Solmadapar Nilai Gubernur Sutarmidji Terlalu Baper

AKSI - Solidaritas Mahasiswa dan Pemuda Pengemban Amanat Rakyat (Solmadapar) Kalbar melakukan aksi mosi tidak percaya usai serangkaian peristiwa massa tolak Omnibus Law di Pontianak, Jumat (13/11/2020) sore.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Solmadapar menyayangkan sikap Gubernur Sutarmidji yang dinilai terlalu terbawa perasaan (baper) dengan melaporkan seorang pedemo yang memakinya dalam aksi tolak Undang-undang Omnibus Law 10 November 2020 lalu.

“Kami Solmadapar sangat menyayangkan orang nomor satu di Kalbar terlalu terbawa perasaan dalam menanggapi satu penggal orasi terlapor,” ujar Sekretaris Jenderal Solmadapar, Rahmad Hidayat.

Bacaan Lainnya

Menurutnya, Gubernur tidak perlu sampai melaporkan rekan mereka hanya karena orasi yang disampaikan. Harusnya, Sutarmidji fokus pada tuntutan mahasiswa.

“Apa isu yang kawan-kawan bawakan. Apa tuntutan kawan-kawan hari itu, mengapa kata-kata itu bisa keluar oleh salah satu peserta aliansi,” terangnya.

Sementara Angga Marta, Humas Solmadapar menilai, tujuan Gubernur melaporkan salah pendemo merupakan bentuk pengalihan isu dan pembungkaman pergerakan mahasiswa terkait penolakan Omnibus Law.

“Teman kami itu hanya penggalan video yang tidak secara keseluruhan ditampilkan. Kalau dikaji dan didengar secara keseluruhan akan ada rentetan yang memuncak pada kalimat makian,” ungkapnya.

Menurutnya saat aksi situasi memang panas. Massa merasa dibohongi, dengan informasi Gubernur sedang rapat di Pendopo Gubernur, saat mereka berada di depan Kantor Gubernur. Mereka pun jalan kaki ke lokasi, namun tak menjumpai yang dicari.

“Padahal statemen beliau, walaupun berapa kali massa aksi demo dia siap bertemu. Kenapa tanggal 10 kemarin menghilang, seperti mau main kucing-kucingan,” pungkasnya.

Atas dasar itu, Solmadapar kembali dengan aksi mosi tidak percaya ke Gubernur Sutarmidji, Jumat (13/11/2020) sore. Mereka menyoroti inkonsistensi Gubernur soal Omnibus Law.

Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) menilai, langkah Gubernur Kalbar Sutarmidji melaporkan pedemo yang memakinya sebagai bentuk pembungkaman kelompok kritis. Mereka menilai, jalur hukum harusnya dihindari dengan mengutamakan dialog.

“Pelaporan ini bentuk upaya pembungkaman terhadap kelompok kritis yang menyuarakan aspirasi terhadap Omnibus Law,” kata Kadiv Advokasi SAFEnet, Ika Ningtyas, Kamis (12/11/2020).

Ika mengatakan, jalur hukum semestinya dihindari dalam kasus ini, demi melindungi kebebasan berekspresi. Sebab ada banyak mekanisme penyelesaian yang dapat dilakukan dengan mengutamakan dialog.

“Apalagi mahasiswa sudah menyatakan permintaan maaf atas pernyataan yang dianggap tidak beretika,” ungkapnya.

Sebagai pejabat publik, Gubernur Sutarmidji seharusnya memahami bahwa lontaran mahasiswa tersebut adalah bagian dari kekecewaan dan kritik mereka.

Sebelumnya, Gubernur Kalbar, Sutarmidji memastikan, proses hukum terhadap peserta aksi demo Omnibus Law 10 November 2020, yang memaki-maki dirinya tetap berjalan. Laporan tersebut telah disampaikannya di Polresta Pontianak, Kamis (12/10/2020). Dengan aduan penghinaan terhadap pejabat negara atau penguasa.

Aturan itu ada di pasal 207 KUHP berbunyi: “barang siapa dengan sengaja di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau badan umum yang ada di Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

“Saya langsung (membuat laporan) di Polresta Pontianak. Permintaan maaf itu urusan lain. Silakan mau minta maaf 1.000 kali pun tak apa-apa. Masalah hukum, masalah hukum. Hadapi! Kita generasi yang intelek. Ya, hadapi,” tegasnya.

Sutarmidji menepis anggapan arogan atau antikritik dalam kasus ini. Siapapun boleh menyampaikan pendapat di muka umum. Tapi tetap harus beretika. Begitupun tudingan mahasiswa yang menyebutnya inkonsisten dalam menyikapi Omnibus Law. Menurutnya, penilaian itu salah.

“Saya itu, tidak boleh bicara soal terima atau menolak (Omnibus Law). Yang saya lakukan adalah menyampaikan aspirasi mereka. Saya ini Gubernur. Wakil Pemerintah Pusat di daerah. Masa Pemerintah Pusat bilang A, wakilnya di daerah bilang B. Ini logika pemerintahan yang harus mahasiswa pahami,” jelasnya.

Karena itu, Sutarmidji menegaskan, dalam menyikapi polemik Omnibus Law tersebut, Gubernur tak boleh menyatakan ikut menolak atau mendukung.

“Jadi, ini bukan soal konsisten atau tidak konsisten. Yang nolak itu bukan saya. Tapi kan saya menyampaikan aspirasi. Masa saya menolak kebijakan pusat,” ucapnya.

Sutarmidji juga menjelaskan alasannya tak bisa menemui massa aksi tolak Omnibus Law, 10 Novembar 2020. Menurutnya, saat itu, dia harus mengikuti acara virtual dengan Kementerian LHK, dari pukul 08.30 WIB sampai 09.30 WIB.

Di acara itu, dia menyebut jadi satu-satunya Gubernur yang diberi kesempatan untuk menjadi pembicara. Kegiatan tersebut dihadiri Menteri LHK. Penting untuk kepentingan masyarakat Kalbar.

“Ini kenapa saya anggap penting? Karena untuk kepentingan masyarakat Kalbar. Kita termasuk yang terbesar (yang mendapat program Tora). Dari 4,4 juta yang sudah dilepas kawasan itu, 446 ribu hektar itu ada di Kalbar. Sehingga saya tidak bisa menerima mereka,” ucapnya.

Di saat itu, dia pun sudah mendelegasikan Wakil Gubernur untuk menemui massa aksi. Namun, Wagub dalam kondisi yang tidak baik. Lantas didelegasikan ke Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

“Tapi mereka tidak mau. Lalu memaki-maki itu,” ucapnya kesal.

Baginya, tidak pantas seorang mahasiswa menyampaikan aspirasinya dengan berorasi menggunakan kata-kata makian atau menghina. Apalagi, hal itu kaitannya dengan Omnibus Law. Bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah untuk membatalkannya.

“Ini kan masalah Omnibus Law. Ini kan urusan DPR RI dengan Presiden. Kenapa yang dimaki kita. Saya kan sudah sampaikan aspirasi mereka. Memang saya tidak aspiratif? Tapi cara dia memaki-maki, itu saya tidak bisa terima,” katanya.

“Karena apa? Saya anggap ini menghina ibu saya. Apalagi model kayak gitu. Tapi kalau sampai seperti itu, ya anak istri saya tak terima juga,” timpalnya.

Menurutnya, makian itu juga telah menimbulkan reaksi bagi para pendukungnya. Bahkan, sudah ada yang akan bergerak sendiri membikin laporan polisi atas penghinaan tersebut.

“Saya awalnya tidak mau melapor. Tapi pemilih-pemilih saya, satu mau melapor, satu mau melapor, kan jadi masalah. Jadi, ini harus menjadi pendewasaan. Maka hadapilah secara hukum. Masalah nanti bagaimana kelanjutannya, itu urusan nanti. Tapi supaya mahasiswa tahu. Apa yang dilakukan seperti itu, salah,” tegasnya.

Sutarmidji juga meminta pertanggungjawaban korlap aksi tersebut. Sebab, membiarkan seorang orator berbicara yang tak sepantasnya.

“Kenapa korlap membiarkan orang seperti ini jadi orator. Kalau hanya bisa maki-maki orang, anak kecil pun bisa. Tapi harusnya sampaikan apa yang dituntut,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *