DKPP Minta Masyarakat Laporkan Penyelenggara Pemilu Abaikan Kerumuman Kampanye

Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Alfitra Salam.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) mendorong masyarakat agar melaporkan penyelenggara Pemilu yang tidak menindak kerumunan dalam kegiatan kampanye calon kepala daerah.

Sebab, pesta demokrasi di masa pandemi harus menjadi perhatian oleh penyelenggara. Pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan mesti dilaksanakan dengan cermat.

Bacaan Lainnya

Karena itu, kalau ada penyelenggara Pemilu, apakah itu Bawaslu atau KPU, yang tidak menindak kerumuman akibat kegiatan kampanye, bisa masuk pelanggaran etik.

“Kalau misalnya pelanggaran protokol Covid-19 itu tindak ditindaklanjuti Bawaslu, itu bisa menjadi bahan untuk dilaporkan ke DKPP,” kata anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Alfitra Salam, di Hotel Golden Tulip Pontianak, Minggu (29/11/2020) malam.

Alfitra menegaskan, DKPP punya kewenangan dalam menilai kinerja penyelenggara. Baik itu perilaku pribadinya, maupun dalam regulasi Pilkada.

Setiap penyelenggara Pemilu harus menjamin netralitasnya. Tidak boleh ada kedekatan dengan salah satu paslon. Oleh karenanya, Alfitra meminta semua pihak mengawasi perilaku para penyelenggara Pemilu.

“Jangan penyelenggara menjadi mesin salah satu paslon. Mereka harus berdiri tegak independen, mandiri, dan tidak memihak salah satu calon,” pesannya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *