Paripurna APBD Mempawah 2021 Penuh Drama, Tim Anggaran Pemda Sampaikan Data Berbeda

PARIPURNA - Sidang Paripurna pengesahan APBD 2021 Kabupaten Mempawah, Sabtu (28/11/2020) dinihari.

MEMPAWAH, insidepontianak.com – Sidang paripurna pengesahan APBD 2021 Kabupaten Mempawah penuh drama. Sidang yang dimulai Jumat (27/11/2020) pukul 22.00 WIB sempat diskor hingga dua jam lantaran tidak kuorum. Hanya ada 11 anggota DPRD yang duduk di kursi sidang.

Hal tersebut bukan tak beralasan. Sebagian anggota DPRD memilih keluar dari ruang sidang setelah Paripurna MoU Program Legislasi Daerah (Prolegda) 6 Raperda yang telah disahkan sebelumnya yang dijadwalkan pukul 19.00 yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD, Sayuti.

Bacaan Lainnya

“Waktu MoU Prolegda itu kawan-kawan kuorum. Namun setelah masuk ke Paripurna APBD 2021 jadi tidak kuorum,” kata Wakil Ketua DPRD Mempawah, Darwis Harafat saat diwawancarai melalui sambungan telepon, Sabtu (28/11/2020).

Darwis mengatakan, dia sebagai pimpinan sidang pengesahan APBD 2021 tersebut memilih opsi skor sidang selama satu jam. Walaupun pada akhirnya sidang baru bisa dilanjutkan setelah dua jam.

“Pukul 00.30 baru kuorum. Ada sekitar 30 orang anggota DPRD yang duduk di kursi paripurna. Sidang tersebut juga dihadiri pihak eksekutif yakni Bupati dan Wakil Bupati Mempawah,” katanya.

Darwis menjelaskan, penyebab tidak kuorumnya paripurna tersebut lantaran adanya ketidaksesuaian angka pendapatan dalam Rancangan APBD 2021 yang selama ini dibahas antara eksekutif dan legislatif.

“Ada pengurangan pendapatan sekitar Rp1,3 miliar. Awalnya total pendapatan Rp1.008.671.324.467. Dalam penyampaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) ada selisih Rp1,3 miliar sehingga memicu paripurna tidak kuorum,” katanya.

Darwis mengatakan, setelah dilakukan perbaikan dalam data yang input oleh TAPD, barulah sidang paripurna bisa dilanjutkan. Jika tidak diperbaiki kata dia, nilai Rp1,3 miliar tersebut cukup besar sehingga akan sangat berpengaruh pada APBD 2021.

“Akhirnya total APBD 2021 bertambah lagi menjadi Rp1,051 triliun. Kawan-kawan di fraksi tentu tidak mau membahas ini dalam paripurna jika ada ketidakcocokan data yang akan disahkan dan yang selama ini dibahas,” katanya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *