Protokol Kesehatan Kunci Pilkada di Tengah Pandemi

PONTIANAK, insidepontianak.com – Jelang Pilkada serentak Kalbar, penerapan protokol kesehatan jadi kunci. Apalagi ada tujuh kabupaten yang menggelar pemilihan langsung di Kalbar. Tersebar di Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu, Ketapang, Bengkayang dan Sambas.

Berdasarkan data Covid-19 Kalbar, tercatat 290 pasien konfirmasi yang kini masih diisolasi. Total kasusnya sudah mencapai 1.500. Kondisi ini diprediksi semakin parah apabila pelanggaran protokol kesehatan marak di proses Pilkada.

Bacaan Lainnya

Pengamat politik Universitas Tanjungpura (Untan) Pontianak, Usmulyadi menilai, penyelenggaran Pilkada Serentak 2020 menjadi tantangan berat bagi Komisi Pemilhan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Mereka dituntut tidak hanya menghasilkan proses Pemilu yang demokratis, namun juga protokol kesehatan ketat.

Sejauh tahapan berjalan, hingga masa kampanye, dia menilai penerapan protokol kesehatan masih minim dilakukan para kandidat. Maupun pendukung masing-masing calon.

“Sejauh ini kita lihat tahapan kampanye masih abai protokol kesehatan, terutama menjaga jarak. Paling yang disiplin menggunakan masker saja,” terangnya.

Untuk itu, ia mendorong Bawaslu memperketat pengawasan tahap demi tahap penyelenggaraan Pemilu. Sanksi tegas pun didorong diberikan kepada calon yang abai.

Menurutnya, langkah pemerintah memaksakan Pilkada digelar secara tak langsung membuat KPU dan Bawaslu kerja ektra. Apalagi persoalan mencegah kerumunan. Sesuatu yang tak mudah, di tengah masyarakat yang akrab dengan pola berkumpul dalam satu lokasi.

Di sisi lain, KPU juga dituntut memperhatikan pemenuhan fasilitas protokol kesehatan. Mulai dari masker, tempat cuci tangan, sarung tangan, hingga penyanitisasi tangan. Dia mendorong koordinasi dengan stake holder dikencangkan.

“Bawaslu dan KPU harus benar-benar mengawasi. TNI dan Polri juga harus dilibatkan dalam pengawasan,” ungkapnya.

12 Protokol Kesehatan

Ketua KPU Kalbar, Ramdhan memastikan penyelenggaraan Pilkada 9 Desember mendatang berjalan dengan protokol kesehatan ketat. Secara teknis penyesuaian protokol Covid-19 tersebut telah diatur dalam Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2020 tentang Penyelenggaran Pemilihan dalam Kondisi Pandemi Covid-19.

“Jadi setiap tahapannya akan berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan, yang menjadi prinsip penyelenggaran Pilkada di masa Covid-19. Termasuk saat pemungutan suara nanti,” katanya.

Setidaknya ada 12 hal baru penyesuaian protokol kesehatan yang nantinya diterapkan di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Penyesuaian itu, dengan membatasi jumlah pemilih dalam satu TPS, maksimal hanya 500 orang. Termasuk mengatur waktu pemilih datang yang dimulai pukul 07.00-13.00 WIB.

KPU juga akan menyiapkan tempat cuci tangan portabel di pintu masuk dan keluar TPS.

“Mereka juga diharuskan melalui pengukuran suhu tubuh dengan thermogun, sebelum masuk, dan wajib menggunakan masker, dan sarung tangan plastik sekali pakai yang disiapkan penyelenggara,” terangnya.

Bagi pemilih yang didapati tak menggunakan masker, maka petugas akan menegur, dan memberikan masker. Mereka pun dilarang berkerumun. Yang sudah menggunakan hak pilih diminta pulang. Sementara kursi TPS diatur jarak minimal satu meter. TPS juga didisinfeksi berkala.

KPU juga mengubah sistem penggunaan tinta. Yang sebelumnya dicelupkan satu per satu di jari pemilih, diubah dengan diteteskan ke tangan.

“Kita juga akan menyedikan bilik khusus apabila ditemukan warga yang hasil pengukuran suhunya di atas 37 derajat. Mereka disarankan mengunakan hak pilih dengan bilik khusus berdekatan dengan TPS yang ada di lokasi,” lanjutnya.

Maksimalkan Pengawasan

Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad mendorong Bawaslu memaksimalkan pengawasan selama Pilkada agar pelanggaran protokol kesehatan tak terjadi.

“Kita minta KPU dan Bawaslu memastikan penerapan protokol kesehatan agar Pilkada tak jadi mudarat, sehingga timbul klaster baru,” kata Syarif Amin.

Dia mendorong Pemkab di tujuh kabupaten berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalbar. Apalagi penyelenggaraan Pilkada seperti sekarang berbeda dengan tahun sebelumnya.

Di sisi lain, para calon juga diharapkan menjaga komitmen menjalankan protokol kesehatan pencegahan Covid-19. Tak ada pengerahan massa pendukung, yang memicu kerumunan dan kluster. Termasuk pemenuhan fasilitas kesehatan di TPS saat pemungutan suara nanti. Dia mendorong agar semuanya dilengkapi.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *