Pendaftaran Bantuan UMKM Rp2,4 Juta Tahap II di Mempawah Kembali Dibuka

DAFTAR - Pelaku usaha mendaftar Bantuan Presiden Usaha Kecil Mikro (BPUM) tahap II di Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM KUKM PTSP) Kabupaten Mempawah, kemarin.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Dinas Penanaman Modal, Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM), dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM KUKM PTSP) Kabupaten Mempawah membuka pendaftaran Bantuan Presiden Usaha Kecil Mikro (BPUM) tahap II. Pendaftaran dimulai dari tanggal 18 sampai 24 November 2020.

Kepala Bidang Koperasi, Agus Sukmadi mengatakan BPUM adalah bantuan bagi pelaku UKM yang terdampak pandemi Covid-19. Bagi yang ingin mendaftar, dia mempersilakan untuk datang langsung ke dinas terkait persyaratan lengkapnya.

Bacaan Lainnya

Besaran uang yang diterima nantinya sebesar Rp2,4 juta bagi mereka yang terpilih oleh pusat. Dia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten bukanlah penentu siapa yang menerima bantuan tersebut melainkan hanya pengusul saja.

“Tahap I kemarin kita sudah mengusulkan lebih dari 8.000 orang pelaku UKM. Karena proses penyaluran bantuan tersebut bertahap, jadi masyarakat jangan heran jika sudah mendaftar namun belum menerima bantuan,” katanya, Rabu (18/11/2020).

Untuk tahap II ini kata Agus, pihaknya tidak membatasi berapa jumlah pendaftar. Namun dia tidak menganjurkan pelaku UKM yang sudah mendaftar pada tahap I mendaftar ulang di tahap II. Sebab, yang sudah diusulkan tinggal menunggu saja apakah terpilih oleh pusat atau tidak.

“Lagipula jika mendaftar lagi di tahap II ini tetap saja yang mendapat tetap satu. Karena ini tidak seperti undian, didaftarkan sebanyak-banyaknya lalu dikocok peluangnya besar. Tidak seperti itu. Di Pusat itu dicek berdasarkan nama dan NIK,” katanya.

Agus mengatakan, memang ada masyarakat yang kurang percaya kenapa masih belum dapat bantu tersebut. Padahal sambung dia, dinas sudah mengusulkan semua pendaftar ke pusat.

Pada tahap I kemarin, beberapa pelaku UKM ada yang mengeluh sebab merasa berhak namun tidak dapat bantuan. Menyikapi itu, Agus mengatakan pihaknya akan tetap meniti prosedur. Artinya berapapun jumlah pendaftar di tahap II akan diusulkan ke Pusat.

“Tidak ada pilih-pilih, kami tetap berdasarkan rekomendasi dari desa. Selain itu syarat lainnya juga harus dilengkapi. Seperti fotokopi KTP yang masih berlaku, jika ada KTP yang sudah tidak berlaku maka kami tolak otomatis,” katanya.

Hal itu kata dia, guna menghindari tumpang tindih. Sebab bisa saja si pendaftar memiliki KTP di tempat lain dan mendaftar di dua tempat. Sampai saat ini sambungnya, belum ada temuan atau laporan data ganda di dinas.

“Masyarakat juga harus tahu, jangan sampai salah paham, ketika mengecek di EForm BRI, muncul tulisan NIK Anda tidak terdaftar. Itu maksudnya bukan tidak didaftarkan oleh kami, tapi belum terdaftar sebagai penerima. Artinya itu masih diproses,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *