Pemda Mempawah Dianggap Abaikan Perlindungan Anak

Ketua KPAID Mempawah, Kusmayadi.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Mempawah terkendala minimnya dana. Pemerintah Kabupaten Mempawah, tak sepeserpun menganggarkan dana untuk mereka.

Ketua KPAID Mempawah, Kusmayadi mengatakan ada korelasi antara meningkatkannya kasus kejahatan seksual terhadap anak dengan abainya Pemerintah Daerah dalam menyokong tugas dan fungsi mereka.

Bacaan Lainnya

Menjelang penghujung tahun 2020 ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak meningkat tajam. Sampai saat ini KPAID Mempawah sudah mencatat 49 kasus. Jika dibandingkan tahun 2019 lalu, hanya 27 kasus saja.

“Mempawah sedang darurat kasus kekerasan seksual terhadap anak,” katanya, Selasa (3/11/2020).

Ironisnya, Pemerintah Daerah malah menganggarkan mobil dinas untuk Bupati Mempawah, Erlina bernilai miliaran rupiah.

Jika ada anak yang perlu pendampingan KPAID kata dia, lembaga tersebut akan langsung melakukan pendampingan mulai dari rumah, di kantor polisi, bahkan harus ke luar kota seperti merujuk anak korban kekerasan di Sungai Pinyuh yang patah kakinya untuk berobat ke psikiater di Pontianak.

Semua aktivitas itu memerlukan sokongan dana. Walaupun tahun 2020 ini gerak mereka terbatas karena terkendala anggaran, itu semua tetap dilakukan. Kusmayadi mengatakan tahun ini beberapa penyesuaian dilakukan, karena tidak adanya anggaran tersebut.

“Di tahun sebelumnya kami selalu aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat, seperti di lingkungan sekolah dan masyarakat luas. Karena ada anggarannya. Tahun ini tidak ada, bagaimana kami mau bergerak,” katanya.

Kusmayadi menyindir Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang seolah-olah lupa menganggarkan anggaran untuk mendukung kinerja KPAID tahun 2020 ini.

“Mungkin DPPKAD lupa menganggarkan, atau mereka tidak paham. Bahwa KPAID dibentuk berdasarkan undang-undang dan ada Peraturan Daerah yang mengaturnya. Jadi lembaga ini tidak sama dengan LSM ataupun Yayasan,” ketusnya.

Dia mengatakan, sekarang Kabupaten Mempawah sedang menerima dampaknya. Akibat dari pemerintah daerah yang mengabaikan perlindungan terhadap anak. Akhirnya kasus anak meningkat tajam.

“Inilah dampaknya. Mereka pikir kasus kekerasan seksual terhadap anak ini bisa ditunda tahun depan kali. Kami tentu tidak menyalahkan pemegang anggaran. Karena sudah ada atensi dari Bupati dan Wakil Bupati, masalahnya ada di BPKAD, mereka tak menggubris itu,” katanya.

Beberapa waktu lalu, Bupati melantik PLT Kepala BPKAD yang baru. Kusmayadi berharap besar, pejabat yang baru ini bisa menaruh perhatian lebih kepada KPAID agar masalah anak yang menjadi korban kekerasan seksual di Kabupaten Mempawah bisa ditekan.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *