Pedemo Dipolisikan, Solmadapar: Harusnya Gubernur Sutarmidji Lihat Substansi Masalah

ORASI - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), Rahmat Hidayat saat orasi di depan Kantor Gubernur Kalbar, Selasa (10/11/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar), Rahmat Hidayat menyayangkan sikap Gubernur Kalbar yang melaporkan salah satu pedemo Tolak Omnibus Law, 10 November 2020 ke Polresta Pontianak.

“Laporan Gubernur Kalimantan Barat memperlihatkan kecengengannya dalam menanggapi massa aksi. Saya menilai Gubernur Kalbar bersikap antikritik dan arogan, seolah-olah ingin memutarbalikan keadaan. Padahal dia tidak tahu keadaan di lapangan, yang membuat barisan aksi marah,” terangnya.

Bacaan Lainnya

Rahmat menegaskan sikap Gubernur merupakan bentuk rasa takut kepada ruang gerak eskalasi masyarakat terhadap ketidakkonsistenannya dalam menyikapi tuntutan massa aksi.

“Seharusnya Gubernur lebih melirik substansi permasalahan bukan menjadikan segala sesuatu alat untuk menutupi kebobrokan, menjadi tameng kecengengan. Kami tidak akan pernah takut dengan apa pun dalam memperjuangkan ini. Sekalipun kami ditakuti dengan intimidasi maupun kriminalisasi,” katanya.

Ramat menceritakan pada aksi 10 November 2020, massa aksi merasa dibohongi sehingga kemarahan memuncak. Saat itu Gubernur Sutarmidji tidak diketahui keberadaannya.

“Malah massa aksi dipermainkan katanya Gubernur berada di Kantor Gubernur sedang rapat setelah itu dikatakan sedang mengisi materi di Pendopo Gubernur, dan di penghujung eskalasi massa aksi pun tak dapat mengetahui keberadaan Gubernur. Seolah dikucing-kucingkan, wajar saja kemarahan itu ada dalam barisan aliansi,” jelasnya.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai, langkah Gubernur Kalbar Sutarmidji melaporkan pedemo yang memakinya sebagai bentuk pembungkaman kelompok kritis. Mereka menilai, jalur hukum harusnya dihindari dengan mengutamakan dialog.

“Pelaporan ini bentuk upaya pembungkaman terhadap kelompok kritis yang menyuarakan aspirasi terhadap Omnibus Law,” kata Kadiv Advokasi SAFEnet, Ika Ningtyas, Kamis (12/11/2020).

Ika mengatakan, jalur hukum semestinya dihindari dalam kasus ini, demi melindungi kebebasan berekspresi. Sebab ada banyak mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan dengan mengutamakan dialog.

“Apalagi mahasiswa sudah menyatakan permintaan maaf atas pernyataan yang dianggap tidak beretika,” ungkapnya.

Sebagai pejabat publik, Gubernur Sutarmidji seharusnya memahami bahwa lontaran mahasiswa tersebut adalah bagian dari kekecewaan dan kritik mereka.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji memastikan, proses hukum terhadap peserta aksi demo Omnibus Law 10 November 2020, yang memaki-maki dirinya tetap berjalan. Laporan tersebut telah disampaikannya di Polresta Pontianak, Kamis (12/10/2020). Dengan aduan penghinaan terhadap pejabat negara atau penguasa.

Aturan itu ada di pasal 207 KUHP berbunyi: “barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“Saya langsung (membuat laporan) di Polresta Pontianak. Permintaan maaf itu urusan lain. Silakan mau minta maaf 1.000 kali pun tak apa-apa. Masalah hukum, masalah hukum. Hadapi! Kita generasi yang intelek. Ya, hadapi,” tegasnya.

Sutarmidji menepis anggapan arogan atau antikritik dalam kasus ini. Siapapun boleh menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi tetap harus beretika. Begitupun tudingan mahasiswa yang menyebutnya inkonsisten dalam menyikapi Omnibus Law. Menurutnya, penilaian itu salah.

“Saya itu, tidak boleh bicara soal terima atau menolak (Omnibus Law). Yang saya lakukan adalah menyampaikan aspirasi mereka. Saya ini Gubernur. Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Masa Pemerintah Pusat bilang A, wakilnya di daerah bilang B. Ini logika pemerintahan yang harus mahasiswa pahami,” jelasnya.

Karena itu, Sutarmidji menegaskan, dalam menyikapi polemik Omnibus Law tersebut, Gubernur tak boleh menyatakan ikut menolak atau mendukung.

“Jadi, ini bukan soal konsisten atau tidak konsisten. Yang nolak itu bukan saya. Tapi kan saya menyampaikan aspirasi. Masa saya menolak kebijakan pusat,” ucapnya.

Sutarmidji juga menjelaskan alasannya tak bisa menemui massa aksi tolak Omnibus Law, 10 Novembar 2020. Menurutnya, saat itu, dia harus mengikuti acara virtual dengan Kementerian LHK, dari pukul 08.30 WIB sampai 09.30 WIB.

Di acara itu, dia menyebut jadi satu-satunya Gubernur yang diberi kesempatan untuk menjadi pembicara. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri LHK. Penting untuk kepentingan masyarakat Kalbar.

“Ini kenapa saya anggap penting? Karena untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Kita termasuk yang terbesar (yang mendapat program Tora). Dari 4,4 juta yang sudah dilepas kawasan itu, 446 ribu hektar itu ada di Kalbar. Sehingga saya tidak bisa menerima mereka,” ucapnya.

Di saat itu, dia pun sudah mendelegasikan Wakil Gubernur untuk menemui massa aksi. Namun, Wagub dalam kondisi yang tidak baik. Lantas didelegasikan ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

“Tapi mereka tidak mau. Lalu memaki-maki itu,” ucapnya kesal.

Baginya, tidak pantas seorang mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan berorasi menggunakan kata-kata makian atau menghina. Apalagi, hal itu kaitannya dengan Omnibus Law. Bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk membatalkannya.

“Ini kan masalah Omnibus Law. Ini kan urusan DPR RI dengan Presiden. Kenapa yang dimaki kita. Saya kan sudah sampaikan aspirasi mereka. Memang saya tidak aspiratif? Tapi cara dia memaki-maki, itu saya tidak bisa terima,” katanya.

“Karena apa? Saya anggap ini menghina ibu saya. Apalagi model kayak gitu. Tapi kalau sampai seperti itu, ya anak istri saya tak terima juga,” timpalnya.

Menurutnya, makian itu juga telah menimbulkan reaksi bagi para pendukungnya. Bahkan, sudah ada yang akan bergerak sendiri membikin laporan polisi atas penghinaan tersebut.

“Saya awalnya tidak mau melapor. Tapi pemilih-pemilih saya, satu mau melapor, satu mau melapor, kan jadi masalah. Jadi, ini harus menjadi pendewasaan. Maka hadapilah secara hukum. Masalah nanti bagaimana kelanjutannya, itu urusan nanti. Tapi supaya mahasiswa tahu. Apa yang dilakukan seperti itu, salah,” tegasnya.

Sutarmidji juga meminta pertanggungjawaban korlap aksi tersebut. Sebab, membiarkan seorang orator berbicara yang tak sepantasnya.

“Kenapa korlap membiarkan orang seperti ini jadi orator. Kalau hanya bisa maki-maki orang, anak kecil pun bisa. Tapi harusnya sampaikan apa yang dituntut,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *