Warga Gang Usaha II Sungai Pinyuh Protes, Depan Rumahnya Berdiri Pagar Dua Meter

TERTUTUP - Sebagian akses jalan warga RT 02 RW 05, Gang Usaha II, Kelurahan Sungai Pinyuh, Mempawah, tertutup pagar yang dibangun pemilik ruko depan.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Warga RT 02 RW 05, Gang Usaha II, Kelurahan Sungai Pinyuh, Mempawah, keberatan dengan pemagaran belakang ruko setinggi dua meter sepanjang jalan depan rumah mereka. Tim Komisi I DPRD Mempawah pun terjun ke lapangan melihat, Kamis (26/11/2020).

Pagar tersebut berdiri di atas sebagian badan jalan yang dianggap sebagai fasilitas umum oleh warga sekitar. Akibatnya aktivitas keluar masuk warga di jalur itu terhambat.

Ketua RT 02 RW 05, Bong Tjhon Fat alias Afat mengatakan pagar pembatas tersebut didirikan tanpa pemberitahuan.

“Di belakang banyak yang pakai gerobak untuk jualan sayur. Jadi gerobaknya harus diangkat lagi, tidak bisa langsung lewat (karena akses jalan menyempit). Warga ingin pagar itu dirobohkan dan jalan kembali seperti semula,” katanya.

Dia mengatakan, warga setempat mengakui bahwa pemilik tanah yang di atasnya dibangun ruko dan pagar tersebut, punya legalitas yang jelas. Seperti sertifikat dan izin mendirikan bangunan.

“Namun kenapa tanpa rekomendasi warga dalam penerbitan (IMB)-nya, pagar bisa dibangun?” katanya.

Dia mengatakan, salah satu syarat untuk membangun pagar itu harus ada rekomendasi warga setempat sebelum IMB diterbitkan oleh pihak terkait.

“Rekomendasi tahun 2012. Itukan untuk ruko. Kok masih bisa dipakai untuk membangun pagar di tahun 2020 ini. Saya sudah tanya anggota DPRD bilang tidak bisa. Saya tanya Dinas Perkim mereka juga tidak bisa menjawab,” katanya.

Afat juga kecewa dengan BPN Mempawah. Sebab saat pengukuran ulang seharusnya yang menyangkut fasilitas umum dilepaskan. Tidak masuk dalam aset pemohon.

“Setiap fasilitas umum pasti dipangkas oleh BPN. Kenapa ini tidak dipangkas, ada apa dengan BPN?” katanya.

Karena tak menemukan solusi, warga yang protes keberadaan pagar tersebut mengadu ke Komisi I DPRD Mempawah. Mediasi telah dilakukan antara warga dan pemilik tanah namun belum ada win-win solution bagi kedua belah pihak.

Ketua Komisi I DPRD Mempawah, Ahmadi mengatakan pihaknya bersama pemerintah sedang berupaya mencari solusi atas permasalahan tersebut.

“Kemungkinan akan kita buatkan jalan alternatif di bagian belakang ruko ini agar bisa digunakan warga untuk keluar masuk. Intinya kita ingin menyelesaikan masalah antara masyarakat satu dengan yang lainnya,” katanya.

Menurut Ahmadi, DPRD punya kewenangan dalam penyusunan anggaran pembangunan di Kabupaten Mempawah. Hal itu memudahkan mereka untuk mengawal penganggaran jalan alternatif tersebut.

“Komisi I DPRD siap mengawal barang ini sampai masyarakat bisa menikmati jalan akses keluar masuknya nanti,” pungkasnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *