Pasal Penghinaan Penguasa Jerat Pedemo, Pengamat: Hak Gubernur Sutarmidji

Akademisi Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, Hermansyah.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Pakar hukum pidana Universitas Tanjungpura, Hermansyah menilai, proses hukum terhadap pedemo yang dilaporkan Gubernur Kalbar, 12 November lalu, sangatlah tergantung sikap Sutarmidji selaku pelapor. Tak ada yang salah jika kasus aduan dengan pasal penghinaan terhadap penjabat negara atau penguasa itu terus berlanjut.

Sebab demontrasi tak boleh mengungkapkan kata-kata menghina dan menimbulkan permusuhan. Begitu pun, jika Sutarmidji berubah pikiran ingin mencabut laporan.

Bacaan Lainnya

“Lagi-lagi haknya ada di Gubernur. Kalau mau meneruskan secara hukum boleh. Begitupun jika dia ingin mencabut pengaduannya dengan berbagai pertimbangan,” kata Hermansyah, kepada insidepontianak.com.

Penghinaan terhadap seseorang merupakan delik aduan. Oleh karena itu, jika pelapor mencabut pengaduannya maka polisi harus menghentikan perkaranya. Sehingga dianggap tidak terjadi peristiwa hukum.

Penggunaan pasal 207 KUHP ini pun merupakan sesuatu yang subjektif. Sangat tergantung bagaimana orang mencerna, memahami, menerjemahkan dan menginterprestasi kata-kata ataupun gambar.

“Sangat tergantung. Apakah dia merasa dihina atau tidak? Kalau dia merasa dihina dia memiliki hak undang-undang melaporkan atau meminta pertanggungjawaban pidana pada orang yang mengeluarkan kata-kata itu,” terangnya.

Tak heran dalam peristiwa ini orang berbeda pandang. Bagi Gubernur Sutarmidji, kata-kata makian itu bentuk penghinaan terhadap dirinya. Namun orang lain bisa saja menganggap santai, dan tak peduli mau dimaki dan dihujat dengan kata-kata serupa, jika berada dalam posisi itu.

“Makanya sangat subjektif dan deliknya aduan,” jelasnya.

Sebenarnya, mengeluarkan pendapat di muka umum kepada pemerintah sudah dijamin undang-undang dan merupakan hak konstitutif sebagaimana terkandung dalam pasal 28 UUD 1945.

“Sudah jelas tu, dikatakan kemerdekaan berserikat, mengeluarkan pikiran baik lisan dan tulisan dijamin UU. Ini pengakuan konstitusi tentang kebebasan berpendapat,” terangnya.

Hanya memang UUD 1945 menghendaki peraturan lebih lanjut. Oleh karena itu, Pemerintah telah mengeluarkan UU Nomor 9 Tahun 1998 sebagai turunan dari konstitusi pasal 28. Substansinya kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum.

Di dalamnya diatur sedemikian rupa aturan menyampaikan pikiran dan gagasan di depan umum. Misalnya saja secara administraitif mereka harus lebih dulu mengajukan pemberitahuan.

“Pemberitahuan itu menjelaskan maksud, tujuan, rute, lamanya, bentuknya, penanggung jawab dan organisasinya. Bahkan alat peraga dan jumlah peserta. Hal tersebut diatur agar aksi menyampaikan pendapat di ruang publik tak mengganggu hak publik lainnya,” paparnya.

Selain itu, tindak lanjut dari UU Nomor 9, juga diatur dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan Penyampaian Pendapat di Muka Umum.

“Oleh karena itu dalam Perkapolri telah diterjemahkan apa yang dilarang dalam melakukan demontrasi. Diantaranya menyatakan permusuhan. Ini tidak boleh, baik kepada seseorang, kelompok orang, dan etnis tertentu, dan agama tertentu,” paparnya.

Menurutnya dalam negara demokrasi, setiap orang juga harus saling menghormati, tidak boleh saling membenci. Termasuk menyampaikan gagasan dengan kata-kata yang sifatnya penghinaan kepada seseorang, kelompok, etnis tertentu, dan agama tertentu saat demonstrasi.

“Keberadaan agama dan suku lain, individu dengan haknya dalam demokrasi dihormati, sehingga demontrasi yang ideal dalam UU yang memang kita menyampaikan aspirasi,” jelasnya.

Hermansyah menyayangkan, saat demo 10 November lalu keluar kata-kata makian, dan tak fokus kepada substansi yakni mempertanyakan mengapa sikap gubernur berubah. Dia memahami kekecewan massa dengan sikap Gubernur yang berubah.

Namun pedemo harusnya fokus pada substansi. Sebab sudah jelas, memaki tidak dibenarkan secara moral, dan secara hukum berhimpitan dengan pasal penghinaan.

Dia berharap kasus yang berproses di kepolisian hanya sampai tahap mediasi. Apalagi terlapor adalah anak di bawah umur.

“Kalau di bawah umur pendekatan persuasif dan hukum yang progresif bisa saja dilakukan dengan mediasi, dan penal mediasi di tingkat penyidikan meski secara hukum belum ada, namun sudah sering dilakukan,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *