Darwis Bantah Klarifikasi Kabag Humas Soal Anggaran Mobil Dinas Miliaran Bupati Mempawah

Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Polemik anggaran mobil dinas Bupati Mempawah yang bernilai miliaran rupiah di tengah pandemi Covid-19 semakin panjang. Pasalnya, banyak orang beranggapan kebijakan tersebut tidak tepat karena masyarakat sedang kesulitan ekonomi.

Wakil Ketua DPRD, Darwis membantah pernyataan klarifikasi Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Mempawah yang menyebutkan mobil dinas tersebut sudah pernah dianggarkan di tahun sebelumnya.

Bacaan Lainnya

“Kabag Humas itu ‘merampot’, saya bingung dia dapat data dari mana berani mengatakan mobil dinas Bupati sudah pernah dianggarkan tahun 2019 lalu dicoret. Itu sama sekali tidak benar,” katanya, Minggu (25/10/2020) pagi.

Merampot adalah guyonan yang kerap digunakan warga di Kalbar jika ada orang berkata bohong atau tidak benar.

Darwis memastikan tahun lalu, tidak ada penganggaran mobil dinas Bupati Mempawah. Adapun yang dianggarkan tahun lalu adalah mobil dinas Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD.

“Saya harap Kabag Humas itu menyampaikan informasi yang benar sesuai fakta. Kalau seperti itu kan bahaya,” katanya.

Menurut Darwis apa yang disampaikan Kabag Humas dalam klarifikasinya di media justru dapat menimbulkan persepsi yang keliru di masyarakat.

“Dia mengatakan anggaran mobil dinas ditunda Bupati, apanya yang ditunda dianggarkan saja belum pernah. Bahkan di APBD Murni 2020 saja tidak ada. Anggaran itu baru muncul di APBD Perubahan,” katanya.

Darwis menjelaskan, dalam APBD Perubahan 2020 ada beberapa mobil dinas yang dianggarkan. Salah satunya Ketua DPRD dan Bupati yang nilainya sekitar Rp800 juta dan Rp2 miliar.

“Dalam pembahasan APBD Perubahan 2020 itu, saya sendiri sudah menanyakan. Jenis dan mobil apa yang akan dibeli. Rencananya Ketua DPRD beli sedan, lalu Bupati ancang-ancangnya mau Toyota Harrier,” katanya.

Darwis menjelaskan, anggaran mobil dinas Bupati diusulkan oleh eksekutif. Oleh karena itu DPRD sempat menanyakan sejauh mana urgensinya. Meski memang, penganggaran mobil dinas Bupati itu sudah sesuai aturan.

“Saya yakin sebelum menganggarkan, eksekutif sudah mengkaji ini dengan baik,” katanya.

Dalam klarifikasinya Jumat (23/10/2020) kemarin, Kabag Humas dan Protokol Setda Pemkab Mempawah, Rizal Multiadi membenarkan penganggaran mobil dinas Bupati bernilai miliaran rupiah pada perubahan APBD 2020.

“Memang ada dianggarkan, dan sudah melalui proses pembahasan antara eksekutif dan legislatif, dan itu sudah disahkan,” katanya.

Dia menjelaskan, di tahun sebelumnya, mobil dinas untuk Bupati dan Ketua DPRD Mempawah sudah pernah dianggarkan. Namun ditunda karena ada beberapa hal yang lebih mendesak.

“Sebelumnya sudah pernah dianggarkan tapi ditunda. Jadi tahun 2019 itu hanya mobil dinas Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD yang dianggarkan,” katanya.

Rizal menyebutkan, dalam perubahan APBD 2020, mobil dinas untuk Bupati dan Ketua DPRD kembali dianggarkan dan disetujui. Dia meminta masyarakat tidak mengeluarkan opini liar terkait pemberitaan di media yang menurut dia dipelintir.

“Penganggaran mobil dinas tersebut tidak menyalahi aturan. Jangan dipelintir dengan menyebarkan persepsi yang keliru bahwa Bupati mengatur semuanya. Akhirnya muncul opini liar di masyarakat,” katanya.

Rizal mengatakan, jika anggaran tersebut ingin dibelanjakan oleh pemerintah, tentunya harus melewati mekanisme dan prosedur yang sudah diatur. Dia pun menepis anggapan sejumlah masyarakat yang menyebut Bupati tidak berempati saat menganggarkan miliaran rupiah untuk mobil dinas di tengah pandemi Covid-19.

“Bukan tidak berempati, justru Bupati serius menangani pandemi ini. Buktinya bantuan baik itu dari APBD dan APBN sudah disalurkan kepada masyarakat,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *