Serikat Pekerja Tembakau Memohon Pemerintah Batalkan Kenaikan Cukai di 2021

Ilustrasi pertanian tembakau.(Istimewa)

JAKARTA, insidepontianak.com – Federasi Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan Minuman Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP RTMM-SPSI) berharap dengan memohon kepada pemerintah membatalkan rencana kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada 2021 mendatang.

“Kami memohon kepada pemerintah agar membatalkan rencana kenaikan Cukai Hasil Tembakau (CHT) dan Harga Jual Eceran (HJE) pada tahun 2021, karena akan berdampak langsung kepada pekerja industri hasil tembakau,” kata Ketua Umum FSP RTMM-SPSI Sudarto dalam pernyataan di Jakarta, dilansir dari Antaranews, Senin (26/10/2020).

Bacaan Lainnya

Di tengah pandemi yang masih terjadi, pemerintah dikabarkan akan menaikkan tarif CHT hingga dua digit. Pemerintah dikabarkan akan menaikkan tarif CHT di kisaran 13-20 persen.

Namun pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada awal pekan lalu, menyatakan masih menghitung besaran kenaikan tarif. Pada 2020, pemerintah telah menaikkan tarif CHT sebesar 23 persen.

“Kenaikan cukai tahun 2020 yang mencekik ditambah dengan mewabahnya pandemi COVID-19, telah membuat kondisi industri hasil tembakau semakin tertekan dan tidak menentu. Imbasnya adalah pada pekerja, anggota kami yang terlibat dalam sektor industri ini. Penurunan produksi telah menyebabkan penurunan penghasilan, kesejahteraan dan tentu daya beli pekerja,” ujar Sudarto.

Oleh karena itu, serikat pekerja yang menaungi dan mewakili 148.693 pekerja industri hasil tembakau itu mendesak pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berimbang atas regulasi dan kenaikan cukai rokok di tahun depan.

“Kami juga berharap pemerintah melindungi industri rokok kretek sebagai industri khas Indonesia dan padat karya, yang paling rentan terkena program efisiensi di industri hasil tembakau,” kata Sudarto.

Sudarto menambahkan apabila permintaan serikat pekerja tersebut tidak diperhatikan oleh pemerintah, maka pihaknya akan menggunakan hak mengemukakan pendapat di muka umum dengan cara unjuk rasa nasional sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *