Di Balik Prostitusi Anak Pontianak

DIAMAKANKAN - Sebanyak 28 remaja diamankan dari satu hotel di Pontianak Tenggara lantaran terlibat prostitusi online, Selasa (8/12/2020). Kini mereka berada di Polsek Pontianak Selatan untuk dimintai keterangan.

PONTIANAK, insidepontianak.com – Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar mencatat 117 anak Pontianak terlibat prostitusi online sepanjang 2020. Mereka menjajakkan diri via MiChat—salah  satu aplikasi berkirim pesan. Tarifnya berkisar Rp300 hingga jutaan rupiah. Uniknya, mereka kerap tinggal hingga sepekan di hotel. Pindah jika bosan.

Kasus prostitusi anak di Pontianak mencuat pertama kali Juli lalu. Tangkapan paling besar dilakukan awal Desember dengan 28 remaja terjaring. Sepuluh di antaranya masih anak-anak.

Bacaan Lainnya

Dari sejumlah kasus, kami menemukan anak yang dua kali tertangkap kasus prostitusi. Namanya Bunga (bukan nama sebenarnya). Usianya 15 tahun. Kami menemuinya ketika dititipkan di shelter Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN), Juli lalu. Walau dua kali terjaring, baru kali ini dia dititipkan di sana.

Satu yang tak mungkin dilupa ketika melihat matanya; binar anak-anaknya tak redup.

Bunga tampak malu ketika kami temui pertengahan Juli lalu. Saat itu, dia dan Melati (16) tengah beristirahat. Mereka bersenda gurau, sambil menonton televisi.

“Baru selesai makan obat dan vitamin,” kata penjaga shelter tersebut kepada kami.

Bunga dan Melati sama-sama kabur dari rumah. Keduanya siswi kelas XII. Mereka merasa tak diperhatikan orang tua. Bunga, anak keenam dari tujuh bersaudara. Seringkali, dia merasa iri dengan saudara lainnya. Entah itu soal barang, atau ‘kebebasan’.

“Kadang ada rasa iri. Kok dia bisa bebas, aku tak bisa bebas. Biar katanya orang tua sayang, tapi rasanya dikekang,” ceritanya, Juli lalu.

Akibat pandemi, sekolah berpindah ke rumah. Tak ada tatap muka dengan teman sekelas dan guru. Sedang hari-hari di rumah, terasa membosankan buat Bunga. Gejolak ‘kebebasan’ menuntunnya ke teman lama.

“Mau duit nda? Maulah, gimana caranya?” ujar Bunga menceritakan bagaimana awal seorang teman perempuannya mengirim pesan di WhatsApp dan jadi perjumpaan pertamanya dengan dunia protitusi.

Bunga hanya diminta bersiap. Dua rekannya menjemput dan mengantarkannya ke penginapan di Pontianak Utara. Seorang lelaki sudah menunggunya di kamar. Walau sempat takut, dia enggan balik arah.

“Pertama takut, tapi kan awalnya tidak tahu, tapi sudah telanjur. Kalau (sekarang) sudah terjerumus susah, karena sudah keenakan dengan segalanya. Cuma (kerja) sebentar sudah dapat duit, kerjanya tidak berat,” katanya.

Pengalaman pertama bikin perasaan Bunga berkecamuk. Ada rasa takut, dan penyesalan. Namun begitu dapat uang, dia merasa semuanya jadi mudah. Kumpul dengan teman-teman, tak pikirkan orang tua. Ponsel yang selama ini jadi sumber bahagianya di rumah pun lupa.

Bunga yang sebelumnya belanja baju hanya jelang lebaran, sekarang kapanpun oke. Dia akhirnya bergabung dengan kelompok prostitusi tersebut. Jumlah orangnya tak pasti. Namun katanya, ada tiga yang ‘bekerja’ sepertinya.

Selain dipakai belanja, duit hasil prostitusi dipakainya untuk sewa kamar hotel berbintang. Pete-pete dengan teman. Nongkrongnya pun pindah dari hotel ke hotel.

Selain dipromosikan teman, Bunga juga mengiklankan diri di MiChat. Dia mematok Rp300-500 ribu sekali kencan. Sudah termasuk kamar. Bukan hotel sembarang. Minimal bintang tiga di tengah kota. Ketika pandemi, hotel banting harga. Kesempatan bagus untuk komplotan mereka.

“Kalau di hotel, udah tidak pikir rumah, bahkan tidak pikirkan orang tua sama sekali,” katanya.

Ayah Bunga mantan sopir. Sekarang kerja serabutan. Sedang ibunya, sesekali dapat panggilan memijit orang.

Di hotel, mereka menginap lebih dari lima orang sekamar. Menyewa lebih dari satu kamar, dengan jangka waktu tiga hari sampai seminggu. Jika bosan, tinggal pindah. Tak hanya perempuan, pacar-pacar mereka pun ikut ambil di kamar. Rerata, teman sebaya. Namun ada juga yang dewasa.

“Orang hotel asal ada KTP aman, tak pernah ditanya,” sebutnya.

Di komplotan Bunga, ada dua orang yang biasa dipakai Kartu Tanda Penduduk (KTP)-nya untuk pesan kamar. Mereka biasanya buka satu kamar lebih dahulu, disusul kamar lain setelah beberapa jam. Akan tetapi masih dengan KTP yang sama.

Ketika ada pelanggan, kamar dikosongkan. Teman-temannya menunggu di kamar lain, atau lobi hotel.

Setiap hari, Bunga melayani 3-4 pelanggan. Usianya beragam. Mulai dari 20 tahun hingga kakek-kakek diterima. Mayoritas pelanggan tahu Bunga anak di bawah umur saat kencan. Namun, kondisi itu tak membuat mereka membatalkan niat. Akan tetapi, bukan berarti Bunga tak pernah dapat perlakukan kasar.

“Sering dikasarin, dia maksa mau terus. Kita sudah tak mau,” tuturnya.

Setelah melayani tamu, teman-temannya kembali masuk kamar. Mereka berpesta. Tak jarang, ada yang konsumsi narkoba. Sisanya untuk makan dan sewa kamar. Beberapa kali, Bunga juga ‘dipakai’ teman dekatnya memuaskan nafsu.

Ketika bertemu kami Juli itu, Bunga mengaku menyesal dan tak akan mengulang. Dia sudah dua kali tertangkap polisi. Gadis bermata lentik itu masih ingin melanjutkan cita-citanya jadi guru.

“Waktu tertangkap pertama, di rumah tak dikasih HP. Takut komunikasi lagi dengan kawan-kawan ini. Bosanlah, lari (kabur dari rumah) lagi jadi. Tapi sekarang tidak mau lagi,” katanya Juli lalu.

Selain Bunga, ada Melati (16) yang juga satu kelompok dengannya. Dia malah sempat mengonsumsi inex—salah satu bentuk narkoba. Selain bersama sindikatnya, tak jarang pelanggan juga menawarkan.

Melati pertama kali ‘melayani tamu’ di rumah salah seorang teman. Dia diiming-imingi uang setelah kabur dari rumah Maret 2020 lalu.

“Ditarik diajak kayak gitu, nanti dikasih duit, karena lagi lari dari rumah makanya mau ikut,” ceritanya Juli lalu.

Dari sana, dia dibawa ke hotel dan bertemu dengan Bunga. Mereka saling kenal sebelum akhirnya tertangkap pertengahan Juli lalu.

Beda kasus dengan Bunga, Melati tinggal bersama kakak dan neneknya. Ayahnya sudah meninggal. Ibunya kerja di luar kota. Namun keduanya, sama-sama memiliki komunikasi yang buruk dengan keluarga.

“Kakak perhatian baru sekarang, setelah masuk dunia ini. Dulu-dulu tak ada,” katanya.

Direktur Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Kalbar, Devi Tiomana mengatakan sejak Januari 2020, YNDN mulai menerima limpahan anak yang terjerat prostitusi dari Polresta Pontianak.

“Mereka dititipkan ke kita karena ada waktunya sampai ke proses pengadilan kan lama, sehingga kita lakukan pembinaan kepada mereka,” terangnya.

Pembinaan itu berlangsung selama tiga bulan. Pertama kali berada di shelter, anak dirukiah dan diberi pendampingan agama. Selain itu, mereka juga didampingi psikolog dan dokter.

“Selanjutnya mereka dikembalikan ke keluarga dan sekolah dan terus dilakukan minotoring,” imbuhnya.

Dengan pembinaan yang lama, YNDN memastikan tak ada anak yang kembali terjaring dalam lembah prostitusi.

“Yang sudah masuk ke sini gak pernah mengulang, karena di sini lama tiga bulan. Kalau yang mereka tangkap itu, satu hari kembali, mana gak berulang,” ungkapnya.

Menurutnya, permasalahan utama kasus prostitusi anak karena kurangnya perhatian dan pengawasan keluarga. Pasalnya, dari sejumlah kasus ditemukan mereka kabur dari rumah. Penanganan pascatertangkap pun masih kurang maksimal.

“Rata-rata mereka jarang kembali ke rumah. Ada yang seminggu, bahkan berbulan-bulan tak pulang. Artinya keluarga gak peduli,” katanya.

Hotel Tak Selektif

Dari pengalaman Melati, sistem pengawasan hotel masih tak selektif dalam menerima tamu. Siapapun boleh memesan asal punya uang. Biasanya Melati dan rekannya membuka dua kamar. Dia pinjam KTP orang dewasa. Lalu pesan di resepsionis.

“Mereka tak pernah tanya umur kita, yang penting ada KTP. Tapi yang booking beda dengan (yang punya) KTP, dia juga tak komplain,” ungkapnya.

Namun tidak semua hotel demikian. Dalam pengungkapan kasus 28 remaja dengan 10 di antaranya anak-anak, Selasa (8/12/2020) lalu, laporan justru datang dari pihak hotel. Sebelumnya, Pemkot Pontianak juga telah memanggil pengurus Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kalbar untuk rapat bersama menanggapi masalah tersebut.

Ketua PHRI Kalbar, Yuliardi Qamal memastikan tak ingin nama anggotanya tercoreng sebagai lokasi prostitusi anak. Imbauan pengawasan sudah dikirim ke semua anggota. Tak hanya surat, tapi juga menelepon General Manajer (GM) masing-masing hotel.

Beberapa kasus yang diungkap kepolisian, dia yakin bahwa proses cek in bukan dilakukan anak di bawah umur, melainkan orang dewasa. Sehingga hal tersebut menjadi kendala manajemen.

“Selagi mematuhi SOP, KTP dan kewajiban membayar kewajibannya kami akan terima, kemudian datang tamu, tak bisa kita tanya. Karena yang bisa menolak tamu si A atau B itu adalah hak penghuni kamar,” katanya.

Kendati demikian, manajemen hotel telah diminta mengawasi apabila ada indikasi anak di bawah umur menginap di hotel, ataupun mereka yang dicurigai karena mondar-mandir di sekitaran hotel.

“Saya sudah imbau untuk menolak tamu di bawah umur menginap, apalagi dalam hitungan hari, pasti dikeluarkan. Termasuk kalau pelajar bolak-balik di hotel dikeluarkan agar tak terjadi yang seperti ini,” pungkasnya.

Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono mengancam akan membekukan izin hotel dan penginapan yang terbukti membiarkan dan memfasilitasi prostitusi. Saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) sudah memberi peringatan salah satu hotel. Jika kasus serupa kembali ditemukan, maka sanksi penutupan akan dilakukan.

“Sudah kita peringatkan. Dua kali temuan kita beri peringatan. Jika ditemukan lagi, kita tutup sampai batas waktu tertentu,” tegas Wali Kota Pontianak.

Dia memastikan, jika ditemukan permainan dari manajemen penginapan, saksi tegas sampai penutupan hotel atau indekos yang jadi lokasi transaksi.

Meningkat Kala Pandemi

Komisioner Komisi Perlindungan dan Pengawasan Anak Daerah (KPPAD) Kalbar, Alik Rosyad mengatakan, sebelum pandemi mereka sudah menyinalir ada prostitusi yang melibatkan pelajar di Kota Pontianak. Mereka pun sudah mendatangi sekolah yang siswanya diduga terlibat.

“Catatan kami justru saat pandemi terjadi peningkatan kasus luar biasa, baik kuantitas kasus dan jumlah,” terangnya.

KPPD Kalbar mencatat 117 anak terlibat. Kebanyakan pelajar SMP dan SMA. Walau ada sekitar 25 persen yang putus sekolah. Selain itu, 10-15 persen di antaranya menderita penyakit seksual.

“Semuanya ada datanya baik anak menjadi korban, sebagai pelaku dan sebagai saksi,” jelasnya.

Alik berujar kondisi ini tak bisa dipisahkan dari pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas anak di sekolah.

“Dari situlah mereka melakukan hal-hal yang tidak semestinya dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Ini juga dipicu dengan kondisi ekonomi, dan perhatian keluarga,” terangnya.

Dari banyak anak yang diamankan, alasan ekonomi menjadi pemicu utama. Mayoritas anak berada pada kondisi ekonomi belum mapan, sehingga menjadikan prostitusi sebagai pendapatan. Uangnya dipakai untuk gaya hidup, bukan kepentingan keluarga.

Selain faktor ekonomi, dasar utama berangkat dari keluarga yang pola pengasuhannya tidak sempurna.

“Ada kedua orang tuanya berpisah, ada juga yang kurang perhatian dan pengawasan orang tua, sehingga mereka lepas kontrol dan bertemu komunitas yang tidak tepat,” paparnya.

Aparat Diduga Pengguna Jasa

Alik Rosyad mengatakan, pengguna jasa prostitusi anak terdiri dari beragam pekerjaan. Mulai dari mahasiswa, pengusaha, pekerja kantoran, aparat hingga Aparatur Sipil Negara. Walau memang tidak pernah terbukti hitam putihnya, sebab bukan tugas KPPAD menginvestigasi.

Dugaan itu muncul dari hasil asesmen dengan anak-anak yang terlibat.

“Kenapa kamu bisa yakin ini anggota? Dari tampilan dan cara ngomongnya. Kenapa kamu yakin ASN? Dari seragamnya,” ungkap Alik.

Alik berharap keluarga sebagai benteng pertahanan mengawasi anak mereka. Di sisi lain, pelaku usaha diminta menerapkan protokol Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Berikutnya tugas pemerintah memastikan pengusaha menerapkan ini dengan bagus. Bagi yang menjalankan dengan baik diberikan penghargaan, kalau tidak menjalankan harus disanksi,” paparnya.

Ketahanan Keluarga

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Pontianak, Darmanelly menekankan pentingnya ketahanan keluarga demi mencegah kasus prostitusi anak. Keluarga sebagai sistem sosial terkecil jadi pembentuk kepribadian.

“Seharusnya, sejak pandemi Maret lalu, pengawasan dan perhatian orang tua kepada anak ditingkatkan. Sebab anak 24 jam bersama orang tua. Beda halnya sebelum pandemi,” katanya.

Dia berujar, pemerintah sudah mencegah dengan sosialisasi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Tindak Pidana Perdagangan Orang, sosialisasi Kota Layak Anak, membentuk kader pendamping anak, pembentukan Forum Anak, dan membentuk Forum GenRe.

Khusus pembentukan ketahanan keluarga, diklaimnya sudah dilakukan lewat program Bina Keluarga Remaja (BKR). Kelompok BKR merupakan wadah melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10–24 tahun.

Selain itu, Pemerintah juga mempunyai kegiatan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) bagi remaja dan mahasiswa. Di sana berbagai informasi yang diberikan kepada remaja termasuk kesehatan reproduksi. Kegiatan serupa juga kembali dilakukan di sekolah.

Namun diakuinya, saat ini semua bersaing dengan kecanggihan teknologi. Banyak informasi yang didapatkan anak melalui media, sehingga perlu pencerdasan anak dalam menggunakan media.

“Media ibarat pisau mata dua. Bisa untuk kebaikan bisa juga untuk keburukan. Tinggal pengguna yang harus cerdas memilih dan memilah informasi sebelum dimanfaatkan,” tuturnya.

Kini, Pemerintah Kota Pontianak juga tengah menyiapkan Perda Ketahanan Keluarga yang diharap mampu membuat pengawasan terhadap keluarga menjadi lebih baik.

Akan tetapi, Darmenelly mengatakan, anak-anak yang terjaring prostitusi hanya dikembalikan kepada orang tua. Minimnya intervensi lanjutan dari Pemda, bikin peristiawa serupa bisa saja terulang. Sebagaimana kasus Bunga yang kembali kabur dan terjerat prostitusi.

“Mereka dititipkan pesan agar orang tua lebih ketat lagi mengawasi anak-anaknya. Saat ini mereka pun belajar melalui daring, karena memang belum ada pembelajaran tatap muka,” katanya.

Pendidikan Moral Keluarga

Pengamat sosial Universitas Tanjungpura Pontianak, Viza Julian menyebutkan maraknya prostitusi anak dipicu faktor lingkungan keluarga yang tidak sehat.

Akibatnya, anak terjerumus ke lingkungan yang salah. Hingga dieksploitasi. Persoalan tuntutan ekonomi bagi anak yang terjerumus prostitusi, seringkali hanya jadi pembenaran. Namun pada dasarnya, anak menjadi liar karena tak mendapat perhatian besar dari orang tua maupun di lingkungan keluarga besarnya.

Anak-anak yang terjerumus dalam bisnis esek-esek itu, misalnya, punya latar belakang keluarga yang orang tuanya berpisah, cenderung merasa tak bersalah. Apa yang dilakukannya dianggap hal biasa saja.

Hal itu terjadi karena dia merasa tak ada juga orang yang memperhatikannya. Tidak mendapatkan pembelajaran nilai-nilai moral yang cukup. Sehingga perbuatan asusila yang dilakukannya dianggap sesuatu yang biasa.

“Karena itu, untuk melindungi anak supaya tumbuh dengan karakter yang baik dan bertanggungjawab, maka pendidikan moral di dalam keluarga menjadi kunci,” katanya.

Peran sekolah sebagai lembaga pendidikan dalam membentuk karakter anak agar tumbuh menjadi pribadi yang baik, tidak cukup bila tidak didukung dengan pemberian pendidikan moral di dalam keluarga.

“Jika masing-masing keluarga memperhatikan, menjaga, mendidik anaknya dengan telaten dengan berhati-hati dengan menanannkan nilai yang baik, maka insyaallah anak-anak akan tumbuh dalam pergaulan baik,” ucapnya.

Selain itu, Viza mendorong pemerintah sebagai lembaga pembuat regulasi harus konsisten melaksanakan Undang-undang Perlindungan Anak.

Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus eksploitasi anak harus mendapat sanksi yang sama. Pengguna jasa prostitusi anak maupun pihak yang menyediakan tempat, baik indekos maupun hotel, harus mendapat hukuman yang tegas.

“Regulasi soal perlindungan anak, sudah cukup banyak. Penegakan hukum ini harus dilakukan secara konsisten. Razia jangan hanya digelar di bulan puasa. Tetapi dilakukan secara konsisten,” pesannya.

Viza berpandangan, pemberian hukuman berat tak menjamin efek jera bagi seseorang untuk tidak mengulangi kesalahannya. Karena itu, konsistensi dalam penegakan hukum yang menjadi penting untuk mempersempit ruang gerak orang untuk berbuat jahat.

“Jadi, konsistensi yang penting. Pemerintah harus konsiten menerapkan regulasi berkaitan dengan perlindungan anak ini, untuk mengatur semua pihak,” ucapnya.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *