Sesi Terakhir Debat Pilkada Kapuas Hulu, Hamdi-John Absen Soal Anggaran Covid-19 dan Penanganan Banjir

Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu nomor urut 1, Hamdi Ja’far-John Itang Oe.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dalam debat terbuka Pilkada Kapuas Hulu tahun 2020 yang diselenggarakan di Hotel Harris Pontianak, Jumat (20/11/2020), paslon nomor urut 01, Hamdi Jafar-John Itang Oe tak bisa memberikan jawaban atas dua pertanyaan di sesi terakhir.

Ada tiga pertanyaan yang diberikan moderator dalam sesi terakhir. Pertama, soal bagaimana mengendalikan pandemi Covid-19 di Kapuas Hulu. Kedua, soal bagaimana mengatasi peredaran gelap narkoba jaringan internasional. Ketiga bagaimana mengatasi bencana alam banjir dan kebakaran hutan di Kapuas Hulu.

Bacaan Lainnya

Paslon nomor urut 01, Hamdi Jafar hanya bicara soal sosialisasi protokol kesehatan. Kemudian, melihat Kapuas Hulu adalah wilayah perbatasan, dia menekankan agar dilakukan deteksi dini yang ketat di pintu masuk perbatasan.

“Kalau bicara pandemi, barang ini tidak tampak, ada dua pintu perbatasan tempat keluar masuk orang. Perlu dilakukan pembatasan gerak, agar orang-orang yang tertular Covid-19 bisa dideteksi. Deteksi di pintu masuk perbatasan juga harus ketat dan akurat,” katanya.

Dia tak menjelaskan soal pertanyaan bagaimana strategi mengatasi kekurangan anggaran Covid-19 jika mereka terpilih lantaran kehabisan waktu.

Pertanyaan kedua, soal pemberantasan narkoba jaringan internasional. Paslon Hamdi-John hanya memberikan jawaban yang sifatnya general. Seperti melakukan penyuluhan dan bersinergi dengan pihak kepolisian maupun BNN.

Pertanyaan soal banjir dan karhutla tidak tuntas dijawab. Calon Wakil Bupati, John Itang hanya menjelaskan tentang rencana penanganan karhutla saja. Dia tidak menjelaskan strategi mengatasi banjir di Kapuas Hulu.

Soal karhutla katanya, ada beberapa fase yang bisa dilihat. Kebakaran itu oleh alam atau perilaku manusianya.

“Sekarang Pergubnya sudah ada, kita perlu juga dibuat Perda dan Perdes. Sehingga aktivitas masyarakat membuka lahan bisa diawasi sedemikian rupa. Jangan sampai masyarakat yang didikreditkan jika terjadi karhutla,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *