Polemik Pagar Depan Rumah Warga di Sungai Pinyuh, LPM: Kami Kawal

TINJAU - Komisi I DPRD Kabupaten Mempawah bersama pihak terkait meninjau lokasi pagar di RT 02 RW 05 Gang Usaha II Kelurahan Sungai Pinyuh, Kamis (26/11/2020).

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Protes warga terhadap pagar yang dibangun depan rumah mereka di RT 02 RW 05, Gang Usaha II, Kelurahan Sungai Pinyuh, Mempawah mendapat perhatian sejumlah pihak. Salah satunya DPD Laskar Pemuda Melayu (LPM).

“Kami diberikan kuasa khusus oleh warga di Gang Usaha II, Sungai Pinyuh untuk membantu memperjuangkan hak mereka,” kata Sekretaris DPD LPM Kabupaten Mempawah, Mohlis Saka, Kamis (26/11/2020).

Bacaan Lainnya

Mohlis mengatakan, pemerintah seharusnya tidak menerbitkan izin mendirikan bangunan (IMB) yang dimohon oleh pemilik ruko. Apalagi bangunan pagar masuk ke dalam badan jalan atau fasilitas umum.

“Kalau jalan ini sudah lama digunakan oleh warga, tentu ini adalah fasilitas umum. Pihak terkait yang ingin menerbitkan IMB harus memperhatikan aspek tersebut,” katanya.

Menurut Mohlis, tidak ada IMB yang boleh diberikan tanpa persetujuan warga. Apalagi dalam kasus ini pagar setinggi dua meter berada tepat di depan rumah warga dan berdiri di atas jalan yang notabene sudah lama digunakan warga setempat.

Kalau harus menempuh jalur hukum kata dia, pihaknya siap mendampingi warga setempat selama masih diberikan kepercayaan.

“Kami akan kawal sampai selesai, bahkan jika masalah ini di-PTUN kan untuk menggugurkan IMB atau sertifikat pemilik tanah tersebut kami tetap akan kawal. Selama masih diberikan kepercayaan oleh warga,” katanya.

Menurutnya, mereka dari LPM dalam hal ini hanya berusaha memperjuangkan hak orang banyak yang merasa dirugikan dengan adanya pagar tersebut. Bukan kepentingan materi atau apa pun.

Sementara kuasa hukum pemilik rumah toko (ruko) di RT 02 RW 05, Gang Usaha II, Kelurahan Sungai Pinyuh, Mempawah yang di atasnya dibangun pagar setinggi dua meter dan diprotes warga menjelaskan duduk permasalahan yang terjadi.

Pemilik ruko, Lim Fie Lan melalui kuasa hukumnya, Maskoriyani menjawab tudingan warga soal pendirian pagar tanpa pemberitahuan. Menurutnya pemilik ruko tidak perlu izin tertulis kepada warga dikarenakan tujuan pagar tersebut untuk mengamankan aset milik kliennya.

“Kalau kita bicara yuridis. Bisa atau tidak biasanya penerbitan IMB itu adalah kewenangan dinas terkait. Kalau kaitannya dengan harus mendapatkan izin dari lingkungan setempat. Bisa saja terjadi,” katanya.

“Tapi di sini, klien kami membuat pagar untuk mengamankan aset miliknya. Pagarnya juga berdiri di lingkungan aset miliknya juga. Jadi tidak perlu mendapat izin dari warga sekitar. Kecuali ada hal-hal yang membahayakan. Misalnya pencemaran,” sambungnya.

Maskoriyani mengatakan, jika tidak diamankan dengan pagar, dia mempertanyakan siapa yang akan bertanggungjawab jika terjadi kerusakan dan pencurian, misalnya.

“Jika Ketua RT mengatasnamakan warga masyarakat. Kami minta juga itu masyarakat mana, apa legal standing-nya. Jadi yang bicara itu harus orang yang terdampak langsung. Lalu warga yang protes ini harus ada bukti-bukti kepemilikannya. Paling tidak sertifikat tanah. Berdasarkan kronologi yang ada jalan yang dipagar itu adalah tanah milik klien kami,” tuturnya.

Sedangkan warga kata dia, mereka punya halaman depan yang bisa digunakan untuk jalan. Tapi malah dijadikan teras. Akhirnya mereka tidak punya jalan.

“Lalu diklaimlah tanah milik klien kami seolah-olah itu menjadi fasilitas umum. Padahal jalan itu awalnya bukan fasilitas umum. Itu tanah yang sudah dimiliki klien kami. Ada sertifikatnya,” katanya.

Ketika ditanya soal rencana pemerintah yang ingin membuat jalan alternatif di belakang ruko milik kliennya, Maskoriyani tak bisa berkomentar.

“Karena kami tidak berkewenangan terkait pengalihan akses jalan. Jadi saya tidak bisa menjawab itu. Terserah kepada mereka saja. Lagi pula yang punya tanah di belakang ruko itu mau atau tidak kan belum tahu,” katanya.

Dia mengklaim kliennya sudah sejak lama mengajak warga mencari solusi terkait itu. Namun perwakilan warga (Ketua RT) masih bersikukuh tidak mau. Dia juga memastikan pembangunan pagar setinggi dua meter itu mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB).

“Izin yang dikantongi oleh klien kami adalah izin mendirikan pagar. Kalau izin mendirikan ruko itu sudah ada sejak lama. IMB pagarnya belum ada karena waktu itu diprotes warga. Setelah menempuh jalur yuridis barulah IMB pagarnya terbit,” katanya.

Maskoriyani mengatakan, awalnya ada jalan setapak di situ. Sebelum dibuat jalan rabat beton kliennya sudah keberatan.

“Saat dibangun jalan permanen klien kami sudah meminta itu jangan diteruskan. Makanya orang yang membuat jalan rabat beton itu kami bawa ke jalur hukum dan divonis bersalah,” pungkasnya.

Sebelumnya, warga RT 02 RW 05, Gang Usaha II, Kelurahan Sungai Pinyuh, Mempawah, keberatan dengan pemagaran belakang ruko setinggi dua meter sepanjang jalan depan rumah mereka. Tim Komisi I DPRD Mempawah pun terjun ke lapangan melihat, Kamis (26/11/2020).

Pagar tersebut berdiri di atas sebagian badan jalan yang dianggap sebagai fasilitas umum oleh warga sekitar. Akibatnya aktivitas keluar masuk warga di jalur itu terhambat.

Ketua RT 02 RW 05, Bong Tjhon Fat alias Afat mengatakan pagar pembatas tersebut didirikan tanpa pemberitahuan.

“Di belakang banyak yang pakai gerobak untuk jualan sayur. Jadi gerobaknya harus diangkat lagi, tidak bisa langsung lewat (karena akses jalan menyempit). Warga ingin pagar itu dirobohkan dan jalan kembali seperti semula,” katanya.

Dia mengatakan, warga setempat mengakui bahwa pemilik tanah yang di atasnya dibangun ruko dan pagar tersebut, punya legalitas yang jelas. Seperti sertifikat dan izin mendirikan bangunan.

“Namun kenapa tanpa rekomendasi warga dalam penerbitan (IMB)-nya, pagar bisa dibangun?” katanya.

Dia mengatakan, salah satu syarat untuk membangun pagar itu harus ada rekomendasi warga setempat sebelum IMB diterbitkan oleh pihak terkait.

“Rekomendasi tahun 2012. Itukan untuk ruko. Kok masih bisa dipakai untuk membangun pagar di tahun 2020 ini. Saya sudah tanya anggota DPRD bilang tidak bisa. Saya tanya Dinas Perkim mereka juga tidak bisa menjawab,” katanya.

Afat juga kecewa dengan BPN Mempawah. Sebab saat pengukuran ulang seharusnya yang menyangkut fasilitas umum dilepaskan. Tidak masuk dalam aset pemohon.

“Setiap fasilitas umum pasti dipangkas oleh BPN. Kenapa ini tidak dipangkas, ada apa dengan BPN?” katanya.

Karena tak menemukan solusi, warga yang protes keberadaan pagar tersebut mengadu ke Komisi I DPRD Mempawah. Mediasi telah dilakukan antara warga dan pemilik tanah namun belum ada win-win solution bagi kedua belah pihak.

Ketua Komisi I DPRD Mempawah, Ahmadi mengatakan pihaknya bersama pemerintah sedang berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Kemungkinan akan kita buatkan jalan alternatif di bagian belakang ruko ini agar bisa digunakan warga untuk keluar masuk. Intinya kita ingin menyelesaikan masalah antara masyarakat satu dengan yang lainnya,” katanya.

Menurut Ahmadi, DPRD punya kewenangan dalam penyusunan anggaran pembangunan di Kabupaten Mempawah. Hal itu memudahkan mereka untuk mengawal penganggaran jalan alternatif tersebut.

“Komisi I DPRD siap mengawal barang ini sampai masyarakat bisa menikmati jalan akses keluar masuknya nanti,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *