Ketua Satgas Covid-19 Sintang: Perlu Upaya Massif Gelar Razia Prokes

RAZIA - Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang, Florentinus Anum, memberikan arahan kepada anggota satgas Covid-19, sebelum melakukan monitoring pelaksanaan razia penerapan protokol kesehatan (prokes), Sabtu (7/11/2020). (Foto/Prokopim Sintang)

SINTANG, insidepontianak.com – Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Sintang, Florentinus Anum menyatakan, perlu upaya terus menerus untuk melakukan monitoring pelaksanaan razia penerapan protokol kesehatan (prokes) di dua lokasi di Kota Sintang, Sabtu (7/11/2020). Satu tim bergerak kearah Lintas Melawi dan satu tim bergerak kea rah Jalan JC Oevang Oeray.

Dalam melaksanakan monitoring, Anum didampingi Wakil Ketua Satgas, Kapolres Sintang AKBP Ventie Bernard Musak dan Kepala Kejaksaan Negeri Sintang Imran. Sebelum berangkat, Tim Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Sintang berkumpul di halaman Pendopo Bupati Sintang, untuk mendapatkan pengarahan.

Bacaan Lainnya

Anum, dalam arahannya menegaskan bahwa, razia akan terus dilakukan untuk memutus penyebaran virus corona di Kabupaten Sintang.

“Saat ini Sintang masuk dalam zona orange atau daerah dengan risiko sedang untuk tertular Covid-19. Maka, perlu upaya dan tindakan yang masif untuk mengurangi kasus, supaya Sintang bisa masuk ke zona kuning bahkan zona hijau. Itu yang susah. Kita jangan sampai naik ke zona merah,” terang Anum

Ia menegaskan, tindakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan, perlu dilakukan lebih kuat. Para pelaku usaha yang melanggar, juga agar diambil tindakan berupa teguran, sanksi administrasi, bahkan izin usaha mereka bisa dicabut.

“Kalau kita ingin mempercepat penanggulangan bencana non alam ini, maka penerapan protokol kesehatan oleh semua elemen masyarakat, menjadi sebuah kewajiban bukan sukarela lagi.

Protokol kesehatan di tatanan normal baru, yaitu, memakai masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan, menjadi wajib untuk dilaksanakan. Maka penegakan hukum bagi pelanggar protokol kesehatan perlu dilaksanakan.

“Tujuannya, meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan,” kata Anum.

Anum menambahkan, tidak melaksanakan protokol kesehatan, berarti pelanggaran hukum. Ia mengajak semuanya, mengawasi prilaku baru tersebut. Juga, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sambil menegakkan hukum.

Saat ini, ada 70 pasien masih dirawat di Ruang Isolasi Mandiri RSUD AM Djoen Sintang. Data Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat menyebutkan, Sabtu, 7 November 2020, ada tiga tambahan kasus baru di Sintang. Namun, enam orang pasien di Kabupaten Sintang dinyatakan sembuh. (ril)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *