Effendi Soroti Lemahnya Koordinasi Soal Informasi Proyek di Kayong Utara

Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad. (Fauzi/Insidepontianak.com)

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad angkat bicara terkait beberapa proyek pembangunan pemerintah yang tidak melampirkan papan plang dan tidak melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

Menurut Effendi Ahmad, hal ini menyulitkan instansi terkait untuk mejelaskan kepada masyarakat. Ketika ada pihak yang menanyakan bangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) provinsi mau pun pusat.

Bacaan Lainnya

“Seharusnya ada pemberitahuan lah, kalau sampai dinas terkait ini tidak tahu kan berarti ada miskomunikasi. Seharusnya komunikasi ini dua sisi, ketika tidak ada pemberitahuan dari dinas provinsi, seharusnya dinas kabupaten terkait harus mengejar (informasi),” ungkap Effendi Ahmad, Senin (26/10/2020).

Berdasarkan pengalamannya yang pernah duduk menjadi anggota DPRD Kayong Utara, masyarakat tidak banyak memahami aliran dana pembangunan yang ada di Kayong Utara. Sehingga penjelasan kepada masyarakat menjadi poin penting agar informasi yang disampaikan dinas membuat puas masyarakat.

“Karena masyarakat ini kan tidak mau tahu, apakah ini program pusat, provinsi atau kabupaten. Masyarakat tahunya ini dianggarkan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBD) jadi mereka mau tahu,” jelasnya.

Keterbukaan informasi seperti papan plang diakui Effendi Ahmad sangat penting. Karena semua pihak, tanpa terkecuali masyarakat dapat memahami dan mengawasi pembangunan yang ada di daerah mereka.

“Sekecil apa pun proyek pemerintah harus pakai papan plang, jadi yang mengerjakan siapa, anggarannya berapa, sehingga pengawasan ada,” pintanya.

Sebelumnya, Ketua DRPD Kayong Utara Sarnawi juga melakukan sidak ke beberapa lokasi proyek, baik yang menggunakan APBD kabupaten maupun APBD provinsi.

Khusus untuk jalan Siduk-Sukadana yang bersumber APBD provinsi, pihak DPRD maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Kayong Utara, tidak mengetahui secara detail spesifikasi pekerjaan karena tidak adanya koordinasi dari pihak pelaksana maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalbar. (fauzi)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *