olah rapat pimpinan mengusulkan pembentukan tim panja.

“Kami menilai kehadiran kami rapat pada tanggal 27 Agustus itu hanya untuk disalahgunakan untuk bahan pembenaran atas tindakan yang keliru oleh Plt Rektor. Karena tindakan Plt Rektor tersebut sama sekali berbeda dengan hasil rapat,” terangnya.

Akhirnya, tindakan Plt Rektor mengusulkan pembentukan Panja ke Dirjend Pendis membuahkan kekeliruan yaitu SK Dirjend tentang Panitia Penjaringan Rektor. Surat itu jelas menyalahi Peraturan Menteri Agama Nomor 68/2015 dan SK Dirjend Pendis Nomor 3151/2020.

“Dalam dua regulasi itu, diatur bahwa penjaringan bakal calon rektor dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Rektor/Ketua PTKIN,” ungkapnya.

Dalam salinan notulensi rapat yang diterima insidepontianak.com, dari 21 undangan, lima di antaranya tak hadir. Rapat dimulai pukul 07.40 WIB dengan 15 peserta. Pejabat berwenang, mengonfirmasi keaslian salinan tersebut.

Dalam rapat, surat pembentukan panitia disangsikan Kepala Bagian Umum Biro AUAK IAIN Pontianak, Sumarman. Pasalnya dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) 94/2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Pontianak, dan PMA 51/2015 tentang Statuta IAIN Pontianak, menyebutkan IAIN Pontianak berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama. Surat itu justru ditandatangani Direktur PTKIN yang berada di bawah Dirjend Pendis. Dirjend Pendis sendiri posisinya setara dengan IAIN Pontianak karena sama-sama bertanggung jawab ke Menteri.

“Posisinya dengan Dirjend Pendidikan Islam itu bersifat koordinasi. Kalau bersifat kewenangan, terutama soal Rektor, ada di Menteri Agama, atau surat atas nama Menteri Agama,” kata Sumarman mengonfirmasi ucapannya dalam rapat, Rabu (7/10/2020) lalu.

Dalam surat perintah pembentukan panitia penjaringan, yang bertanda tangan adalah Direktur PTKI, M Arskal Salim dengan tembusan ke Direktur Jenderal Pendidikan Islam Jakarta.

Selain masalah kewenangan, Sumarman menyarankan pembentukan panitia penjaringan menunggu putusan inkrah PTUN Jakarta atas gugatan Syarif ke Menteri Agama. Sebab, jika putusan keluar, bisa saja apa yang dilakukan sekarang di internal IAIN Pontianak digugurkan.

“Kalau Pak Syarif menang di PTUN, berarti kembali jadi rektor sampai 2022 sesuai masa bakti. Memang benar saya menyarankan itu di rapat,” sambungnya.

Apa yang dikatakannya selaras jika melihat dasar aturan yang dipakai dalam surat pembentukan panitia penjaringan yang tak sesuai kondisi di IAIN Pontianak. Dalam surat yang ditandatangani Dirjend PTKIN itu, disebutkan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 68 Tahun 2015, pengangkatan Rektor/Ketua dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pimpinan pada PTKN yang disebabkan Rektor/Ketua berhalangan tetap. Halangan itu sendiri harus lebih dari satu tahun.

Sedang Rektor Syarif menerima hukuman disiplin sejak tanggal 1 Juli dengan tanggal SK 23 Juni 2020. Belum tentu setahun lantaran kini tengah menempuh upaya hukum usai upaya keberatan administratif atas sanksi padanya tak direspon Kementerian Agama.

Sementara itu, Plt Rektor IAIN Pontianak, Misdah masih belum merespon upaya konfirmasi. Hingga berita ini diturunkan, daftar pertanyaan yang dikirim via WhatsApp hanya dibacanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *