Sederhanakan Struktur OPD, Pemprov Kalbar Kembalikan Kewenangan ESDM ke Pusat

Juru Bicara Fraksi Demokrat
SERAHKAN -Juru Bicara Fraksi Demokrat, Neneng menyerahkan pandangan umum Fraksi Demokrad ke Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan atas rencana perubahan kedua atas Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Selasa (11/1/2021). (Andi Ridwansyah/Insiepontianak.com).

PONTIANAK, insidepontianak.com – Wakil Gubernur Kalbar, Ria Norsan menegaskan, perubahan kedua atas Peraturan Daerah  (Perda) Nomor 8 tahun 2016, Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sangat perlu dilakukan. Tujuannya untuk menyesuaikan kebijakan pusat.

Dalam perubahan itu, Pemprov akan menghapuskan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), termasuk menambah pertanahan dalam Dinas Pemukiman,Perumahan dan Penataan ruang.

Bacaan Lainnya

“Yang berubah dua. ESDM hapus. Sedangkan Dinas Pemukiman Perumahan dan Penataan Ruang ditambah, dengan masuknya Pertanahan,”kata Ria Norsan usai mendegar pandangan fraksi di DPRD, kemarin, Selasa (12/1/2021).

Alasan penghapusan Dinas ESDM kata Norsan, dilakukan merujuk nomenklatur yang ada. Sebab, kewenangan ESDM dikembelikan ke pusat. Sehingga di Provinsi tak perlu ada lagi Dinas ESDM.

“Jadi, nanti mengurusi pertambangan langsung ke pusat. Di Kalbar mungkin hanya ada Kabid yang menagani. Tapi di tenaga kerja atau masuk di lain,”terangnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD  Syarif Amin mengatakan,  kepastian perubahan struktur dinas nantinya akan dibahas di Panitia Khusus (Pansus).  Dewan  pun mendukung rencana penyederhanaan struktur Organisasi Perangkat Daerah (OPD) demi mengoptimalkan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *