ANI Kalbar Sebut Omnibus Law Mudahkan Perizinan Kapal Nelayan

Wakil Ketua ANI Kalbar, Busrah Abdullah.

KUBU RAYA, insidepontianak.com – Aliansi Nelayan Indonesia (ANI) Kalimantan Barat mendukung langkah pemerintah menerbitkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang dinilai memangkas tumpang tindih regulasi birokrasi dan memberi kemudahan nelayan dalam pengurusan izin.

“Saya belum baca seluruhnya (UU Omnibus Law), tapi kalau dilihat dari semangatnya ini memangkas birokrasi dan memudahkan nelayan dalam perizinan kapal nelayan yang selama ini menjadi masalah,” kata Wakil Ketua ANI Kalbar, Busrah Abdullah, Kamis (29/10/2020).

Bacaan Lainnya

Busrah mengatakan, ANI Kalbar mendukung langkah pemerintah selama hal tersebut positif dan memberikan kemudahan kepada nelayan. Namun, dia meminta agar pasal-pasal lain yang mendapatkan penolakan buruh dan masyarakat menjadi evaluasi pemerintah untuk diperbaiki.

Boy sapaan karibnya mengatakan, masalah perizinan menjadi hal yang dihadapi para nelayan saat ini. Sebab ada sembilan hingga 11 perizinan yang harus diurus nelayan ke berbagai instansi terkait mulai dari Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Syahbandar, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPTSP), hingga PSDKP.

Bahkan untuk kapal di atas 30 GT harus mengurus izin ke Menteri.

“Jadi berbelit-belit. Akhirnya banyak nelayan memilih tak mengurus surat menyurat mereka,” paparnya.

Dia berharap UU tersebut benar-benar memangkas birokrasi, sehingga pengurusan izin nelayan dapat dilakukan dengan mudah dan nelayan dapat memenuhi kewajibannya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *