Pasar Modern Perbatasan Entikong Beroperasi Bulan Depan

RAPAT - Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Pasar PLBN Entikong antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) bersama Pemkab Sanggau di Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Selasa (27/10/2020) kemarin.

SANGGAU, insidepontianak.com – Pasar Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu Entikong, Sanggau rencananya akan dioperasionalkan secara resmi pada November 2020.

Kepala Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP, Robert Simbolon mengatakan tahapan persiapan operasionalisasi pasar PLBN Entikong ini sudah berlangsung sejak Januari 2020.

Bacaan Lainnya

“Karena pandemi Covid-19, proses persiapan ini terhambat, sehingga proses baru bisa dilanjutkan pada awal September. Dan peresmian penggunaan pasar dan penandatanganan perjanjian penggunaan kios kepada calon pedagang lokal diagendakan pada minggu ketiga November 2020,” ujarnya dalam Rapat Koordinasi Persiapan Peresmian Pasar PLBN Entikong antara Badan Nasional Pengelola Perbatasan Republik Indonesia (BNPP) bersama Pemkab Sanggau di Ruang Musyawarah Lantai I Kantor Bupati Sanggau, Selasa (27/10/2020) kemarin.

Menurut Robert, ada beberapa permasalahan yang harus segera diselesaikan pada proses persiapan pasar agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari. Seperti kondisi transportasi umum di wilayah perbatasan belum memberikan rasa nyaman bagi para penumpang.

Selain itu banyak taksi tidak berizin dan Angkutan Antar Jemput (AAJ) yang mangkal dekat pintu perbatasan. Alasannya, keberadaan terminal penumpang berjarak kurang lebih sekitar tiga kilometer, masih jauh dari pintu perbatasan.

“Permasalahan lainnya yaitu perlu adanya kerja sama dengan Pemda terkait dengan pengelolaan sampah PLBN,” ungkap Robert.

Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengatakan, pemerintah daerah siap mengelola tiga jenis potensi pendapatan daerah yaitu pajak reklame, retribusi atau pajak parkir dan restribusi kebersihan.

“Tentu saja segala ketentuannya dipersiapkan oleh Pemkab Sanggau,” katanya.

PH meyakini ke depan Entikong akan lebih maju dan berkembang. Jalur ekspor internasional menjadi destinasi dan peluang baru untuk masyarakat perbatasan dalam meningkatkan ekonomi di daerah perbatasan.

“Maka dari itu, saya minta Dinas Perindagkop dan UM mempersiapkan UMKM dengan maksimal, sehingga UMKM bisa lebih kuat, kreatif dan inovatif. Karena ini SK diterbitkan oleh Kementerian, kami menyarankan agar pemerintah pusat lebih memprioritaskan warga lokal, tetapi tetap mengikuti ketentuan yang berlaku,” demikian PH.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *