Merasa Berhak, Pelaku UMKM di Mempawah Protes Tak Dapat Bantuan Covid-19

TUNJUKKAN - Para pelaku UMKM di Desa Sungai Bakau Besar Laut, Mempawah menunjukkan syarat menerima bantuan UMKM yang gagal mereka terima saat mengadu ke Kades setempat, kemarin.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) di Desa Sungai Bakau Besar Laut mengadukan kekecewaan mereka ke Kepala Desa setempat lantaran tak dapat Banpres Produktif pandemi Covid-19.

Weni yang sehari-hari menjual ikan asin kecewa karena tidak dapat bantuan bagi pelaku usaha yang disalurkan Pemerintah senilai Rp2,4 juta.

Bacaan Lainnya

“Kami kecewa kenapa kami yang layak dapat bantuan malah tidak dapat. Sementara yang tidak layak dapat bantuan malah dapat,” katanya, Selasa (27/10/2020).

Weni adalah satu di antara banyak pelaku usaha yang protes karena tidak dapat bantuan tersebut. Menurut dia, selama pandemi, omzet usaha kecil yang dilakukan merosot. Harapannya, dengan bantuan tersebut bisa menambah modal usaha, atau hanya sekadar mempertahankan usahanya.

“Padahal saya sudah mengikuti dan memenuhi semua syarat yang diminta. Padahal saya ini benar-benar pelaku usaha mikro, malah tidak dapat bantuan itu,” katanya kecewa.

Warga lain, Sabariah juga kecewa karena merasa berhak mendapatkan bantuan UMKM tersebut tapi malah nihil. Dia heran, bagaimana mekanisme Pemerintah dalam menetapkan siapa yang berhak menerima bantuan bagi UMKM tersebut.

Menurut dia, selama ini Pemerintah Daerah kurang sosialisasi tentang Banpres Produktif bagi pelaku usaha mikro kecil menengah tersebut.

“Selama ini tidak transparan. Informasi yang saya dapat ada lagi pendaftaran gelombang ke-2 tapi tidak ada sosialisasi oleh Pemerintah Kabupaten Mempawah,” katanya.

Sebelumnya sepekan yang lalu, mantan Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dinas Penanaman Modal, Koperasi, UKM dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mempawah, Masmudi menyebutkan di Mempawah ada 8.039 orang yang lolos sebagai penerima bantuan UMKM tersebut.

Dia menjelaskan, untuk mekanisme penentuan siapa yang lolos dan berhak menerima bantuan tersebut bukan ditentukan oleh instansi di Kabupaten melainkan langsung ditentukan oleh Pusat.

“Kita hanya pengusul, bukan penentu siapa yang lolos, jadi yang menentukan itu Pusat,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *