Pro Kontra Pilkada di Tengah Pandemi, Risiko hingga Ketaatan Protokol Kesehatan

Pilkada Serentak 2020

PONTIANAK, insidepontianak.com Pilkada serentak tahun 2020 diputuskan tetap digelar. Keputusan ini masih menuai pro kontra lantaran pandemi Covid-19 di Indonesia belum mereda.

Di Kalbar ada tujuh daerah yang akan menggelar pesta demokrasi itu. Yakni Kabupaten Ketapang, Bengkayang, Sambas, Sekadau, Melawi, Sintang dan Kapuas Hulu.

Bacaan Lainnya

Ketujuh daerah ini punya status penyebaran Covid-19 yang beragam. Proses Pilkada sendiri tak dipungkiri berpotensi menjadi momen penyebaran virus. Sehingga muncul klaster baru.

Akademisi FISIP Untan, Jumadi berpandangan, kualitas Pilkada Serentak 2020 kemungkinan tidak lebih baik dari Pilkada sebelumnya.

Alasannya, banyak keterbatasan dalam Pemilu kali ini. Apalagi dari riset Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES), 74,7 persen warga Indonesia menolak Pilkada di tengah pandemi Covid-19.

“Jangan kita berharap kualitas Pemilu kali ini akan lebih baik dari Pemilu sebelumnya. Semua penyelenggara dan peserta, integritasnya dilihat,” katanya dalam Diskusi Pro dan Kontra Pilkada Serentak 2020 di Pontianak, Selasa (20/10/2020).

Urusan kualitas Pilkada itu hanya satu dari lima risiko yang mungkin muncul dalam Pilkada serentak ini. Risiko lainnya, kekhawatiran munculnya klaster baru Covid-19 di Pilkada, kampanye yang terkendala, kepercayaan publik terhadap pemerintah dan penyelenggara baik dalam konteks keselamatan maupun dalam azas demokrasi, dan demokrasi bisa tidak terancam dengan politik uang karena tidak bisa sosialisasi secara optimal.

“Ketaatan pemimpin bisa dilihat di masa sekarang, penting elit untuk menunjukkan contoh taat protokol kesehatan,” katanya.

Dia menjelaskan tidak sedang dalam posisi pro dan kontra tapi memberikan peringatan. Karena pemerintah sudah bersepakat Pemilu dijalankan.

“Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi, tidak ada artinya kalau Pilkada mengorbankan aspek kemanusiaan. Beberapa risiko tadi harus dimanajemen dengan baik,” katanya.

Dia meminta risiko-risiko tersebut dianalisis konprehensif. PKPU harus mampu memberikan solusi sebagai akibat dari risiko yang muncul. Misalnya jika ada petugas Kelompok Penyelenggaran Pemilihan Suara (KPPS) yang tumbang. Bagaimana proses pertolongan dan kelangsungan pemilihan.

“Pilkada kali ini sangat berisiko, ada risiko keselamatan manusia, risiko hukum, politik, dan sosial,” katanya.

Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalbar, Romdon justru optimis Pilkada akan berjalan sebagaimana mestinya. Alasannya, semua faktor pendukung sudah siap. Mulai dari anggaran hingga regulasi.

“Kesiapan ini kalau semua sudah ada, kita tinggal menerapkan pelaksanaan agar selalu sesuai protokol kesehatan,” katanya.

Bahkan, KPU akan mengakomodir hak suara pasien positif Covid-19. Jelang pemilihan 9 Desember 2020, petugas akan mendata pemilih yang positif Corona, apakah yang bersangkutan isolasi mandiri di rumah atau difasilitasi pemerintah.

“Dari hasil data itu tetap dilakukan pelayanan setelah jam 12, pemungutan dan pukul 07.00-12.00 WIB,” katanya.

Dia menjelaskan, petugas Kelompok Penyelenggaran Pemilihan Suara (KPPS) dan saksi akan mendatangi lokasi. Baik itu rumah warga atau rumah sakit tempat pasien positif Corona berada.

“Mereka dilengkapi hamzad dan Alat Pelindung Diri (APD) lengkap. Pemilih juga akan diberi sarung dan lain sebagainya,” katanya.

Di sisi lain, Sekretaris Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Kalbar, Misrawi meyakini Pilkada di tengah pandemi rawan politik uang. Alasannya sosialisasi baik oleh penyelenggaran dan peserta Pemilu akan terkendala.

PKPU Nomor 13 Tahun 2020 mengatur pertemuan tatap muka hanya diperbolehkan untuk paling banyak 50 orang. Alhasil, informasi terkait pemilihan tidak sampai secara menyeluruh. Apalagi, pandemi bikin ekonomi merosot.

“Dengan ekonomi yang merosot, tinggi potensi politik uang. Ruang gerak dan media kampanye tidak bebas, bisa jadi politik uang justru makin besar,” katanya.

Terlebih sampai Oktober 2020, se-Indonesia ada 16.468 pelanggaran pertemuan Pilkada. PKPU mengatur, pertemuan hanya diperbolehkan untuk 50 orang. Namun di sisi lain, calon ingin dapat suara. Mirisnya, banyak petahana juga tidak memperhatikan protokol kesehatan. Padahal mereka Satgas Penanggulangan Covid-19 di daerah.

“Politik uang jadi salah satu media untuk memperoleh dukungan masyarakat. Kalau Pilkada tetap berlanjut, penyelenggara mesti memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik,” tegasnya.

Dia menjelaskan sejak awal, JaDI menyarankan agar Pilkada ditunda, bukan sampai pada virus selesai, tapi ketika penyebaran virus melandai.

“Tentu penundaan itu dibarengi dengan penyusunan regulasi. Karena saat ini kita masih pakai UU Pilkada di masa normal, karena tidak ada UU Pilkada di masa pandemi,” katanya.

Dengan adanya UU Pilkada di masa pandemi, KPU dan Bawaslu punya rujukan jelas. Walau sekarang muncul Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), namun dasar hukumnya tidak kuat karena tak ada UU Pilkada di masa pandemi.

“Pilkada di masa pandemi, bisa jadi menurunkan angka partisipasi pemilih karena masyarakat khawatir dengan kesehatannya,” katanya.

‘Dampak dari rendahnya angka partisipasi, legitimasi calon terpilih ikut rendah,” tambahnya.

Sepanjang proses Pilkada di Kalbar ini berjalan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kalbar telah menemukan 16 pelanggaran protokol kesehatan dalam kampanye paslon di tujuh wilayah.

Pelanggaran itu didominasi pelanggaran disiplin tidak dilakukan pengecekan suhu sebelum kegiatan, dan tiga kampanye yang pesertanya lebih dari 50 orang.

“Sebagaimana diketahui protokol kesehatan dalam PKPU 13/2020, di situ kampanye boleh, tatap muka boleh, tapi mesti di bawah 50 orang. Ketika tidak dilaksanakan, ini melanggar,” kata Ketua Bawaslu Kalbar, Ruhermansyah.

Selama kampanye dimulai hingga 19 Oktober, telah digelar 659 kegiatan kampanye. Sebanyak 372 kampanye pertemuan terbatas, dan 287 kampanye pertemuan tatap muka.

Ruhermansyah menegaskan Bawaslu akan terus mengawasi jalannya Pilkada serentak Kalbar 2020. Mereka yang tidak taat bahkan mengganggu kerja pengawas Pemilu bisa diancam dengan sanksi pidana.

“Kalau Bawaslu tidak cerewet, nanti dibilang Bawaslu lembek. Sebelum peneguran atau sanksi harus dijaga protokol kesehatan, karena ada sanksi pidana,” katanya.

Pro kontra lainnya adalah, pelaksanaan Pilkada yang dibandingkan dengan penghentian pembelajaran tatap muka di sekolah.

Kepala Dinas Kesehatan Kalbar, Harisson menyebutkan, kini saatnya bersama mengawasi protokol kesehatan dalam Pilkada. Sebab Pilkada sudah jadi keputusan pemerintah.

“Menurut saya pemerintah sudah tahu ada risiko yang akan terjadi, manajemen risiko juga sudah dibuat, protokol kesehatan juga ketat, tapi butuh pengawasan bersama, misalnya dengan pakai masker. Jadi berhentilah protes dan mulai menegur orang yang tidak pakai protokol kesehatan,” paparnya.

Dia menyebut di Kalbar, zona kerawanan penyebaran berada di zona oranye dan kuning. Tidak pernah di zona merah.

“Kita tidak lagi melaksanakan tutup jalan, setahu saya tidak ada daerah lockdown,” katanya.

Harisson menyebutkan zona warna tersebut paling gampang berubah. Tiap minggu bisa berbeda-beda. Tergantung banyaknya tes usap. Pontianak misalnya, selalu berada di zona rawan karena tes usap atau swab masif. Mereka pun dekat dengan layanan pemeriksaan swab PCR.

“Kapuas Hulu kalau punya lab, pasti ditemukan banyak juga,” katanya.

Dia mengatakan dalam beberapa waktu terakhir, kasus di Kalbar pun meningkat. Ketika puncak kasus turun di bulan Mei, masyarakat justru keluar bebas, menganggap sudah normal. Penerbangan dibuka, dan orang datang membawa virus gila-gilaan.

“Akhirnya kita naik, puncak kurva sudah dua kali lipat,” katanya.

Sementara itu menyoal penanggulangan Covid dengan vaksin, Harrison menjelaskan itu masih menjadi mimpi. Belum ada bukti ilmiah kandidat vaksin yang diproduksi mampu melindungi manusia.

“Vaksin itu masih jauh, masih mimpi. Ibaratnya kita ini masih di PAUD, lama proses ke profesor,” kata Harisson.

Vaksin merupakan virus yang dilemahkan untuk dimasukkan ke dalam tubuh dengan harapan meningkatkan kekebalan. Namun dalam beberapa kasus di luar negeri, orang yang pernah positif Corona, masih bisa tertular.

“Jadi misalnya ada satu kena, ada beberapa kasus yang dia tertular lagi. Karena vaksin itukan virus yang dilemahkan, misalnya HIV, demam berdarah itu virus tapi tidak ada vaksin ditemukan sampai sekarang,” katanya.

Tidak hanya itu, obat yang benar-benar paten untuk menyembuhkan Covid-19 pun belum didapat.

“Jadi yang dituntut adalah perubahan perilaku, pakai masker dan rajin cuci tangan, jaga jarak. Kalau sama-sama pakai masker, dia (ada positif) tidak akan kena,” katanya.

Bila berada satu ruangan dengan orang positif Corona, masker dan jaga jarak akan membantu menghindari ketertularan. Beda jika tak bermasker, virus yang bersifat aerosol, mudah terhirup tubuh.

“Orang kalot (kalau ada yang positif) karena tidak jaga jarak, ngomong dekat, tidak pakai masker, seharusnya kalau pakai protokol kesehatan mereka biasa saja,” tutupnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *