JKN Wacanakan Penghapusan Kelas Rawat Inap Peserta BPJS Kesehatan

PRESENTASI - Anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien ketika memberikan materi dalam Media Workshop dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020 yang berlangsung secara virtual, Jumat (23/10/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mewacanakan penghapusan sistem kelas dalam pelayanan rawat inap di rumah sakit. Nantinya, akan dibuat standar Kelas Rawat Inap (KRI) tunggal yang berlaku se Indonesia. Termasuk untuk peserta BPJS Kesehatan.

KRI JKN tersebut merupakan amanah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Kelas rawat inap di rumah sakit nantinya akan mengutamakan pelayanan medis berdasarkan kesamaan penyakit. Kenyamanan standar diberikan dengan fasilitas terbaik.

Selama ini, rawat inap di rumah sakit dibagi atas kelasa 1, kelas 2, dan kelas 3. Penghapusan kelas akan dilakukan hingga hanya tersisa KRI JKN. Namun untuk masa transisi, hanya akan menyisakan dua kelas.

“Tahap pertama, konsep kelas standar dibedakan antara kelas standar A dan kelas standar B. Perbedaannya pada luas ruangan dan jumlah tempat tidur dalam satu ruangan, mengacu pada tujuh dimensi mutu rekomendasi WHO,” jelas anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Muttaqien, dalam Media Workshop dan Anugerah Lomba Jurnalistik BPJS Kesehatan 2020 yang berlangsung secara virtual, Jumat (23/10/2020).

Muttaqien menjelaskan saat ini, standardisasi kelas masih dalam proses. Diperkirakan akhir 2021 atau awal 2022 baru bisa berjalan. Pasalnya masih ada sejumlah aspek yang dikaji. Salah satunya kesiapan rumah sakit dan sumber daya daerah.

“Misalnya kami temukan RS yang kamar mandi di luar, mereka akan dukung untuk disesuaikan dengan standar kamar mandi di dalam,” jelasnya.

Selain itu, DJSN juga masih melihat pertumbuhan peserta Jaminan Kesehatan Nasional. Alasannya, dalam JKN, ada peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang disubsidi pemerintah. Berapa anggaran yang tersedia pun akan dihitung kembali. Termasuk kemampuan fiskal negara dan kemampuan masyarakat.

“Bagaimana kecukupan dana JKN, nantinya baru akan disusun tarif yang berkeadilan untuk peserta, termasuk soal iuran,” katanya.

Apalagi, Indonesia begitu luas dengan demografi beragam. Kesiapan daerah jadi pertimbangan penting.

“Kami sudah konsultasi dengan sejumlah stakeholder bagaimana kesiapan mereka. Sebenarnya secara konsep, prinsip dari KRI JKN ini didukung, tapi memang butuh kesiapan,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *