Korupsi Bansus Bengkayang, Empat Kontraktor Dapat Tuntutan Berbeda

SIDANG - Sidang tuntutan terhadap empat terdakwa kontraktor kasus bansus Bengkayang 2017 di PN Pontianak, Kamis (22/10/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bengkayang menuntut empat pelaksana proyek pekerjaan dana bantuan khusus (bansus) Bengkayang 2017 di Pengadilan Negeri (PN) Pontianak, Kamis (22/10/2020). Keempatnya adalah JA, LR, EK, dan ZL.

Mereka dituntut dengan hukuman berbeda-beda, meski didakwa melanggar pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bacaan Lainnya

JA dituntut 3,5 tahun penjara dan uang pengganti Rp140 juta dan denda Rp50 juta. LU dituntut empat tahun penjara, uang pengganti Rp400 juta, dan denda Rp50 juta. Sementara untuk EK dan ZL pidana penjara enam tahun, uang pengganti Rp1 miliar dan denda Rp100 juta.

Kasi Pidsus Kejari Bengkayang, Adytio Utomo mengatakan empat terdawka dianggap bersalah karena melaksanakan pekerjaan yang melanggar aturan. Penganggaranya tidak dilakukan secara benar. Proyek tersebut, tak pernah dianggarkan di APBD Bengkayang 2017, namun dipaksakan untuk dilakukan.

Selain itu, pencairannya juga dilakukan tanpa dasar hukum jelas.

“Jadi anggarannya dicairkan lebih dulu sebelum adanya dasar hukum baik Perbup dan surat keputusan Bupati yang baru diterbitkan di tahun 2018,” terangnya.

Akibatnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan terjadi kerugian negara hampir Rp20 miliar. Pekerjaan yang dilakukan empat kontraktor ini juga dianggap tidak ada sama sekali. Meskipun keempat terdakwa mengaku telah melaksanakan pekerjaan secara fisik.

“Jadi dianggap tidak ada sama sekali pekerjaan di situ,” jelasnya.

Selain empat terdakwa, Adytio mengatakan masih ada beberapa pelaksana proyek yang diperiksa Polda Kalbar. Statusnya kini sudah dinaikkan dengan menetapkan tersangka.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *