Kasus Siswa Hilang Cari Sinyal di Bengkayang, Bukti Buruknya Infrastruktur Internet Kalbar

PULANG - Meri, siswi kelas 2 SMA Negeri 1 Lebah Bawang, Kabupaten Bengkayang yang dikabarkan hilang sejak 27 Oktober lalu telah ditemukan, Senin (2/11/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Kasus hilangnya Merry, siswi SMA Negeri 1 Lembah Bawang, Bengkayang saat mencari sinyal untuk mengerjakan tugas sekolahnya di masa pandemi, menunjukkan buruknya infrastruktur internet Kalbar.

Padahal, sekolah dari rumah yang digaungkan pemerintah selama pandemi, dianggap jadi jawaban. Namun justru memperlihatkan rendahnya kualitas prasarana dasar di daerah.

Bacaan Lainnya

Di Lembah Bawang, kecamatan tempat Merry tinggal, hanya ada dua dari total delapan desa yang memiliki jaringan internet. Data Dinas Komunikasi dan Informatika Bengkayang tahun 2020 mencatat, cuma 51 dari 122 desa di sana yang tersambung internet.

Jika ditarik lebih luas, faktanya lebih mencengangkan. Dari total 2.031 desa di Kalbar, hanya 1.082 desa yang memiliki akses internet. Itu pun masih terbagi dengan kategori sinyal kuat, lemah, hingga tak bersinyal sama sekali.

Dari rekap jangkauan telekomunikasi desa Kalbar tahun 2020, hanya 845 desa yang memiliki sinyal telepon seluler kuat, 928 sinyal lemah, dan 258 tanpa sinyal.

Pengamat Telekomunikasi Universitas Tanjungpura, Netty Herawati pun menyebut jaringan telekomunikasi di daerah-daerah pedalaman Kalbar sampai saat ini sangat buruk. Karena itu, sejak awal dia memandang, kebijakan belajar daring di masa pandemi yang diberlakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk seluruh daerah salah.

Bahkan di kota saja, belajar daring masih terganggu sinyal yang kadang putus-putus. Apalagi di pedalaman Kalbar dan daerah kepulauan. Sulit sekali mendapat akses jaringan.

“Saya di tiga minggu ini bolak-balik ke Bengkayang. Di sana itu, memang repot sekali. Sinyal susah. Saya harus pulang malam-malam ke Pontianak, hanya karena mengejar besoknya saya harus mengajar daring,” ucapnya.

Netty menilai, selama delapan bulan belajar daring diberlakukan, terkesan tidak ada evaluasi pemerintah. Padahal cara ini banyak meninggalkan masalah. Terutama keluhan akses internet yang dialami siswa-siswa di desa. Belum lagi keluhan orang tua siswa soal keterbatasan perangkat untuk mendukung belajar daring anak mereka.

“Saya heran kebijakan pemerintah itu tidak diteliti dulu. Harusnya riset dulu. Bagaimana membuat suatu kebijakan. Apakah faktor pendukung jaringan tersedia. Ini kan istilahnya, langsung diterapkan tanpa melihat faktor itu,” ucapnya.

Dosen pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura itu pun menilai, sampai saat ini, belum ada keseriusan dari Pemerintah Daerah maupun Pusat dalam mendorong pemerataan pembangunan jaringan telekomunikasi di Kalbar.

Imbasnya di masa pandemi ini, siswa menjadi korban karena harus belajar daring. Sementara infrastruktur internet tak tersedia merata. Kondisi itu seolah menjadi bukti, nawacita Presiden membangun negara dari pinggiran, hanya sebatas jargon di masa kampanye.

“Saya tidak melihat keseriusan kepala daerah dan pemerintah pusat dalam mendorong percepatan pemenuhan akses jaringan ini,” katanya.

Netty Herawati berharap, kasus anak hilang saat cari sinyal tersebut dilihat secara dalam oleh Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat. Peristiwa itu menjadi potret buruknya infrastuktur jaringan telekomunikasi di pedalaman Kalbar.

“Kejadian anak hilang di hutan karena mencari sinyal, ini menyedihkan sekali. Semua pihak harus kritis mengevaluasi dan mencari solusi lain atas kebijakan yang tidak relevan,” tutupnya.

Kepala Dinas Telekomunikasi dan Informatika (Kominfo) Kalbar, Sukaliman mengakui akses jaringan telekomunikasi dan internet di Kalbar belum bisa terbangun merata.

“Tapi kita terus melakukan upaya memperluas akses jaringan di daerah-daerah. Melalui program dari Badan Aksesibilitas Telekomunikasi Indonesia. Dia yang menyiapkan,” katanya.

Kewenangan membangun infrastruktur perluasan jaringan telekomunikasi dan jaringan internet ada di badan tersebut. Namun Pemprov Kalbar melalui sejumlah program gotong-royong, salah satunya desa membangun, menyiapkan hal tersebut.

“Kita ada menyiapkan pembangunan internet desa. Tahun 2019 itu ada 20-an internet desa yang sudah dibuat,” ucapnya.

Namun secara umum, Sukaliman menyebutkan, masih ada sekitar 40 persen desa di Kalbar yang belum terakses jaringan telekomunikasi maupun jaringan internet sama sekali.

“Masih tinggi. Dan 40 desa ini memang tidak prospektif. Sehingga provider enggan membangun jaringan. Karena mereka juga tidak mau rugi. Tapi sejatinya untuk jaringan induk sudah disiapkan. Tinggal jaringan tersiernya ini, belum sampai ke desa itu,” jelasya.

Jadi Program Paslon Pilkada

Bakal calon Bupati Bengkayang, Sebastianus Darwis mengatakan masalah infrastruktur internet memang jadi kendala di daerahnya. Padahal saat ini, ketersediaan internet dan jaringan telekomunikasi sudah jadi kebutuhan dasar. Potensi daerah bisa dikembangkan lewat prasarana tersebut.

Berpasangan dengan Syamsul Rizal, dia sudah membuat program Telekomunikasi Desa. Program itu bertujuan membuka akses informasi, dan mengentaskan keterisoliran wilayah di Bengkayang dari sisi komunikasi dan informasi.

“Program itu dengan membangun Base Transceiver Station atau BTS untuk Telkomsel, agar program internet di 122 desa bisa masuk ke desa-desa,” ujarnya.

Program itu merupakan bagian dari program Desa Smart 2021-2025. Program itu memfasilitasi anak usia sekolah di Bengkayang, agar lebih mudah mengakses internet, dan dapat mengikuti proses belajar dan mengajar di seluruh wilayah Bengkayang.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *