Delapan Fraksi DPRD Sepakat Bahas Raperda RPJMD Kalbar

SERAHKAN - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 diserahkan ke Ketua DPRD Kalbar, Kebing, Selasa (17/11/2020).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Delapan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalbar akhirnya menyetujui pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023. Pandangan fraksi tersebut disampaikan dalam paripurna, Selasa (17/11/2020) yang dipimpin Ketua DPRD Kalbar M. Kebing dan dihadiri Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan.

“Kami dari fraksi PDIP mendukung rancangan peraturan daerah (raperda) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk dibahas bersama antara legislatif dan eksekutif,” kata Juru Bicara PDIP, Minsen.

Bacaan Lainnya

PDIP berharap perubahan raperda dapat diikuti dengan sinkronisasi program daerah dan pusat. Menurutnya, keselarasan tersebut sangat penting dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur.

“Berkaitan dengan bencana Covid-19, PDIP juga mengimbau masyarakat membantu pemerintah mematuhi protokol kesehatan,” terangnya.

Senada, Fraksi Golkar juga menyambut baik usulan raperda yang diusulkan Pemerintah Provinsi Kalbar. Mereka berharap pembahasan raperda dapat dilakukan dengan cermat dan semangat pembangunan.

“Golkar menerima pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dibahas lebih lanjut bersama eksekutif pansus,” kata Juru Bicara Fraksi Golkar, Arif Renaldi.

Golkar berharap pembahasan raperda dibahas dengan baik dengan semangat pembangunan. Mereka pun mendorong untuk pelayanan dalam bidang perizinan  terus dikembangkan agar memberi kemudahan dalam perizinan usaha.

“Pemprov juga diharapkan dapat meningkatkan Indeks Desa Membangun, meningkatkan sektor pariwisata, dan pelayanan dasar masyarakat dengan inovasi yang baik,” harapnya.

Sementara, fraksi Partai Demokrat   mendukung raperda tersebut dibahas bersama legislatif dan eksekutif. Demokrat pun siap memberikan saran dan masukan yang baik dalam penyusunan raperda.

“Demokrat selalu siap membahas dan memberikan saran dan masukan yang baik sampai ditetapkan menjadi perda,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *