Terang Membawa Riang ke Pulau Terluar Kalbar

PASANG - Warga Pulau Sepok Keladi, Desa Sepok Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kubu Raya memasang panel surya di rumah salah satu warga, pertengahan 2015 silam. ISTIMEWA

Energi terbarukan merupakan solusi bagi kehidupan masyarakat ke depan. Apalagi bagi pulau-pulau terluar yang minim dari segi pembangunan dan jangkauan pemerintah. Karena itu, pembangunan energi terbarukan, mutlak dan harus dilakukan.

Muhammad Ali, ingat betul, lima tahun silam, ia terharu dan kagum, mana kala, sebuah inovasi kecil berupa alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) menancap di Pulau Sepok Keladi, menjadi solusi yang besar bagi warga di desanya.  Bagi Ali, hadirnya listrik mengubah semuanya. Yang mana dulu aktivitas desa setiap memasuki malam sepi, kemudian berdenyut hidup.

Bacaan Lainnya

“Saya mewakili warga desa, merasakan hidup yang betul-betul merdeka. Tujuh puluh tahun hidup dalam gelap. Sekarang  desa kami sudah ada listrik,” kata Muhammad Ali.

Muhammad Ali adalah Kepala Desa Sepok Laut, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Pulau Sepok Keladi, bagian dari wilayah yang ia pimpin.

Momen masuknya Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di pulau terluar itu terjadi pada 2015. Kala itu,  tim dari Pusat Studi Energi Terbarukan, Universitas Tanjungpura Pontianak, dikomandani oleh Ismail Yusuf,  melihat persoalan yang mendasar bagi warga Kepulauan Sepok Keladi. Pulau yang dihuni sekitar 30 kepala keluarga ini, waktu itu belum dialiri listrik.

“Potensi tenaga matahari dan angin berpeluang memenuhi kebutuhan dasar kelistrikan. Daerah terluar dan terisolir, berpotensi untuk dikembangkan,” kata Ismail Yusuf.

Satu di antaranya, teknologi photovoltaic (sel surya) atau memasang panel surya dengan kapasitas 500 watt peak.

Sejak hadirnya listrik di pulau ini. Aktivitas ekonomi warga tidak saja mengandalkan siang hari. Pada malam hari pun,  mereka bisa mengisi aktivitasnya. Mulai dari mengolah hasil ikan sebelum dikeringkan menjadi ikan asin olahan, membuat kerupuk ikan, hingga  memperbaiki pukat yang rusak,  agar siap ditebar setiap kali nelayan menangkap ikan di laut.

“Jadi hadirnya listrik di desa kami sangat bermanfaat menunjang ekonomi warga,” kata Ali.

Jika teknologi PLTS, yang dirintis Ismail Yusuf dari Universitas Tanjungpura Pontianak ini, bisa membuat warga Pulau Keladi hidup merdeka dengan penerangan gratis. Pun demikian dengan Arif Mahyudin dan Taufik.

Keduanya dosen Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, Politeknik Negeri Pontianak. Mereka menciptakan teknologi kincir listrik dari tenaga angin, sebagai pengganti lampu petromak  untuk  membantu nelayan bagan tancap. Tepatnya di Desa Lemukutan, Kecamatan Sui Duri, Kabupaten Bengkayang.

Bagan tancap yang dimaksud, yakni berupa bangunan yang dibangun dari batang kayu nibung. Umumnya ukuran bagan 18 meter persegi. Kayu-kayu ini ditancapkan ke dasar laut. Bagian atas bagan dibuat silang menyilang dan saling mengikat.

Bagian utama bagan tancap terdiri dari jaring bagan dan lampu penerangan. Cahaya dari penerangan inilah menjadi penentu, bagaimana pelagis, berupa teri dan cumi berkumpul ke dalam jaring, kemudian ditangkap dengan cara jaring diangkat.

“Yang jadi permasalahan, kebanyakan nelayan bagan masih menggunakan lampu petromaks untuk pencahayaan mencari pelagis pada malam hari,” kata Arif.

Petromak merupakan lampu “jadul”. Lampu penerangan ini tidak menggunakan energi listrik. Tetapi pakai bahan bakar minyak tanah. Di sini lah letak kelemahannya. Selain mahalnya harga BBM, masalah krusial nelayan adalah persediaan BBM terbatas.

Kawasan pulau terluar seperti Lemukutan misalnya, persediaan BBM mengandalkan jasa dari agen BBM. Bila pasokan BBM dari ibukota terbatas, otomatis di pulau terluar tidak dapat pasokan BBM. Pada beberapa peristiwa, harga BBM di pulau ini pernah menembus harga Rp 20 ribu per liternya.

Dari permasalahan ini, Arif dan Taufik merancang, teknologi pengganti petromak. Bahan pembuatan kincir angin dapat ditemukan dengan mudah. Misalnya, penggerak kincir dapat digunakan roda sepeda dengan dinamonya. Sebagai penerangan menggunakan lampu LED yang sudah banyak di pasaran.

Alat ini dapat dibuat dengan perorangan atau kelompok. Tergantung desain yang ada. Waktu pembuatan berkisar 2-3 hari. Biaya pembuatan juga terjangkau. Membuat satu alat butuh dana sekitar Rp 2 juta. Sebagian dari komponen alat, dibuat sendiri dengan bantuan tukang las. Sebagian komponen lain dibeli di pasaran. Mungkin dana awal pembuatan alat ini besar.

“Tapi bila dibandingkan dengan menggunakan lampu petromak, biaya operasional alat ini jauh lebih murah,” katanya.

Hitungannya sederhana saja. Misalnya nelayan menggunakan 3-4 buah lampu petromak. Setiap lampu menggunakan 2-3 liter minyak tanah. Meski harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah bagi minyak tanah sebesar Rp 9.000, tapi di wilayah kepulauan yang sulit terjangkau, harga minyak bisa melambung hingga Rp 11.000-11.500 per liter.

Artinya, uang yang dikeluarkan sebesar Rp 34.500. Bila dikalikan 3-4 lampu petromak, dalam semalam nelayan harus mengeluarkan biaya Rp 138.000. Bila jumlah itu dikalikan 20 hari kerja, besaran biaya sekitar Rp 2.760.000 sebulan.

“Jumlah itu sama dengan biaya pembuatan alat kincir angin ini,” katanya.

Direktur Sahabat Masyarakat Pantai (Sampan) Kalbar, Fajri menyebutkan, potensi angin, matahari dan air di Kalbar sangat kaya. Potensi itu sampai sekarang belum tergalikan dengan baik. Contoh ada di Desa Nanga Raun, Kecamatan Kalis, Kabupaten Kapuas Hulu. Di sana potensi listrik dari sumber daya air tadi mencapai 10-15 MW atau setara dengan mengaliri listrik tiga unit mall di Kota Pontianak, rata-rata berkapasitas 2 MW.

Itu belum termasuk di Desa Nanga Semangut, Kecamatan Bunut Hulu,  Kapuas Hulu. Sumber dari air terjun dan sungai. Hasil penelitian PLN dan peneliti dari Bogor, dua sumber pembangkit itu mampu menghasilkan listrik untuk tiga kabupaten, yakni Sintang, Melawi dan Kapuas Hulu.

Artinya, potensi yang besar tadi sampai sekarang belum tergarap dengan baik. PLN maupun Pemda harus selaras bagaimana memanfaatkan energi terbarukan ini untuk memenuhi kebutuhan listrik di Kalbar. Ini yang mesti digali. Pemerintah bisa saja memulai proyek ini di tiap daerah yang berpotensi menghasilkan listrik dari energi yang melimpah ini.

Komitmen PLN

Upaya PLN menyinari seluruh pelosok hingga kini terus berjalan. Mereka pun memanfaatkan energi terbarukan untuk menerangi kampung-kampung nelayan di pulau terluar Kalbar.

“Salah satu solusinya memang pembangun PLTS baik dari PLN, pemerintah maupun instansi terkait,” kata GM PLN Unit Induk Wilayah Kalbar, Ari Dartomo.

Dalam beberapa tahun terakhir, sudah 1.587 desa di Kalbar teralisi listrik PLN, dari total 2130 desa.  Tahun ini, mereka berhasil menyetrum listrik ke 7.240 rumah di 40 desa dengan jaringan tegangan rendah (JTM) sepanjang 260,78 kms.

“Kami ingin saudara-saudara di pelosok negeri juga dapat menikmati listrik,” kata Ari Dartomo.

Akan tetapi, semua tak semudah menekan tombol jalan. Kendala anggaran jadi yang utama.

Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, mendukung program PLN menerangi Kalbar. Satu di antaranya, keberhasilan PLN memperluas jaringan listrik di 40 desa sepanjang 2020 bukan hal mudah.

“Saya mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada PLN Kalbar beserta jajaran yang telah menyalakan listrik di 40 desa. 19 desa merupakan desa baru, dan 21 desa dan dusun yang tersebar di kabupaten,” terangnya.

Listrik menjadi motor penggerak produktivitas dan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Sutarmidji berharap kolaborasi membangun infrastruktur kelistrikan semakin baik, sehingga masyarakat dapat menikmati listrik yang menjadi kebutuhan mendasar.

Orang nomor satu di Kalimantan Barat ini juga siap membantu PLN dalam pengadaan tiang listrik. Namun jaringan listrik tetap dari bersumber dari PLN.

“Saya minta dua sampai empat tahun ini, semua desa di Kalbar sudah terang. APBD siap bantu pengadaan tiang listrik,” terangnya.

Wakil Ketua DPRD Kalimantan Barat, Suriansyah, permasalahan konektivitas jaringan menjadi kendala utama dihadapi PLN. Artinya, ada biaya besar yang akan dikeluarkan untuk menghubungkan jaringan di pulau terluar.

Meski demikian, komitmen pemenuhan listrik daerah tetap fokus diperhatikan. Satu diantaranya, bagaimana keterlibatan banyak pihak. Mulai dari mahasiswa, akademisi/peneliti, pemerintah daerah, DPRD  dan PLN.

“Karena hak mendapatkan listrik adalah hak semua masyarakat,” kata Suriansyah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *