BPIP Tekankan Perda Kalbar Harus Sesuai Nilai Pancasila

FOTO BERSAMA - Pengisi acara dalam seminar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar seminar dengan tema 'Internalisasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan' di Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/11/2020) siang.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia bersinergi dengan Kanwil Kemenkumham Kalbar menggelar seminar dengan tema ‘Internalisasi Pancasila dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan’ di Provinsi Kalimantan Barat, Senin (24/11/2020) siang. Kegiatan itu guna menginternalisasi agar Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Plt Deputi Hukum Advokasi dan Pengawasan Regulasi BPIP RI, Ani Purwanti menjelaskan, program tersebut bagian dari internalisasi nilai-nilai Pancasila pada pembentukan peraturan perundang-undangan.

Bacaan Lainnya

“Tujuannya agar para perancang undang-undang di kabupaten/kota di Kalbar terinternalisasi dalam merancang perda. Dengan begitu nilai-nilai Pancasila termasuk dalam draf raperda yang akan dibuat,” terangnya.

Ani Purwanti menilai, masih terdapat banyak perda dan UU yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sepanjang 2019 lalu, BIP telah merekomendasikan 63 undang-undang dari 84. Sedangkan perda ada 40 dari total 42 perda yang dianggap belum sesuai dengan nilai Pancasila.

“Jadi hanya dua perda saja yang dinilai ada rasa Pancasila. Khusus tahun 2020 kami masih menyusun rekomendasi itu,” jelasnya.

Dari kajian tersebut BPIP telah menyampaikan rekomendasi kepada pihak terkait, apabila ada pasal dalam UU yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

“Untuk Perda kami sampaikan rekomendasi kepada Kemendagri, jika ada Perda yang belum sesuai dengan Pancasila. Kalau UU kami mengundang kementerian terkait, hasil kajian tersebut, dengan menyampaikan rekomendasi agar segara direvisi,” katanya.

Ani menegaskan pihak-pihak yang diberikan rekomendasi oleh BPIP untuk menindaklanjuti segera mungkin. Terlebih memang tugas dan fungsi BPIP RI bagian tersebut.

“Tupoksi kami memberikan rekomendasi atas hasil kajian peraturan perundang-undangan. Jadi BPIP RI memang bertugas untuk itu, yang mana juga kami bekerja sama dengan Fakultas Hukum seluruh Indonesia melakukan kajian itu,” tutupnya.

Sementara itu, Kabag Peraturan Perundang-undangan, Biro Hukum Pemprov Kalbar, Suharto mengucapkan terima kasih kepada BPIP yang telah menggelar seminar internalisasi pancasila dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Kalbar.

“Paling tidak sebagai pemicu kami mengevaluasi perda kabupaten dan kota. Sementara perda provinsi di evaluasi Kementerian Dalam Negeri,” terang Suharto.

Selama ini, dalam penyusunan Perda, Pemprov telah mengacu pada peraturan perundang undangan serta melalui tahapan.

“Kita melalui tahapan, baik melalui evaluasi yang dilakukan Kemendagri maupun harmonisasi yang dilakukan Kemenkumham,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *