ASN Ketapang Ketahuan Beri Dukungan ke Paslon Pilkada

Anggota Bawaslu Kabupaten Ketapang, Ronny Irawan.

KETAPANG, insidepontianak.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Ketapang menemukan beberapa pelanggaran yang diduga dilakukan Aparatur Sipil Negara (ASN) serta aparatur desa/kelurahan.

Temuan itu didapat dari patroli pengawasan terhadap aktivitas dan konten di media sosial. Mulai dari unggahan foto, status hingga komentar yang memperlihatkan ungkapan atau kesan keberpihakan secara terbuka terhadap kontestan atau paslon tertentu.

Bacaan Lainnya

“Saat ini kasus dugaan pelanggaran netralitas baik ASN maupun perangkat desa sedang dalam penanganan Bawaslu yang juga bekerja sama dengan jajaran pengawas kecamatan. Mempertimbangkan delegasi dan efisiensi, karena mengingat sebagian besar subyek dan pemilik akun berdomisi di sejumlah kecamatan,” kata anggota Bawaslu Ketapang, Ronny, Selasa (26/10/2020).

Saat ini, tiga kasus sudah diputuskan status penanganannya. Yakni terkait oknum ASN di Kecamatan Kendawangan, serta dua Kades di Kecamatan Muara Pawan dan Sungai Melayu Rayak.

“Bawaslu Ketapang akan merekomendasikan hasil temuan dan penanganan dugaan pelanggaran kepada Komisi ASN di Jakarta. Kewenangan sanksi ada di Komisi ASN. Kasus kades, dilaporkan ke Pemda Ketapang,” tuturnya.

Selain tiga kasus tersebut, ada pula kasus dugaan pelanggaran netralitas oleh Camat, satu kades di Kecamatan Nanga Tayap, satu kades di Kecamatan Sungai Melayu Rayak, dua Kades di Kecamatan Simpang Dua, serta satu perangkat desa Kecamatan Kendawangan.

“Dugaan pelanggaran netralitas oleh oknum ASN dan pegawai honorer, masih sedang didalami dan dalam waktu dekat akan dilanjutkan proses ke tahap pemanggilan dan klarifikasi,” tegasnya.

Terpisah, Pj Sekda Ketapang, Heronimus Tanam mengaku belum dapat laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

“Kalau terbukti bersalah maka silakan diteruskan sesuai aturan termasuk silakan sampaikan ke Pemda agar bisa kami proses,” tegasnya.

Tanam menilai, Pemda telah berupaya masif menyosialisasikan larangan keterlibatan ASN dalam politik praktis. Mulai dari surat edaran dari daerah hingga edaran dari Pemerintah Pusat.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *