Komunitas Pers Desak Kapolri Cabut Pasal 2d dari Maklumat

Maklumat Kapolri
MAKLUMAT - Kadiv Humas Mabes Polri, Brigjen Pol Argo Yuwono menunjukkan Maklumat Kapolri. (Antara).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Komunitas Pers Indonesia, mendesak Kapolri, Jenderal Idham Azis mencabut Pasal 2d dari Maklumat Tentang, Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta, Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam (FPI) yang telah ditandatangani per 1 Januari 2021.

Sebab, di Maklumat tersebut, isinya meminta masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI. Baik melalui website maupun media sosial. Hal itu, sangat bertentangan dengan semangat demokrasi. Yang sejatinya, menjunjung tinggi kebebasan masyarakat memperoleh informasi.

Bacaan Lainnya

Pasal tersebut, juga dinilai mengancam kerja jurnalis dan perusahaan media yang tugas utamanya, mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada publik.

“Maklumat Kapolri dalam Pasal 2d, itu berlebihan. Tidak sejalan dengan semangat kita sebagai negara demokrasi. Yang menghargai hak masyarakat, memperoleh dan menyebarkan informasi,” tulis pernyataan sikap Komunitas Pers Indonesia, yang ditandatangani ketua AJI Indonesia, Abdul Manan, Ketua Umum PWI, Atal S Depari, Ketua Umum IJTI, Hendriana Yadi, Sekjen PFI, Hendra Eka, Ketua Forum Pemered, Kemal E Gani, dan Ketua Umum AMSI, sebagaimana yang diterima insidepontianak.com, Jumat (1/1/2021) malam.

Dalam pernyataan sikap tersebut, Komunitas Pers Indonesia turut menjelaskan, aturan kebebasan jurnalis dan perusahaan media, dalam menyampaikan informasi yang seluas-luasnya kepada publik. Yang mana, hal itu sejatinya sudah diatur dalam Pasal 28F UUD 1945.

Adapun bunyinya: setiap orang, berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi, untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Serta, berhak mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Hak wartawan untuk mencari informasi juga diatur dalam Pasal 4 Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang isinya menyatakan:  Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

“Sedangkan isi Maklumat itu, akan memproses siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI, juga bisa dikategorikan sebagai ‘pelarangan penyiaran’, yang itu, bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pers,” sambung pernyataan sikap tersebut di poin dua.

Karena itu, komunitas Pers: AJI, PWI, IJTI, PFI, Forum Pemred dan AMSI, mendesak Kapolri mencabut Pasal 2d dalam Maklumat Kapolri tersebut. Karena, mengandung ketentuan yang tak sejalan dengan prinsip negara demokrasi. Tak senafas dengan UUD 1945. Dan, bertentangan dengan Undang Undang Pers.

Komunitas Pers juga menghimbau pers nasional, untuk selalu terus memberitakan berbagai hal yang menyangkut kepentingan publik. Sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang Undang Pers.

Sebelumnya, Kapolri, Jenderal Idham Azis menerbitkan Maklumat bernomor Mak/1/I/2021. Tentang, Kepatuhan terhadap Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan Front Pembela Islam ( FPI) pada Jumat (1/1/2021).

Maklumat itu, merujuk Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor 220-4780 Tahun 2020, Nomor M.HH-14.HH.05.05 Tahun 2020, Nomor 690 Tahun 2020, Nomor 264 Tahun 2020, Nomor KB/3/XII/2020, dan Nomor 320 Tahun 2020. Tentang , larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut, serta Penghentian Kegiatan FPI.

Dalam Maklumat tersebut, Kapolri menekankan masyarakat, tidak memfasilitasi kegiatan FPI, maupun menggunakan simbol dan atribut FPI.

“Masyarakat tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan simbol dan atribut FPI,” demikian salah satu poin maklumat Kapolri.

Di samping itu, Maklumat Kapolri di Pasal 2d, menekankan masyarakat tidak mengakses, mengunggah, dan menyebarluaskan konten terkait FPI, baik melalui situs web maupun media sosial (medsos). Apabila, ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau diskresi kepolisian.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *