Tiga Tahun Kepemimpinan Midji-Norsan, PDIP Nilai Belum Ada Terobosan Tingkatkan PAD

PANDANGAN - Martinus Sudarno, juru bicara fraksi PDIP saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Rancangan APBD 2021, Senin (23/11/2020) siang.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kalimantan Barat menyoroti rendahnya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar. Hingga tahun ketiga kepemimpinan Sutarmidji-Ria Norsan, mereka mengatakan belum melihat terobosan berarti yang dilakukan dalam meningkatkan PAD.

“Memasuki tahun ketiga Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masa jabatan 2018-2023, fraksi PDIP belum menemukan terobosan berarti yang dilakukan Pemprov dalam peningkatan PAD,” ujar Martinus Sudarno, juru bicara fraksi PDIP saat menyampaikan pandangan umum fraksi terkait Rancangan APBD 2021, Senin (23/11/2020) siang.

Bacaan Lainnya

PDIP berpendapat, target PAD Kalbar masih sangat rendah apabila dibandingkan dengan potensi yang ada di Kalbar yang harusnya diperoleh.

“Untuk itu, kami tak henti-hentinya mendorong Pemprov meninggalkan cara konvensional dalam memungut pajak dan retribusi daerah. Namun lebih progresif memanfaatkan teknologi modern, dan mengoptimalkan peningkatan SDM,” terangnya.

Fraksi PDIP juga menemukan  ketimpangan yang sangat tajam antara belanja operasional dibandingkan belanja modal. Hal tersebut berimplikasi pada manfaatnya yang dirasakan masyarakat. Dari sisi pembangunan tahun 2021, PDIP menilai Pemprov lebih mengutamakan pembangunan gedung-gedung dibandingkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Padahal fakta di lapangan  masih banyak infrastruktur jalan dan jembatan yang kondisinya rusak parah.

Fraksi PDIP melihat, masih banyak kesenjangan antarwilayah di Kalbar. Terutama daerah pedalaman yang belum merasakan infrastruktur dasar, jalan dan jembatan yang belum memadai. Selain itu, tidak tersedianya sarana telekomunikasi, terbatasnya sarana pendidikan dan kesehatan, serta masih banyak kampung yang tidak dialiri listrik.

“Singkatnya daerah perbatasan membutuhkan intervensi dan perhatian kita semua agar mereka merasakan makna dari kemerdekaan,” paparnya.

Selain itu, mereka juga mendorong pengadaan barang dan jasa tidak dilakukan di akhir tahun, seperti pengalaman yang sudah-sudah. Hal tersebut dinilai akan berimbas pada  rendahnya serapan anggaran.

Kendati demikian, fraksi PDI Perjuangan dapat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2021 untuk ditetapkan menjadi Raperda.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *