Data Kematian Covid-19 Kalbar Amburadul, Epidemiolog: Dinkes Harus Evaluasi

Epidemiolog Poltekkes Pontianak, Malik Saepudin.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Epidemiolog Poltekkes Pontianak, Malik Saepudin menyayangkan perbedaan data Covid-19 antara Dinkes Kalbar dan kabupaten/kota. Dinkes harus cepat evaluasi. Perbedaan tersebut berdampak serius dengan penanganan Covid-19.

Sebab, data kematian menunjukan kegawatan penyakit. Sehingga kewaspadaan dapat dilakukan.

Bacaan Lainnya

Hingga kini, data Dinas Kesehatan Kalbar mencatat 12 kasus kematian di Kalbar. Namun jika merujuk data di Dinkes Pontianak saja, sudah mencatat 15 kasus kematian Covid-19 per 27 Oktober 2020. Kabupaten Mempawah memiliki tiga kasus kematian, dan Ketapang empat kasus. Jika ditotal, jumlahnya sudah 22 kasus kematian. Angka itu baru dari tiga kabupaten/kota di Kalbar.

“Harusnya setiap data pasien Covid-19 ini dapat dicatat dengan baik, karena sebagai kewaspadaan. Sebab angka kematian berbanding lurus dengan angka pasien sakit. Angka kesakitan tinggi, angka kematian tinggi,” ungkapnya, Selasa (27/10/2020).

Menurutnya, ada dua kemungkinan perbedaan data tersebut. Apakah sengaja tidak dicatat, atau tidak sengaja.

“Dua saja, sengaja atau tidak? Kalau tidak sengaja, masa sih. Kalau sengaja apa sih, kepentinganya?” paparnya.

Berkaca dari nasional, setiap 100 kasus Covid-19 yang terjadi, maka ada empat kasus kematian. Jika hal tersebut dihitung di Kalbar yang sudah 1.500 kasus, maka diperkiran ada sekitar 50 kasus kematian.

“Jika kita hitung-hitung rata-rata nasional ini jarang meleset. Mungkin sekitar 50 yang sudah meninggal,” ujarnya.

Untuk itu, dia mendorong Dinkes Kalbar mengevaluasi dan memperbaiki data. Apalagi sudah ada petugas yang bertanggung jawab dalam pendataan kematian. Namun dia tidak tahu, apakah perbedaan itu juga terjadi akibat kesalahan persepsi soal data kematian. Sehingga sering kali permasalahan tersebut juga terjadi di nasional.

Provinsi DKI Jakarta kata dia, pernah dalam sehari ada 40 pasien meninggal. Namun data nasional memiliki perbedaan persepsi. Orang yang waktu masuk ke rumah sakit punya gejala, belum diperiksa, kemudian meninggal, tata laksananya Covid-19. Namun dia tidak tercatat sebagai pasien Covid-19.

“Apakah di Provinsi seperti definisi nasional, sehingga perlu dikonfirmasi, dan kenapa berani-beraninya kabupaten dan kota menampilkan data yang berbeda,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *