Gubernur Kalbar Sulit Wujudkan Visi-misi, Dewan Maklumi Usulan Perubahan RPJMD

SERAHKAN - Wagub Kalbar, Ria Norsan menyerahkan berkas nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Senin (16/11/2020) pagi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin memaklumi usulan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Kalbar. Legislator Partai Nasdem ini menilai, anggaran penanganan Covid-19 saat ini terlalu besar, sehingga membuat Gubernur dan Wakil Gubernur kesulitan merealisasikan visi-misinya.

“Perubahan RPJMD sangat wajar, karena untuk tahun ini saja penanganan Covid-19 mencapai Rp700 miliar, sehingga apa yang menjadi visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terkuras di penanganan Covid-19,” terang Syarif Amin, Senin (16/11/2020).

Bacaan Lainnya

Amin mengatakan, banyak sektor yang terganggu selama penanganan Covid-19, khususnya dalam bidang infrastruktur, dan perjalanan dinas ASN dan dewan.

“Mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi. Kalau saya bicara secara rinci perubahan RPJMD saya memperkirakan fokus kepada visi dan misi beliau pemekaran Kapuas Raya, dan infrastruktur yang cukup memprihatinkan,” ungkapnya.

Dia yakin, Gubernur akan fokus dengan infrastruktur dengan jalan-jalan provinsi di Kalbar. Setelah paripurna ini, fraksi DPRD akan segara memberikan tanggapan.

“Minggu ini kita akan bentuk pansus menindak lanjuti usulan perubahan RPJMD,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna penyampaian nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Senin (16/11/2020) pagi. Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Syarif Amin Muhammad, dihadiri Ketua DPRD M.Kebing, Wakil Ketua Prabasa Anantatur, dan Wakil Gubernur Ria Norsan.

Ria Norsan mengatakan, perubahan RPJMD tersebut dilakukan guna menyesuaikan kondisi bencana non alam, yaitu Covid-19. Dampak Covid-19 telah membuat berbagai sektor terganggu, dan ekonomi Kalbar menjadi lesu.

“Pertumbuhan ekonomi kita anjlok. Target 5,6 persen tak tercapai, angka kemiskinan masih meningkat, target turun di angka 6 persen tidak tercapai. IPM kita juga,” terangnya kepada wartawan, Senin (16/11/2020).

Dengan kondisi itulah, Pemprov mengusulkan perubahan RPJMD guna menyesuaikan kodefikasi dan nomenklatur di masa yang akan datang. Mantan Bupati Mempawah dua periode ini memastikan Pemprov akan fokus dalam penanganan Covid-19, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan pembinaan UMKM.

Dirinya optimis dengan perubahan RPJMD dapat merealisasikan janji kampanye pada Pilkada 2017 lalu. Misalnya saja janji pemekaran Kapuas Raya, yang saat ini sudah masuk ke DPR RI.

“Selain itu pembangunan infrastruktur akan disesuaikan dengan perubahan RPJMD,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *