Dipertanyakan Syarat IMB, Pelaksana Pembangunan Menara Pantau Pantai Pulau Datok Bingung

PASANG - Satpol-PP Kayong Utara memasang plang dengan tulisan 'Bangunan Ini Diarahkan Untuk Segera Mengurus Izin Mendirikan Bangunan' di dua Menara Pantau milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong Utara di Pantai Pulau Datok, Kamis (12/11/2020) sore. Esok harinya, plang tersebut dilepas.

KAYONG UTARA, insidepontianak.com – Pelaksana kegiatan pembangunan menara pantau di Pantai Pulau Datok terganggu dengan pemasangan plang imbauan oleh pihak Satpol-PP Kayong Utara. Dua unit menara pantau dengan pagu anggaran Rp442.537.402 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) ini dipasangi plang, Kamis (12/11/2020).

Satpol-PP mewajibkan mereka mengurus Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Bacaan Lainnya

“Yang jelas kami pelaksana merasa terganggu. Kalau Satpol-PP sampai mengambil sikap berarti ada aturan yang dilanggar, kan (pelaksana) jadi was–was kerja,” ungkap Ipung Hartadin, Jumat (13/11/2020).

Akibat pemasangan imbaun tersebut, pelaksana menyetop pengiriman material barang dan lain sebagainya.

Sebagai pelaksana, dia hanya bekerja sesuai kontrak. Urusan IMB tak ada dalam kontrak kerja.

Dia berharap miskomunikasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kayong Utara diselesaikan. Sehingga tak menimbulkan kesan negatif pelaksana di lapangan.

“Itulah anehnya, masa pemerintah dengan pemerintah ndak sinkron. Setelah selesai masalah ini, kami sebagai pelaksana akan menormalkan kembali pekerjaan. Semoga kejadian-kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di Kayong,” harapnya.

Sebelumnya, dua Bangunan Menara Pantau milik Pemerintah Daerah (Pemda) Kayong Utara di Pantai Pulau Datok dipasang plang imbauan oleh Satpol-PP Kayong Utara, Kamis (12/11/2020) sore. Pemasangan plang dengan tulisan ‘Bangunan Ini Diarahkan Untuk Segera Mengurus Izin Mendirikan Bangunan’.

Bangunan itu merupakan proyek Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kayong Utara.

“Dua bangunan di pantai ini, kami arahkan kepada penyedia jasanya, atau kontraktornya mengurus perizinan (IMB),” terang Kepala Bidang Penyidikan dan Penegakan Perda Satpol-PP, Ismail Uje.

Akibat pemasangan imbauan pengurusan izin IMB di menara pantau milik pemerintah ini, Wakil Bupati Kayong Utara, Effendi Ahmad menggelar rapat di ruang Wakil Bupati, Jumat (13/11/2020). Tujuannya mencari solusi agar tak terkesan ada ego antarorganisasi.

“Setelah berembuk tadi, kita dari pihak Satpol PP, semua bangunan pemerintah maupun swasta sesuai arahan Bapak Bupati (harus ada IMB), termasuk izin usahanya,” terang Kepala Satpol-PP Kayong Utara, Badaruzaman usai pertemuan.

Sementara itu Kepala Disporapar Kayong Utara, Tasfirani mengatakan akan segera mengurus Izin Mendirikan Bangunan. Khususnya dalam pekerjaan Menara Pantau yang saat ini dipersoalkan izinnya.

“Kami menyadari, bangunan ini sedang diurus atau proses IMB jadi kami akan koordinasikan sesuai aturan yang berlaku. Artinya proses pembangunan (menara pantau) ini tetap berjalan, proses IMB juga akan terus berjalan,” ungkapnya.

Dia menjelaskan, kendalanya ada di lokasi bangunan yang berada di sempadan pantai. Alasannya, menurut regulasi sempadan pantai tidak akan menjadi hak milik.

“Untuk mendapatkan IMB inikan harus menjadi hak milik dan memiliki seterfikat, itu yang menjadi kendala kita. Hampir semua bangunan di pantai ini belum memiliki IMB, sedang kita upayakan,” katanya.

Regulasi yang tersedia kini belum mengakomodir. Dinas akan berkoordinasi ke Dinas Kelautan dan Perikanan Kalbar. Usai pertemuan itu pun, dinas terkait dan Wakil Bupati langsung mencabut plang imbauan tersebut.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *