Rencana Penjualan Aset Pemprov Kalbar Jalan di Tempat, DPRD Tunggu Eksekutif Lengkapi Syarat

SALAM KOMANDO - Wakil Gubernur Kalbar dan pimpinan DPRD Kalbar foto bersama usai penyerahan nota penjelasan Gubernur Kalbar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023, Senin (16/11/2020) pagi.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar hingga kini belum bisa melanjutkan pembahasan rencana penjualan aset Pemerintah Provinsi Kalbar. Rencana tersebut jalan di tempat lantaran Pemprov belum memenuhi persyaratan administrasi yang diperlukan.

“Tinggal menunggu persyaratan dari eksekutif saja. Kami sudah konsultasi virtual ke Mendagri dan kita minta eksekutif memenuhi syarat-syarat itu,” ujar Wakil Ketua DPRD Kalbar, Syarif Amin Muhammad, Senin (16/11/2020).

Bacaan Lainnya

Amin mengatakan, rencana penjualan aset daerah ini memang disikapi dengan hati-hati baik dari DPRD dan Pemerintah Provinsi Kalbar. Sebab mereka khawatir bermasalah, jika prosedurnya tak sesuai aturan.

“Jadi kita DPRD dan Gubernur sangat hati-hati karena takut bermasalah secara hukum. Niatnya baik, namun ada efek hukum yang membuat kami bermasalah,” ungkapnya.

Hingga kini, belum ada progres tindak lanjut dari rencana penjualan aset daerah. Sebelumnya, rencana Pemprov Kalbar menjual 17 aset daerah ini terganjal mekanisme dan persyaratan yang kini belum terpenuhi.

Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan mengatakan, Pemprov diminta mengkaji aset mana saja yang sudah dipastikan tidak dipakai. Selain itu, harus dilakukan penilaian lebih dulu oleh tim appraisal dan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). Sementara saat pengajuan rencana beberapa waktu lalu ke DPRD Kalbar, penilaian dari DJKN dan appraisal belum dilakukan Pemprov.

“Jadi prosesnya penilaian dulu, misalnya aset di Taman Budaya, setelah dinilai DJKN harganya umpanya Rp10 miliar, namun di pasaran bisa laku Rp15 miliar, maka akan dirapatkan dengan DPRD baru dilelang umum,” terangnya.

Norsan memastikan tahun 2020 seluruh persyaratan yang diminta akan diliengkapi.

“Kita masih melengkapi persyaratan-persyaratan, insyaallah tahun ini bisa dilengkapi,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *