DPRD Gelar Paripurna Perubahan Raperda Nomor 2 tentang Perubahan RPJMD Kalbar

SERAHKAN - Wagub Kalbar, Ria Norsan menyerahkan berkas nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Senin (16/11/2020) pagi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Senin (16/11/2020) pagi. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Syarif Amin Muhammad, dihadiri Ketua DPRD M.Kebing, Wakil Ketua Prabasa Anantatur, dan Wakil Gubernur Ria Norsan.

Ria Norsan mengatakan, perubahan RPJMD tersebut dilakukan guna menyesuaikan kondisi bencana non alam, yaitu Covid-19. Dampak Covid-19 telah membuat berbagai sektor terganggu, dan ekonomi Kalbar menjadi lesu.

Bacaan Lainnya

“Pertumbuhan ekonomi kita anjlok. Target 5,6 persen tak tercapai, angka kemiskinan masih meningkat, target turun di angka 6 persen tidak tercapai. IPM kita juga,” terangnya kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

Dengan kondisi itulah, Pemprov mengusulkan perubahan RPJMD guna menyesuaikan kodefikasi dan nomenklatur di masa yang akan datang. Mantan Bupati Mempawah dua periode ini memastikan Pemprov akan fokus dalam penanganan Covid-19, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pembinaan UMKM.

Dirinya optimis dengan perubahan RPJMD dapat merealisasikan janji kampanye pada Pilkada 2017 lalu. Misalnya saja janji pemekaran Kapuas Raya, yang saat ini sudah masuk ke DPR RI.

“Selain itu pembangunan infrastruktur akan disesuaikan dengan perubahan RPJMD,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *