Sutarmidji: Hak Kekayaan Intelektual Penting Bagi Kemajuan Kalbar

TANDA TANGAN - Gubernur Kalbar dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalbar menandatangani Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual Di Provinsi Kalbar dan Nota Kesepakatan tentang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (26/10/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalbar menggelar Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Provinsi Kalbar dan Nota Kesepakatan tentang Fasilitas Pembentukan Produk Hukum Daerah, di Ruang Praja I Kantor Gubernur Kalbar, Senin (26/10/2020).

Gubernur Kalbar, Sutarmidji mengungkapkan banyak hasil karya masyarakat daerah Kalbar yang masih belum terdaftar Hak Kekayaan Intelektual di badan hukum. Mulai dari sektor pertanian, teknologi, hingga karya seni.

Bacaan Lainnya

“Hak Kekayaan Intelektual itu sangat penting bagi Kalbar. Kita akan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan hak intelektualnya dan menyosialisasikan Hak Kekayaan Intelektual daerah,” ungkap Gubernur.

Dengan mendorong masyarakat untuk mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual mereka, akan berdampak kepada daya saing masyarakat untuk pembangunan daerah. Sebuah bukti pengakuan hasil karya yang dimiliki seseorang agar tak diklaim orang lain.

“Orang lain tidak bisa mengaku-mengaku hasil karyanya dan orang yang menciptakan karya itu sendiri akan mendapatkan royalti setiap orang yang menggunakan hak ciptanya jika diproduksi atau dijual. Ini akan meningkatkan daya saing di masyarakat,” tuturnya.

Gubernur Kalbar menambahkan, hasil pertanian asli dari kalbar seperti tengkawang juga harus memiliki Hak Kekayaan Intelektual. Sebab buah tengkawang tersebut hanya bisa tumbuh di Kalbar saja.

“Selain itu durian, dimana varietas duriannya sebanyak 12 ada di Kalbar, burung enggang, tenun kalengkang dan masih banyak lainnya. Ini hak intelektualnya harus didaftarkan supaya terlindungi dan kita lestarikan,” harapannya.

Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Pramella Yunidar Pasaribu mengutarakan dengan adanya nota kesepakatan ini untuk meningkatkan taraf hidup perekonomian masyarakat di Kalbar dalam mengedepankan Hak Kekayaan Intelektual.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019, Kanwil Kemenkumham Kalbar juga menyelaraskan, keharmonisasian dan pembulatan untuk rancangan peraturan daerah dapat berjalan dengan baik, sehingga perlu sinergitas.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *