Kapuas Selatan Jadi Kecamatan Baru di Sanggau

HIBAH - Penandatanganan nota hibah pemberian tanah dari masyarakat ke Pemerintah untuk lokasi perkantoran Kecamatan Kapuas Selatan, di rumah dinas Bupati Sanggau (25/11/2020).

SANGGAU, insidepontianak.com – Bupati Sanggau, Paolus Hadi mengungkapkan akan ada kecamatan baru di Kabupaten Sanggau yakni Kecamatan Kapuas Selatan. Pemekarannya sedang dalam proses dan ditargetkan tahun 2021 peraturan bupati soal batas desa selesai.

“Kecamatan Kapuas ini cukup luas. Dimekarkan, agar pelayanan Pemerintah ke kemasyarakat akan lebih maksimal dan fokus. Secara umum kita sudah memenuhi persyaratannya, tapi ada beberapa hal yang harus segera diurus, nanti teknisnya akan disampaikan Pak Asisten 1,” ungkap Paolus Hadi, Rabu (25/11/2020).

Bacaan Lainnya

Setelah itu, Pemkab Sanggau akan mengajukan kembali surat permohonan persetujuan kepada Gubernur tentang pembentukan kecamatan baru dan pemberian nomor registernya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kabupaten Sanggau, Yakobus menjelaskan pemekaran ini mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2018, yang mengatur tiga persyaratan dari yaitu persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif.

“Dari sisi persyaratan dasar, Kecamatan Kapuas itu sangat luas, dan memungkinkan untuk dimekarkan dengan pembentukan kecamatan baru. Luasan cukup luas, dari jumlah penduduk mencukupi, dan syarat jumlah desa juga mencukupi,” jelasnya.

Yakobus juga menyebutkan ada sepuluh desa yang ikut dalam pemekaran Kecamatan Kapuas Selatan, yaitu Nanga Biang, Rambin, Penyelimau, Sungai Muntik, Lintang Kapuas, Lintang Pelaman, Belangin, Penyelimau Jaya, Tapang Dulang, dan Botuh Lintang.

“Dan dipilihlah Lintang Kapuas sebagai ibu kota calon kecamatan baru ini, karena letaknya pas di tengah-tengah sepuluh desa yang tergabung,” ujar Yakobus.

Jika ditinjau secara kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Sanggau, rancangan Perda tentang Pembentukan Kecamatan Kapuas Selatan ini sudah dibuat sejak tahun 2018. Tapi belum diterbitkan nomor registernya oleh Pemerintah Provinsi karena ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu soal batas wilayah.

Hal yang kedua yang mendasar adalah tentang dukungan ketersediaan lahan untuk membangun infrastruktur Kecamatan.

“Tadi sudah ditandatangani nota pemberian hibahnya oleh Pak Bupati dan pemilik tanah. Tanah itu seluas tiga hektar lebih, cukuplah untuk membangun infrastrukturnya,” tambah Yakobus.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *